76 Tahun Merdeka, Indonesia Tanpa Hak Asasi Manusia?

Ilustrasi Eurico Guterres. Foto: Amnesty International Indonesia

Sudah dua minggu setelah Indonesia merayakan hari kemerdekaannya yang dimeriahkan dengan persembahan medali emas di cabang olahraga badminton di Olimpiade Tokyo 2020. Namun, perolehan emas, perak, dan perunggu Olimpiade hanya segelintir berita bahagia dibalik begitu banyak kisah miris dan menyedihkan membungkus kemerdekaan Indonesia ke-76 tahun ini. 

Terlepas dari rahasia umum situasi penyebaran COVID-19 yang kian menjadi dan darurat akses pelayanan kesehatan tanpa rasa empati pejabatnya, pemerintah Indonesia kini kembali mengukir prestasi dalam melindungi penjahat hak asasi manusia. Pada artikel sebelumnya, saya mengangkat betapa mirisnya keputusan Indonesia untuk tidak mendukung Responsibility to Protect dan International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. Di hari kemerdekaannya, Indonesia kembali memberikan kejutan dan hadiah yang tidak disangka-sangka bagi dunia dengan menunjukkan respon negatifnya terhadap penyelesaian kasus hak asasi manusia.

Kamis lalu, Eurico Guterres, seorang aktivis pro militer Indonesia ketika aneksasi Timor Timur, dianugerahi Bintang Jasa Utama—tanda kehormatan tertinggi ketiga yang bisa diterima seorang sipil. Penghargaan yang sama diberikan kepada tokoh sekelas B. J. Habibie dan Abdurrahman Wahid. Berita ini mungkin tidak begitu terekspos dengan penganugerahan tanda kehormatan bagi tenaga kesehatan yang menjadi tajuk berita di mayoritas media massa Indonesia. Namun, siapakah Eurico Guterres dan signifikansinya untuk menerima langsung tanda kehormatan Bintang Jasa Utama oleh seorang Presiden Republik Indonesia? 

Guterres adalah salah seorang aktivis pro-militer Indonesia yang mendukung Indonesia dalam aneksasi Timor Timur. Dicap sebagai seorang pemberontak di Timor Leste, Eurico Guterres adalah seorang pahlawan bagi Indonesia. Lahir di Viqueque, orang tua Guterres tewas hilang oleh Tentara Nasional Indonesia di tahun 1976. Pada tahun 1988, ia berbalik arah dan mendukung integrasi dan militer Indonesia dan menyalahkan Fretilin (gerakan pro kemerdekaan Timor Leste) atas kematian orang tuanya. Ia menjadi kaki tangan militer Indonesia pada saat itu dan salah satu tokoh pergerakan sipil pro militer Indonesia yang didukung pemerintah. 

Guterres adalah tersangka utama dari pembantaian gereja Liquiçá yang menghasilkan hampir 200 korban jiwa—salah satu pembantaian yang menyumbang angka terbesar ke keseluruhan genosida yang terjadi di Timor Leste. Di bawah bendera Aitarak, organisasi yang didirikannya demi mendukung milisi Indonesia jelang jajak pendapat, ia dengan kemampuan orasinya menyerang kediaman tokoh penting Manuel Carrascalão menjelang jajak pendapat di Timor Timur. Lebih dari 130 orang mengungsi ke kediaman Carrascalão dan seolah menutup mata penyerangan dilancarkan. Anak Carrascalão merupakan satu dari sekian banyak korban jiwa yang akhirnya membawa Guterres ke penjara di Jakarta namun bebas setelah penyelidikan lebih lanjut di tahun 2008. Orang tua dan keluarga korban pada tahun 2009 mendeklarasikan 17th of April 1999 Massacre Statement sebagai bentuk perlawanan dan perjuangan melawan ketidakadilan dan pelanggaran HAM berat yang dilakukan Guterres. Namun, deklarasi ini tidak berbuah hasil dengan minimnya empati pemerintah Indonesia terhadap apa yang terjadi puluhan tahun lalu.

Eurico Guterres hanya satu dari sekian banyak kasus pelanggaran HAM berat yang akhirnya dilindungi pemerintah. Kini Guterres adalah seorang pahlawan bagi Indonesia, lantas apa pengaruhnya terhadap progres penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang tak kunjung usai berganti-ganti presiden? 

Penghargaan terhadap Guterres dikecam banyak pihak internasional dan domestik. Berlatar belakang ilmu Hubungan Internasional, saya mengerti akan adanya kedaulatan sebuah negara yang mana nasionalisme dan patriotisme menjadi kunci utama. Namun, apalah arti nasionalisme tanpa rasa kemanusiaan. Puzzle yang tadinya kian acak dalam menganalisis respon Presiden Joko Widodo terhadap pelanggaran HAM seakan-akan runut dan terhubung menjadi sebuah gambaran jelas dengan sikapnya beberapa bulan terakhir yang kian negatif dalam merespon isu HAM; Wiranto dan Prabowo yang berada di bawah payung pemerintahan hingga responnya terhadap R2P dan isu-isu lain setelahnya layaknya penganugerahan bintang kehormatan bagi Eurico Guterres.

Dari ufuk timur, Victor Yeimo aktivis politik Papua ditahan setelah aksinya melawan rasisme pada tahun 2019 yang cukup menarik perhatian massa. Aksi yang dilakukan di tujuh belas kota di Indonesia dan tiga kota di luar negeri berujung pada penahanan Victor Yeimo di Jayapura. Aksi damai yang dilakukannya dan aktivis pro-Papua ini juga membawa 122 aktivis lainnya ke tahanan. Yeimo yang membutuhkan pelayanan medis intensif dan ditahan atas pengkhianatan terhadap Indonesia tidak memiliki akses yang layak terhadap keluarga dan pengacara membuatnya menderita tanpa keadilan. Tidak hanya itu, agenda politik di balik penahanannya terungkap setelah Kapolda Papua menjelaskan bahwa partisipasinya di 40th Session of the Human Rights Council telah menjadi alasan penahanan Yeimo.

Demonstrasi menuntut pembebasan Yeimo baru-baru ini meledak di Jayapura mengingat kondisi kesehatan dan ketidakadilan yang diterimanya untuk menghadapi kasusnya di pengadilan. Inilah hadiah-hadiah sedih dan miris selain COVID-19 yang harus diterimanya di tengah kemerdekaannya yang ke-76. Sikap pemerintah Indonesia yang belakangan negatif terhadap penyelesaian kasus HAM berat menjadi sangat disayangkan dan membuat miris orang-orang yang dekat dengan isu-isu ini. Aksi Kamisan yang sudah dilakukan sejak 2007 tidak membuahkan hasil yang berarti meskipun presiden terus berganti. 

Buah dari sikap yang seolah-olah acuh tak acuh terhadap kondisi riil HAM di halaman belakang Indonesia tentu dapat mempengaruhi posisi tawar Indonesia di dunia internasional. Australia dan negara-negara pasifik telah menunjukkan penolakannya terhadap sikap-sikap Indonesia yang justru seolah-olah memelihara pelanggar HAM, namun kawasan ini rasanya tidak pernah menjadi fokus Indonesia dalam membangun citra internasional-nya.

Erlangga Seprian Thien Sahertian adalah mahasiswa Hubungan Internasional di Webster University. Dapat ditemukan di Instagram dengan nama pengguna @anggaas_

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *