COP26: Pertarungan Besar Sains dan Kepentingan Manusia

Sejak Minggu (31/10) lalu, sekitar 120 kepala negara dan ribuan lainnya yang mewakilkan sekitar 200 negara berkumpul di Glasgow, Skotlandia untuk menghadiri United Nations Climate Change Conference 2021 atau yang populer disebut COP26.

Tidak hanya karena dihadiri oleh negara-negara berpengaruh di dalam perubahan iklim, konferensi ini juga menjadi sangat penting karena menjadi tahun peninjauan akan pemenuhan komitmen penurunan perubahan iklim sesuai yang telah dicanangkan pada Paris Agreement tahun 2015.

Selain itu, konferensi perubahan iklim ini dilakukan di tengah momentum penghijauan dan pengurangan emisi yang kuat di tengah masa pandemi COVID-19. Penurunan emisi global akibat COVID-19 menguatkan optimisme akan penekanan laju perubahan iklim ke depannya.

Namun, tantangan besar tetap menyelimuti implementasi hasil-hasil COP26.

Pemulihan ekonomi pasca-pandemi menjadi momentum pertama penentuan agenda iklim. Negara-negara di seluruh dunia dapat memulihkan ekonomi dengan cara yang ramah lingkungan, tetapi ternyata tidak sedikit juga yang masih konsisten menempuh cara-cara yang tidak ramah lingkungan.

Tidak hanya itu, persaingan geopolitik dan kepentingan individu aktor-domestik domestik juga menjadi tantangan besar dalam COP26 dan implementasi hasilnya.

Semua masalah tersebut akan dibahas di dalam artikel ini yang memperlihatkan bagaimana COP26 diliputi oleh dilema sains melawan kepentingan manusia, baik yang berkonotasi positif seperti pemulihan COVID-19 maupun yang berkonotasi negatif seperti kepentingan bisnis.

Ambisi Besar dalam COP26

COP26 dihadiri oleh figur-figur berpengaruh dunia, dari Presiden AS Joe Biden hingga Presiden Indonesia Joko Widodo. Sebagai acara yang besar, tentu COP26 juga memiliki ambisi-ambisi yang tinggi.

Meskipun demikian, konferensi perubahan iklim kali ini memiliki dua hal yang menjadikannya lebih penting.

Pertama, konferensi ini dilakukan pada tenggat waktu rachet mechanism Paris Agreement. Mekanisme tersebut adalah aturan yang mengharuskan negara-negara untuk merancang National Determined Contributions (NDC), yakni target iklim masing-masing negara yang harus dicapai, yang harus lebih ambisius dari target sebelumnya.

COP26 pun menjadi tempat pertama ratchet mechanism ini akan berjalan. Target tersebut ditentukan oleh masing-masing negara, untuk dicapai oleh mereka sendiri. Namun sayangnya, dari beberapa negara yang telah mengirimkan target NDC baru mereka, banyak diantaranya tidak seambisius yang diharapkan.

Kedua, konferensi ini dilakukan pada masa pandemi COVID-19. Di balik segala dampak negatifnya, pandemi tersebut berhasil memperlihatkan penurunan emisi global sebesar 5-6% dan peluang untuk hidup tanpa mengeluarkan emisi besar-besaran.

COP26 pun penuh dengan ekspektasi akan makin kencangnya upaya penekanan laju perubahan iklim. Tidak butuh waktu lama untuk melihat progres COP26. Baru tiga hari berjalan, BBC News melaporkan bahwa negara-negara dalam COP26 sudah berkomitmen untuk menghentikan deforestasi pada 2030. COP26 masih akan diharapkan untuk menghasilkan komitmen besar lainnya, yang juga harus dikawal implementasinya.

Halang Rintang Kepentingan Manusia

Meskipun memiliki ekspektasi besar untuk menahan laju perubahan iklim. COP26 tidak lepas dari masalah besar yang dapat memperparah perubahan iklim: kepentingan manusia yang tidak memerhatikan lingkungan.

Dalam Podcast Bebas Aktif, Co-Founder & CEO Think Policy Andhyta F. Utami atau yang kerap disapa sebagai Afu menyebut terdapat tiga hal yang dapat menghambat upaya perubahan iklim dalam COP26.

Hambatan pertama adalah pemulihan ekonomi pasca-COVID 19. Demi mengembalikan perekonomian seperti sebelum masa pandemi, pemerintah negara-negara di dunia (termasuk Indonesia) mengeluarkan paket kebijakan pemulihan ekonomi yang tidak memerhatikan faktor perubahan iklim.

“Dari program pemulihan ekonomi Indonesia dalam PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional), hanya 4% proporsi pemulihan ekonomi yang hijau (ramah lingkungan),” ujar Afu.

Hambatan lainnya adalah dinamika politik internasional karena adanya dinamika AS-Tiongkok dan pertimbangan untung-rugi dalam upaya penahanan laju perubahan iklim, terutama karena adanya potensi freeriding.

Hambatan terakhir, menurut Afu, adalah persaingan kepentingan di antara aktor-aktor domestik. Baginya, masalah pemenuhan komitmen penurunan laju perubahan iklim setiap negara akan selalu dihambat oleh bentrok antara teknokrat dengan birokrat.

“Di satu sisi, ada teknokrat yang melihat sesuatu itu dari sains (yang khawatir akan perubahan iklim) … Namun, teknokrat perlu berhadapan dengan birokrat yang punya kepentingan masing-masing (yang mengesampingkan perubahan iklim,” ujar Afu.

Ketiga hambatan tersebut berpotensi besar menghambat upaya global untuk menangkal perubahan iklim. Dilema antara mempercayai sains atau mengutamakan kepentingan manusia pun menjadi ganjalan besar dalam upaya menghambat kenaikan suhu bumi menjadi 1,5C sesuai kesepakatan Paris Agreement.

Dengan demikian, perlu perubahan besar untuk mengubah pandangan terhadap upaya menahan laju perubahan iklim, menyukseskan COP26, dan mendobrak dilema sains vs kepentingan manusia tersebut.

“Pemimpin harus menjadi philosopher king, menggunakan sains untuk mengambil kebijakan,” sebut Afu.