Akar Neoliberal dalam Sepak Bola Inggris

Ilustrasi dari Penulis

Ketika membicarakan sepak bola Inggris, tentu belum lengkap jika belum melibatkan Liga Primer Inggris (EPL) ke dalam diskusi. Kasta teratas kompetisi sepak bola Inggris tersebut telah menjadi salah satu kompetisi olahraga terbesar di dunia dan liga sepak bola terbesar di Eropa. Pada musim 2019/20, total pendapatan klub-klub Liga Inggris merupakan yang tertinggi di antara lima liga terbesar Eropa lainnya dengan angka 5 miliar euro. Angka ini jauh di atas Liga Jerman (3,2 miliar euro), Spanyol (3,1 miliar euro), Italia (2 miliar euro), dan Prancis (1,5 miliar euro) (Sports Business Group, 2021). Salah satu sumber pendapatan terbesar mereka adalah dari uang hak siar. Tayangan langsung Liga Inggris sudah tersebar ke hampir semua negara di dunia dengan banyak perusahaan media yang terlibat. Angka-angka besar ini makin menasbihkan EPL sebagai salah satu liga terbesar di dunia. Namun, glamor EPL yang dirasakan saat ini tidak terjadi begitu saja, melainkan merupakan hasil dari sebuah proses yang dimulai pada jauh sebelum itu.

***

Pada dekade 1970-an hingga 1980-an, muncul sebuah gagasan yang mendominasi diskursus ekonomi-politik internasional, yakni gagasan neoliberalisme. Neoliberalisme adalah sebuah teori tentang praktik ekonomi-politik yang menyatakan bahwa cara terbaik untuk mencapai kesejahteraan adalah dengan mendorong kebebasan dalam berwirausaha di dalam kerangka institusi yang menjamin hak kepemilikan properti, pasar bebas, dan perdagangan bebas (Harvey, 2007). Artinya, manusia harus dibiarkan sebebas-bebasnya dalam bertransaksi dan berinovasi dalam pasar tanpa intervensi berarti dari negara—bahkan negara harus membuka jalan untuk itu.

Dengan begitu, turunan kebijakan dari pemikiran neoliberalisme akan selalu mendorong pengurangan peran negara dalam sektor ekonomi. Berbagai kebijakan akhirnya muncul berangkat dari prinsip tersebut. Pertama adalah privatisasi aset publik. Privatisasi, korporatisasi, dan komodifikasi merupakan bentuk kelas kapitalis untuk membuka ladang akumulasi kapital yang sebelumnya telah hilang pada masa krisis di dekade 70-an. Kedua adalah finansialisasi yang dimulai pada tahun 1980-an, ditandai dengan ciri khas “speculative and predatory” (Harvey, 2007).

Gelombang neoliberalisme di Inggris sendiri mulai muncul semenjak Perdana Menteri Margaret Thatcher mengambil alih tampuk kekuasaan tertinggi Inggris dan mulai memberlakukan berbagai perubahan radikal untuk memajukan kebijakan-kebijakan berbau neoliberal. Pada akhirnya, kebijakan-kebijakan yang diberlakukan membuka kemungkinan terjadinya komersialisasi pada berbagai sektor, termasuk sektor olahraga.

***

Bukan barang baru, kepentingan komersial di sepak bola Inggris telah muncul setidaknya pada akhir abad ke-19. Melihat makin masifnya sepak bola menjadi olahraga massa, para pemegang kepentingannya akhirnya memberi tarif untuk menonton sebuah pertandingan. Hal ini memicu kompetisi di antara klub-klub Inggris dan mendorong Federasi Sepak Bola Inggris (FA) untuk memprofesionalisasikan sepak bola pada tahun 1885. Namun, kegiatan mencari keuntungan ini sangat dibatasi oleh FA. Salah satu regulasi yang paling penting adalah pembatasan penerimaan dividen oleh pemegang saham. Seorang pemegang saham dilarang menerima dividen yang bernilai lebih dari 5% saham mereka. Selain itu, direktur klub juga tidak diperbolehkan menerima remunerasi dalam bentuk apapun dari klub. Regulasi ketat seperti ini akhirnya mengekang klub untuk menjadi sebuah entitas bisnis semata yang berorientasi murni kepada keuntungan (Karak, 2016).

Dari segi distribusi pendapatan, FA juga menerapkan pembagian yang relatif setara kepada semua klub untuk menjaga kultur kompetitif di antara mereka. Pada awal abad ke-20, pemasukan utama dari sebuah klub adalah gate revenue (pendapatan tiket pertandingan). Demi mencegah ketimpangan antara klub dengan stadion besar dan klub dengan stadion kecil, para klub akhirnya menyepakati sebuah mekanisme pembagian yang adil untuk pendapatan tersebut. Dari segi penyiaran, Liga sudah mendapatkan dana dari BBC yang didistribusikan secara merata ke seluruh 92 klub di bawah naungan Football League yang dimulai pada tahun 1965 (Karak, 2016).

Maka, setidaknya hingga tahun 1970-an, piramida kompetisi sepak bola Inggris masih sangat ketat diatur oleh FA yang pada akhirnya memastikan sebuah derajat kesetaraan di antara klub-klub yang ada. Namun, beberapa momen sejarah mengubah hal ini dan menjadi titik balik komersialisasi sepak bola Inggris.

Tragedi Hillsborough

Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap para korban dan keluarga yang ditinggalkan, tragedi berdarah ini menjadi salah satu katalisator dari transformasi sepak bola Inggris. Ketika itu, 96 orang suporter harus meregang nyawa karena berdesak-desakkan dan terhimpit ketika menonton pertandingan antara Nottingham Forest melawan Liverpool FC pada tahun 1989.

Pengaruh ini tecermin dari keluarnya Laporan Taylor pada tahun 1990. Menurut laporan tersebut, sebuah “etos sepak bola yang baru” harus dibuat dan sepak bola harus menjadi lebih ramah dan akomodatif, didukung oleh fasilitas yang baik dan konsultasi dengan suporter. Dari banyak rekomendasi yang diberikan, satu yang menjadi salah satu pemicu perubahan di sepak bola Inggris: semua stadion di Liga Inggris harus menjadi all-seater (menghilangkan “teras” di mana suporter biasa menonton dengan berdiri, menjadikan stadion berisi tribune duduk) (Taylor, 2013). Semua ini ditujukan untuk menjamin keamanan dari penonton di stadion dan mencegah kejadian seperti Hillsborough untuk terulang. Namun, ternyata ada efek domino yang terjadi.

Mayoritas kelompok suporter menolak rekomendasi tersebut. Mereka menganggap bahwa di teraslah tercipta “tradisi komunal” dalam menonton sepak bola—hal yang tidak bisa didapatkan jika menonton dengan duduk di kursi. Selain itu, biaya yang dibutuhkan untuk mengubah wujud stadion tidaklah murah. Menurut FA, dibutuhkan sekitar 600 juta paun pada tahun 1992 untuk membuat semua stadion klub di Divisi Utama saja untuk menjadi all-seater (Taylor, 2013). Nilai ini setara dengan 1,3 miliar paun pada tahun 2021. Dana yang luar biasa besar serta kewajiban untuk revitalisasi stadion membuat klub-klub membutuhkan sumber pemasukan yang tidak kecil. Dalam derajat tertentu, kebutuhan akan pendapatan lebih menggiring sepak bola Inggris ke arah yang lebih komersial.

Selain itu, pemberlakuan kebijakan stadion all-seater harus dilihat juga dalam konteks politik internal Liga Inggris ketika itu yang sedang mengalami perubahan fundamental.

Kedatangan “Direktur Baru”

Semenjak 1980-an, kelas direktur-direktur baru mulai bermunculan dan mentransformasi wajah sepak bola Inggris. Kelas direktur baru adalah para pengusaha yang muncul setelah kolapsnya konsensus ekonomi pascaperang dan telah masuk ke dalam persepakbolaan Inggris. Para direktur baru ini menganggap klub sebagai sebuah objek investasi, dan ia haruslah menghasilkan keuntungan (King, 1997). Dengan kondisi sepak bola Inggris pada tahun 1980-an yang sedang mengalami masa transisi, para direktur ini ikut mendorong transformasi sepak bola Inggris agar lebih menguntungkan dengan menganggap suporter sebagai konsumen.

Salah satu penyebab menjamurnya direktur-direktur ini adalah deregulasi yang dilakukan oleh FA. Mereka memutuskan untuk mencabut aturan yang mengatur pembatasan pemegang saham untuk mengambil dividen sebesar 7,5%. Setelahnya, pebisnis seperti Irving Scholar (direktur Tottenham Hotspur), Martin Edwards (Manchester United), dan David Dein (Arsenal) menjadi makin prominen (Taylor, 2013). Melihat tendensi pencarian-keuntungan dari para direktur baru melalui kerangka accumulation by dispossession, ada dua bentuk dari dispossession yang muncul seperti yang tadi dikemukakan Harvey (2007b), yakni privatisasi dan finansialisasi.

Pada tahun 1981, dengan Edwards memegang peran sentral, klub-klub besar di Divisi Utama mengancam pengelola liga untuk membentuk breakaway league (liga tandingan) jika liga-liga terbawah tidak mau memberikan pemasukan lebih kepada klub-klub tersebut. FA mengalah dengan melonggarkan regulasi yang melarang direktur untuk dibayar. Lalu pada tahun 1983, pembagian merata gate revenue dihapus. Di tahun yang sama, Scholar melangkahi aturan FA yang melarang dividen tak terbatas dan distribusi keuntungan dalam kondisi likuidasi. Ia membentuk sebuah perusahaan induk dengan Tottenham sebagai subsidernya, dan kemudian mengambangkan perusahaan tersebut di pasar saham. Hal ini kemudian diikuti oleh banyak klub. Praktik ini adalah sebuah praktik spekulasi finansial yang sekaligus menandai finansialisasi klub sepak bola di Inggris.

Namun, hal ini perlu juga perlu dilihat dalam konteks yang lebih besar. Menurut King (2016), meskipun orang-orang seperti Edwards dan kawan-kawan memang mencari keuntungan, tetapi ada dorongan kompetisi transnasional yang meliputinya. Kompetisi transnasional di level Eropa mendorong klub-klub Inggris untuk mencari strategi bisnis baru agar tetap dapat bersaing di bursa transfer. Cara-cara yang dilakukan dapat berupa menjual souvenir, mencari sponsor, mengambangkan klub di pasar modal, dan lain-lain

Deregulasi Industri Penyiaran

Kucuran dana dari penyiaran merupakan salah satu kunci dari komersialisasi sepak bola Inggris dan terbentuknya Liga Primer. Pada musim 2019/20, pendapatan klub-klub Liga Inggris dari uang hak siar bernilai 2,669 juta euro atau 52% dari total pendapatan, di atas pendapatan sponsor (35%) maupun gate revenue (13%) (Sports Business Group, 2021). Besarnya uang yang berputar di industri media tidak akan terjadi tanpa kebijakan-kebijakan neoliberal yang diterapkan oleh pemerintahan Thatcher.

Komersialisasi televisi di Inggris sendiri mulai dilakukan pada tahun 1950-an ketika Television Act 1954 berujung pada pembentukan ITV. Bukan pelayanan publik, ITV harus membayar operasionalnya sendiri yang salah satunya melalui iklan. Namun, operasional ITV berlangsung di dalam lingkungan yang teregulasi dengan ketat. Perubahan mulai terjadi pada tahun 1980-an pada masa pemerintahan Thatcher.

Transformasi media di Inggris terjadi dalam dua fase: fase pertama di awal dekade di mana terjadi pendisiplinan pekerja serta munculnya teknologi media yang kian canggih. Fase kedua terjadi di babak kedua dekade tersebut di mana Thatcher membongkar struktur industri televisi itu sendiri (Karak, 2016).

Pada tahun 1979, mogok massal terjadi di ITV dan berakhir dengan kemenangan serikat buruh. Pada masa ini pula Thatcher mulai mereformasi relasi industrial berbagai industri, termasuk industri penyiaran. Peristiwa yang memicu privatisasi industri penyiaran di Inggris adalah sengketa Wapping 1968-1987 yang menandai kemenangan Thatcher sekaligus kroninya, seorang media mogul bernama Rupert Murdoch.

Pada intinya, sengketa Wapping terjadi ketika Murdoch secara diam-diam memindahkan operasi koran ke tempat percetakan digital di London. Hal ini berakibat pada 5,000 pekerja yang harus bersiap kehilangan pekerjaannya. Mogok dilakukan dan pemerintah mendukung usaha Murdoch dengan mengirim aparat kepolisian di Wapping. Murdoch berhasil bertahan dan peristiwa Wapping menjadi salah satu pendorong Murdoch untuk masuk ke industri pertelevisian (Karak, 2016).

Privatisasi lebih lanjut kembali dilakukan. Pada 1986, Kementerian Dalam Negeri memerintahkan ITV dan BBC untuk mengambil alih 25% dari produksi independennya dalam jangka waktu empat tahun. Di tahun yang sama, lisensi Satelit Penyiaran Langsung (DBS) diberikan kepada British Satellite Broadcasting (BSB), sebuah konsorsium berisi raksasa media Inggris seperti Pearson, Reed, Granada, dan Virgin. Sky pimpinan Murdoch berusaha masuk namun ditolak. Akhirnya, Sky meluncurkan produknya sendiri menggunakan satelit yang berbasis di Luksemburg. Namun, masyarakat Inggris sudah terbiasa dengan BBC yang gratis dan bebas-iklan. Sky dan BSB kesulitan menembus pasar Inggris dan memutuskan untuk merger; BSkyB akhirnya terbentuk pada 1990. Ini merupakan bentuk pelanggaran hukum media Inggris. Seharusnya Murdoch tidak boleh memiliki lebih dari 20% dari sebuah kanal televisi karena ia sudah punya perusahaan koran. Kemudahan-kemudahan ini dianggap merupakan bentuk privatisasi dan deregulasi industri penyiaran di Inggris sekaligus buah nepotisme antara Thatcher dan Murdoch. Sebagai senjata pamungkas, pada tahun 1990 dikeluarkan Broadcasting Act yang membuka lisensi untuk dibeli oleh penawar tertinggi, mendorong masuknya investor swasta (Karak, 2016).

Kesimpulan

Dana dari panyiaran sudah menjadi bahan perdebatan klub-klub Liga Inggris bahkan sebelum Liga Primer berdiri. Inilah yang menjadi tuntutan klub-klub Divisi Utama ketika mereka mengancam untuk keluar dari liga pada pertengahan 1980-an. Kemunculan televisi satelit, deregulasi industri, dan BSkyB sebagai korporasi penyiaran raksasa makin meningkatkan perputaran uang di industri penyiaran. Ditambah dengan makin mahalnya biaya perawatan stadion akibat keharusan mengubah tribune stadion menjadi all-seater dan munculnya kelas direktur baru yang menganggap klubnya sebagai sarana investasi yang harus menguntungkan, pembentukan sebuah liga baru menjadi makin niscaya.

Hegemoni neoliberalisme di Inggris memungkinkan hal-hal ini untuk terjadi. Selain itu, beberapa dorongan juga semakin memantapkan keputusan pemegang kewenangan sepak bola Inggris untuk membuat sepak bola Inggris semakin komersial. Tuntutan revitalisasi fasilitas stadion dan dorongan untuk bersaing dalam pasar transfer di Eropa membuat klub-klub Liga Inggris harus mencari sumber dana alternatif—dan di sinilah kemunculan korporasi penyiaran menjadi krusial sebagai penyokong terbesar liga sepak bola Inggris.

Pada akhirnya, Manchester United, Arsenal, Liverpool, Eveton, dan Tottenham melakukan rapat tertutup dengan BSkyB untuk merencanakan pembentukan liga tandingan. BSkyB menawarkan 305 juta paun untuk hak siar—sebuah jumlah yang fantastis. FA, yang juga sedang mengalami konflik internal, akhirnya mengalah dan setuju terhadap pembentukan liga tersebut. Liga Primer Inggris pun akhirnya terbentuk pada tahun 1992 dengan musim perdana berlangsung pada 1992-1993 hingga sekarang.

REFERENSI

Harvey, David. (2007b). “Neoliberalism as Creative Destruction.” The Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 610.

Karak, Anirban. (2016). “Accumulation by Dispossession: A Marxist History of the Formation of the English Premier League.” Review of Radical Political Economics.

King, Anthony. (2016). The European Ritual: Football in the New Europe. Oxon: Routledge.

King, Anthony. (1997). “New Directors, Customers, and Fans: The Transformation of English Football in the 1990s.” Sociology of Sport Journal, Vol. 14.

Sports Business Group. (2021). Annual Review of Football Finance 2021. Manchester: Sports Business Group

Taylor, Matthew. (2013). The Association Game: A History of British Football (Abingdon: Routledge.

Rafi Alif adalah mahasiswa Hubungan Internasional di Universitas Indonesia dan salah satu podcaster di Podcast Bebas Aktif dan Podcast Kasual. Ia adalah pendukung Tottenham Hotspur dan dapat ditemukan di Twitter dan Instagram dengan nama pengguna @Rafialifma.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *