Aung San Suu Kyi Ditangkap Militer Myanmar

Aung San Suu Kyi, Penasihat Negara Myanmar, beserta presiden dan pemimpin politik lainnya ditangkap oleh pihak militer Myanmar pada Senin (01/02) dini hari waktu setempat. Mengutip Reuters, juru bicara NLD (National League for Democracy) Myo Nyunt mengatakan kepada rakyat Myanmar untuk merespon penangkapan tersebut dengan “menaati hukum dan tidak gegabah”. Meskipun demikian, ia juga menambahkan bahwa dirinya berkemungkinan besar untuk ikut ditangkap oleh militer.

Penangkapan sejumlah pejabat negara ini dilakukan setelah hubungan antara pihak militer dengan sipil memanas dan muncul kekhawatiran akan terjadinya kudeta militer di Myanmar. Pemanasan hubungan tersebut terjadi karena pihak militer yang menganggap ada kecurangan pada pemilu Myanmar tahun lalu yang memenangkan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD, partai Aung San Suu Kyi) secara mutlak.

Dikutip dari The Guardian, pemilu tersebut sebelumnya dikritik oleh kelompok HAM karena terdapat banyak suara yang tidak terwakilkan di daerah-daerah konflik. Namun, militer turut mengklaim bahwa mereka menemukan 8,6 juta kasus kecurangan pemilu. Selain itu, juru bicara militer Zaw Min Tun menyebut bahwa panglima militer Myanmar Min Aung Hlaing telah berbicara mengenai “ketidakjujuran dan ketidakadilan” di dalam pemilu tersebut dan memunculkan spekulasi kudeta militer.

Sebelumnya, kelompok negara barat termasuk Amerika Serikat telah mengeluarkan pernyataan bersama pada Jumat (29/01) yang memperingatkan militer agar tidak mengubah hasil pemilu atau menghentikan proses transisi demokrasi Myanmar. Meskipun demikian, dikutip dari ABC, militer mengecam pernyataan tersebut sebagai asumsi yang tidak benar.

Myanmar memang dikenal sebagai negara yang didominasi oleh militer. Sejak kemerdekaannya pada 1948, Myanmar telah dikuasai oleh rezim Tatmadaw (sebutan untuk militer Myanmar) selama hampir 50 tahun, yaitu 1962-1988 di bawah Jenderal Ne Win dan 1988-2011 di bawah Dewan Perdamaian dan Pembangunan Negara. Pengaruh militer juga tetap kuat pada era transisi demokrasi. Hal ini ditunjukkan oleh konstitusi yang memberikan seperempat kursi parlemen kepada militer.

Di lain pihak, Aung San Suu Kyi sendiri pernah ditahan selama 21 tahun dari 1989 hingga 2010 oleh pihak militer. Setelah dibebaskan, ia berperan dalam membantu transisi demokrasi Myanmar dan membawa partainya (NLD) memenangi pemilu tahun 2015 secara mutlak. Namun karena ia tidak dapat menjadi presiden akibat larangan konstitusi, ia pun akhirnya diangkat sebagai Penasihat Negara Myanmar—setingkat dengan perdana menteri—pada 2016. Jabatan tersebutlah yang ia pegang hingga saat ini, termasuk ketika militer menahannya pada dini hari waktu setempat.