Anggap Tidak Sevisi, Prancis Tarik Mundur Pasukan Dari Mali

Ilustrasi konferensi pers mengenai kehadiran Prancis di kawasan Sahel. Foto: EPA-EFE/IAN LANGSDON/Pool via REUTERS

Jumat (18/2), Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan akan menarik mundur pasukannya sekaligus aliansi Eropa dari Mali dari misi pembasmian terorisme dan kelompok Islamis radikal setelah hampir satu dekade lamanya.

Hal ini merupakan buntut terhadap hubungan diplomatis yang semakin memburuk dari sisi junta militer yang berkuasa. “Prancis tidak akan terlibat secara militer dengan otoritas yang tidak sejalan strategi dan tujuannya”, kata Macron dalam konferensi pers Kamis kemarin. 

Setelahnya, ia membantah bahwa misi di kawasan tersebut adalah kegagalan dan menekankan bahwa Prancis akan terus memainkan ‘peran pemersatu’ di negara Sahel lainnya.

Pada 2013, Prancis mengirimkan sejumlah 5000 pasukan ke Mali ketika negara tersebut sedang mengalami pemberontakan senjata melawan afiliasi al-Qaeda. Peluncuran pasukan tersebut bukanlah hal mengagetkan, mengingat dataran Sahel adalah wilayah bekas jajahan Prancis yang telah lama menyaksikan keberadaan kekuatan militer Prancis di tanahnya. 

Merespons perkembangan di negara-negara bekas jajahannya itu, terhadap Mali pemerintah Prancis menyatakan niatnya melindungi populasi penduduk lokal sekaligus 6000 warga negara Prancis yang berada di sana.

Meskipun awalnya disambut dengan hangat, kini kehadiran Prancis semakin menuai pandangan negatif dari masyarakat setempat. Jumlah serangan teroris justru terus meningkat dan menyebar ke negara tetangga seperti Burkina Faso dan Niger, sementara angka penduduk Mali yang bergabung dalam kelompok-kelompok pemberontak juga bertambah. 

Menurut masyarakat sipil Mali, kekuatan besar seperti Prancis seharusnya bisa menyelesaikan permasalahan teror ini dan jika memang tidak bisa, seharusnya Prancis ‘menyingkir saja’. Sebagian bahkan secara gamblang menyatakan keberadaan Prancis di Mali hanyalah bentuk pendudukan terhadap bekas koloninya.

Di tengah ketidakpopulerannya, Prancis juga harus menghadapi junta militer Mali yang berkuasa sejak kudetanya pada Agustus 2020. Kelompok tersebut menolak mengadakan pemilu demokratis yang telah dijanjikan kepada masyarakat sipil dan secara sepihak menyatakan akan berkuasa hingga tahun 2025 mendatang. Ketika seorang duta besar Prancis menyatakan keberatannya, ia diusir dengan paksa dari negara tersebut.

Ketegangan yang terus bereskalasi ini pada akhirnya menciptakan dilema Prancis untuk mempertahankan keberadaannya di kawasan ketika rezim pemberontak yang tidak sejalan terus bermunculan. 

Bersama dengan pasukan dari negara-negara Eropa lain di bawah Takuba Task Force, pasukan Prancis direncanakan akan dialihkan kepada negara lain di kawasan Sahel.

Penarikan mundur militer Prancis ini akan memberikan efek tidak hanya di Mali, tetapi juga dinamika di kawasan Afrika Barat tersebut. Mali sendiri kedapatan justru beralih mencari jaminan keamanan kepada tentara bayaran Rusia. Dengan demikian, peran Prancis di kawasan Sahel dan dinamika keamanan terkait semakin berada dalam ketidakpastian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *