Buntut Pandemi dan Krisis, Presiden Tunisia Ambil Alih Kekuasaan Secara Sepihak

Pada Minggu (25/07) waktu setempat, Presiden Tunisia Kais Saied mengumumkan pengambilalihan kekuasaan pemerintahan Tunisia. Dia berdalih tindakan itu dilakukan akibat kondisi yang tidak kondusif di negara tersebut, terutama setelah kenaikan kasus COVID-19 dan gelombang demonstrasi anti-pemerintah.

Tindakan ini dilakukan dengan memecat Perdana Menteri Hichem Mechichi dan membekukan aktivitas parlemen di Tunisia, secara efektif menjadikan presiden berusia 63 tahun tersebut sebagai pelaksana pemerintahan.

Dikutip dari BBC, tindakan pengambilalihan kekuasaan ini dilakukan Kais Saied untuk membawa perdamaian kembali ke negeri Afrika itu. “Kami mengambil kebijakan tersebut hingga ketenteraman sosial kembali ke Tunisia dan negara terselamatkan,” ujarnya.

Ia mengklaim bahwa konstitusi Tunisia memperbolehkan dirinya membekukan parlemen jika negara tersebut menghadapi “bahaya di depan mata.”

Tidak hanya sekadar mengambil alih kuasa pemerintahan, ia juga bersumpah akan menggunakan kekuatan militer jika kekacauan terus berlangsung.

Demonstran anti-pemerintah segera bersorak gembira dan merayakannya di jalanan Tunis, ibukota Tunisia, setelah pengumuman tersebut dikeluarkan. Presiden Saied juga hadir di tengah kerumunan demonstran itu.

Sebaliknya, partai penguasa Tunisia, Ennahda, menyebut bahwa pengambilalihan kekuasaan yang dilakukan Presiden Saied merupakan bentuk “kudeta terhadap revolusi dan konstitusi.”

“Kami akan selalu menganggap parlemen Tunisia tetap berdiri,” ujar Rached Ghannouchi. “Pendukung Ennahda dan rakyat Tunisia akan mempertahankan revolusi,” tambahnya, mengutip Revolusi Tunisia yang membawa demokrasi di negara tersebut pada 2011.

Sebelumnya, ribuan orang di berbagai kota di Tunisia melancarkan aksi demonstrasi terhadap pemerintah dan partai penguasa di Tunisia, Ennahda, akibat penanganan COVID-19 yang dinilai buruk dan kondisi ekonomi yang tidak kunjung membaik.

Aksi protes tersebut juga dilakukan untuk mengecam ketiadaan stabilitas politik di parlemen sejak Revolusi 2011 yang ikut berperan menjatuhkan Tunisia ke jurang krisis ekonomi.

Demonstran menyebut slogan-slogan seperti “Keluar (dari pemerintah),” meminta pembubaran parlemen, bahkan melakukan aksi anarkis termasuk menyerang kantor Partai Ennahda di berbagai kota.

Tindakan politik dari Presiden Tunisia ini memperlihatkan kenaikan Kais Saied sebagai aktor politik terkuat negara tersebut dalam waktu yang relatif singkat. Pasalnya, ketika dirinya naik menjadi presiden pada 2019, ia adalah politikus independen yang tidak mendapatkan dukungan dari partai politik di Tunisia.

Selain itu, tindakan politik Saied juga memunculkan ketidakpastian terhadap demokratisasi Tunisia yang masih berusia belia, terutama setelah ada isu bahwa Presiden Saied akan mengganti konstitusi. Pada akhirnya, dunia hanya bisa menunggu dan berharap agar Tunisia tidak kembali ke masa otoriter seperti era Ben Ali.