AS-Kanada-Inggris-UE Kompak Berikan Sanksi Kepada Tiongkok Terkait Uighur

Amerika Serikat, Kanada, dan Britania Raya telah bergabung bersama dengan Uni Eropa dalam sebuah gerakan yang mereka sebut “aksi koordinasi” untuk menentang perlakuan Tiongkok.

Koordinasi ini dilakukan untuk menyampaikan perlawanan atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Tiongkok terhadap suku Uighur di Xinjiang.

Sanksi tersebut meliputi pendaftarhitaman beberapa pejabat yang diduga memfasilitasi pelanggaran hak asasi manusia. Pejabat tersebut adalah Zhu Hailun, Wang Junzheng, Wang Mingshan, dan Chen Mingguo.

Mereka akan mengalami blokade aset dan dilarang untuk mengunjungi negara Uni Eropa. Hal ini dilakukan karena mereka dituduh memegang posisi krusial dalam “kamp edukasi” rakyat Uighur.

Selain memberi sanksi kepada individu, sanksi juga diberikan pada BUMN Tiongkok, seperti Xinjiang Production and Construction Corps.

Dilansir dari Al Jazeera, Menteri Luar Negeri Britania Raya Dominic Raab menyatakan, “Beraksi bersama mensinyalir dengan jelas bahwa komunitas internasional bersatu untuk menghukum pelanggaran hak asasi manusia Tiongkok di Xinjiang dan perlunya Beijing untuk mengakhiri praktik diskriminatif dan penindasan di daerah tersebut.”

Raab juga menggunakan kanal sosial medianya untuk menunjukkan solidaritasnya pada Marc Garneau dan Anthony Blinken yang merupakan Menteri Luar Negeri Kanada dan AS.

Dilansir dari BBC, Anthony Blinken juga memberikan pernyataan mengenai aksi Tiongkok yang “tak berhenti-henti melakukan pelanggaran HAM di Xinjiang” dan meminta Tiongkok “menghentikan represi bangsa Uighur.

Respon Tiongkok Atas Sanksi

Menghadapi koordinasi negara Barat ini, Tiongkok telah menyampaikan respon dengan cepat terhadap sanksi yang diberikan oleh Uni Eropa dengan memberi sanksi-sanksi balasan.

Tiongkok memberikan sanksi kepada sepuluh orang dari Uni Eropa yang meliputi Reinhard Butikofer, ketua delegasi Parlemen Eropa untuk relasi Tiongkok; Michael Gahler, pembicara HAM Uighur; dan Adrian Zenz, akademisi peneliti pelanggaran HAM di Tiongkok.

Selain sanksi tersebut, Tiongkok juga meluncurkan sanksi terhadap empat entitas, termasuk Germany’s Mercator Institute for China Studies, yang mereka nilai mengancam kedaulatan Tiongkok atas Xinjiang.

Reinhard Butikofer menyatakan bahwa sanksi yang diberikan Tiongkok tidak masuk akal dan tidak beralasan logis.

Tiongkok masih menentang akan pelanggaran HAM yang mereka lakukan melalui kamp edukasi Uighur dan bersikeras bahwa kamp edukasi tersebut mereka gunakan untuk menekan individu yang berpikiran radikal.

Tiongkok menyatakan bahwa kekerasan anti-pemerintah telah berkurang drastis karena kebijakan ini.

Pembekuan aset dan blokade migrasi adalah perlakuan hukum terbaru Uni Eropa yang mereka lakukan beruntutan dengan aksi penyelamatan HAM lainnya seperti pemberian sanksi terhadap instigator kudeta Myanmar.

Dengan sanksi-sanksi yang dikenakan, relasi negara-negara Barat dan Tiongkok tentu akan semakin runyam. Di sisi lain, langkah bersama ini menunjukkan semakin kompaknya negara-negara Barat beraliansi dalam melawan Tiongkok.