Demokrasi Sedang Ditanduk

Seorang pria bertelanjang dada sambil membawa tongkat dan mengenakan penutup kepala bertanduk menjadi ikon hari itu. Ya, dia merupakan satu di antara ribuan pendukung Donald Trump yang merangsek masuk ke US Capitol, dalam aksi bersejarah (dan berdarah) 6 Juni 2021.

Miliaran mata dari berbagai penjuru dunia menyorot tajam dengan tatapan nanar yang sukar untuk percaya. Apakah berita hari itu benar-benar adanya? Inikah pertanda demokrasi sedang “ditanduk”? Bukan oleh kekuatan komunis atau islamis seperti yang selama ini dinarasikan. Akan tetapi, oleh negeri penjaja demokrasi itu sendiri.

Aksi protes besar di US Capitol itu lain dari biasanya. Bukan agenda kelompok progresif yang diperjuangkan seperti aksi besar bertajuk “Black Lives Matter” pada 2020 lalu. Bukan pula kerumunan orang yang menyaksikan inagurasi presiden setiap empat tahun. Mereka adalah para pendukung Donald Trump yang menuntut agar jagoannya kembali dilantik menjadi presiden. Hasil Pemilu yang tidak berpihak kepada mereka dianggap telah dicurangi. Kemenangan Joe Biden dianggap tidak jauh dari konspirasi.

Tentu, tuntutan semacam ini, terlebih diiringi dengan aksi rusuh semacam itu, benar-benar absurd. Langkah hukum sudah diupayakan pengacara-pengacara Trump sebelumnya untuk menganulir hasil di beberapa negara bagian dengan selisih suara yang tipis. Usaha itu sudah gagal, sebab memang tidak dapat dibuktikan sepenuhnya di muka pengadilan. Dengan tenggat waktu pelantikan 20 Januari semakin mendekat, aksi nekat ini kemudian dilakukan.

Inilah titik kulminasi dari Trumpisme. Setidaknya hingga artikel ini ditulis, belum kita temukan kejadian lebih buruk dari sejarah modern Amerika Serikat dari yang terjadi tanggal 6 Januari 2021.

Sebenarnya, mengapa “Trumpisme” ini bisa menjadi begitu akut? Ada banyak penjelasan mengenai lakunya narasi populisme Trump. Mari kita ulas tiga di antaranya.

Ekonom dari Universitas Columbia, Joseph Stiglitz, melihat benang merahnya ada pada kekecewaan terhadap globalisasi. Dalam edisi revisi dari buku Globalization and Its Discontents, Stiglitz menyoroti bahwa kekecewaan atas globalisasi tidak hanya terjadi di negara berkembang, seperti yang ia tulis di edisi pertama tahun 2002 silam.

Hadirnya globalisasi dalam tiga dekade terakhir, yang ironisnya disponsori oleh AS sendiri, membuat adanya redistribusi industri di tingkatan global. Para pebisnis dapat lebih leluasa untuk mencari tempat dengan keunggulan komparatif terbaik, memiliki tenaga kerja banyak dan murah, punya sumber daya alam melimpah, sekaligus didukung oleh rezim pemerintahan yang ramah investor.

Terjadilah gelombang relokasi industri besar-besaran ke banyak negara, terutama ke Tiongkok. Pertumbuhan ekonomi secara meyakinkan yang dinikmati Tiongkok dalam dua dekade terakhir membuktikan betapa mereka mampu memanfaatkan globalisasi untuk melakukan pembangunan secara cepat. Sementara AS begitu terlambat untuk menyadari dan mengantisipasi ekses negatifnya.

Lantas, apa yang kemudian terjadi di AS? Pabrik-pabrik banyak ditutup, hingga terciptalah peningkatan angka pengangguran. Mereka yang bekerja pun tidak menikmati peningkatan pendapatan secara riil. Sebuah data mengungkapkan bahwa, sejak dekade 1980an, gaji riil yang dinikmati para pekerja terus stagnan. Sementara, akumulasi kekayaan dari kalangan elit di AS justru mengalami peningkatan secara signifikan. Akibatnya, terjadilah ketimpangan antara “ the top 1 percent” yang menguasai perekonomian dengan “bottom 99 percent” yang teramat rentan ketika krisis meradang.

Kesadaran akan adanya ketimpangan parah ini meledak di saat krisis finansial tahun 2008. Demonstrasi besar di Wall Street bertajuk “We are the 99 percent” menjadi pengejawantahannya. Situasi ini diperparah dengan sistem pendidikan dan kesehatan di AS yang terlampau mahal dan sulit dijangkau oleh mereka yang berpenghasilan dibawah rata-rata.

Menjaraknya ketimpangan tidak hanya terwujud dalam perekonomian. Secara geografis pun, rumah para pekerja berjarak semakin jauh dari tempat kerjanya, apalagi dengan para bosnya. Pemimpin perusahaan yang tadinya juga memimpin komunitas menjadi tercerabut dari akar komunitasnya. Dengan alasan efisiensi dan efektivitas perusahaan, kerja semakin tidak humanis. Semua terorganisasi hingga terlupa bahwa mereka adalah organisme hidup bernama manusia. Akibatnya, timbullah kehampaan dalam ruang kerja. Di titik inilah kekecewaan terhadap sistem ekonomi yang ada, tak lain merupakan neoliberalisme dengan proyek besarnya bernama globalisasi, menjadi muncul dan semakin terkumpul.

Profesor Filsafat Politik dari Universitas Harvard, Michael Sandel, punya penjelasan lain. Dalam bukunya The Tyranny of Merit yang terbit tahun 2020, Ia menyoroti adanya keangkuhan akut dari kelompok yang mendapati kesuksesan dalam karier dan kehidupannya.

Meritocratic hubris, istilah yang diperkenalkannya. Sikap sementara orang yang sukses bahwa kesuksesan mereka adalah semata-mata hasil kerja kerasnya, sembari menafikan bahwa mereka memiliki privilese, membuat mereka meremehkan orang-orang yang gagal. Akibatnya, kelompok masyarakat yang gagal itu menyimpan rasa dipermalukan dan sakit hati pada keadaan.

Timbunan dendam inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Trump. Isu yang diangkat memang pengetatan perbatasan, pembangunan kembali industri di AS, dan sentimen terhadap imigran. Akan tetapi persoalan sebenarnya, dalam pandangan Sandel, ialah pada tyranny of merit. Sentimen moralitas yang terlampau memuja meritokrasi itulah yang membuat masyarakat tidak nyaman. Merekalah yang menjadi basis massa pendukung Donald Trump.

Sementara itu, antropolog Paul Stoller berpendapat bahwa Trump memanipulasi hal fundamental yang ada dalam budaya selebritas, kehidupan yang glamor dalam balutan ilusi dan fantasi. Dengan cara seperti itulah Trump membangun “realitas alternatif” yang tidak ditemukan di persona lain. Semua ditopang oleh klaim yang meski bombastis, ia rapuh dan mudah difalsifikasi.

Berita selain sumber miliknya ialah kabar bohong, padahal dia sendiri yang berdusta. Kritik yang ditujukan kepadanya ialah datang dari orang yang ingin menjadikan negara sosialis, padahal dia sendiri yang menjauh dari nilai demokratis. Pun dengan sikapnya yang permisif terhadap misinformasi bahkan sains-palsu yang dibalut dengan klaim berlebih atas sebuah realitas, seperti yang dia lakukan di masa awal-awal pandemi COVID-19.

Adanya kemampuan Trump untuk memanfaatkan media sosial sekaligus media massa seperti inilah yang membuat basis massanya terawat. Hitam menjadi putih ataupun benar menjadi dusta tidak dipermasalahkan. Selama itu dicuit oleh Trump dalam Twitternya, itulah fakta yang tidak terbantahkan. Begitu dalam alam pikiran para pendukung fanatiknya.

Berbagai penjelasan ahli di atas seolah semakin menguatkan tesis kematian demokrasi yang disebut oleh Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt. Dua profesor dari Universitas Harvard ini memperingatkan bahwa kematian demokrasi bukan karena serangan dari lawan yang selama ini dianggap berbahaya. Justru, sebagaimana yang keduanya tulis dalam buku How Democracies Die, penyakit dari dalam yang akan mematikan demokrasi.

Hadirnya pemimpin yang terpilih melalui proses-proses demokratis namun membawa misi yang otoritarian secara perlahan akan membunuh demokrasi. Fenomena ini sudah terjadi di berbagai belahan dunia, dari Amerika Latin hingga Timur Tengah. Bukan tidak mungkin ini akan terjadi juga di negara dengan demokrasi mapan lainnya, seperti yang sekarang sedang kita saksikan gejalanya di Amerika Serikat.

Lantas, apa yang sejatinya perlu kita waspadai agar tidak terjebak dalam karut-marut seperti ini?

Pertama, kita perlu mewaspadai adanya politisi oportunis yang hendak menunggangi aspirasi di masyarakat. Terlebih, aspirasi tersebut berlawanan dengan falsafah negara kita. Bukan apa-apa, kita selama ini sudah terlanjur percaya bahwa demokrasi di AS itu mapan. Akan tetapi, kejadian ini membuktikan hal sebaliknya.

Ada kotoran yang tersembunyi di bawah karpet, ada dendam yang tersimpan di dalam lubuk. Dendam itu diakumulasi dan dieksploitasi oleh politisi oportunis yang tidak memegang nilai apapun kecuali kejayaan diri sendiri. Akhirnya, kita harus menjadi saksi hidup dari peristiwa semacam ini.

Kedua, penting bagi kita untuk membangun institusi negara yang kuat sekaligus bersih. Kuat bukan dalam arti bertangan besi, melainkan memiliki sistem yang dapat mengeliminasi ancaman dari dalam. Bersih pun bukan berarti rajin “cuci tangan”, melainkan bertanggung jawab terhadap masyarakat atas kebijakan yang dijalankan.

Daron Acemoglu dan James Robinson sudah jauh-jauh hari mengingatkan bahwa gagalnya suatu negara bukan karena ia miskin sumber daya alam ataupun berada dalam daerah beriklim ekstrem. Negara gagal ialah karena institusi yang korup. Berhati-hatilah ketika institusi suatu negara itu sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Terakhir, penting bagi kita untuk memiliki public virtue, sebuah kebijaksanaan umum yang berlaku di publik. Dalam hal ini, yang perlu diwaspadai adalah sikap kita dalam menanggapi kutub-kutub ekstrem yang ada di tengah masyarakat.

Selama ini, kita sering memanfaatkan labeling terhadap kelompok lawan untuk mengamankan kelompok sendiri. Saya moderat sehingga selain saya adalah radikal. Saya berpihak pada bangsa sementara yang selain saya adalah ancaman bagi keutuhan bangsa. Sikap-sikap semacam ini tampak di antara pendukung Trump sehingga menimbulkan kerenggangan antar anggota masyarakat. Sayangnya, di pihak lawan pun tidak ada upaya untuk menengahinya, jarak antarkelompok semakin diperlebar. Untuk itu, perlu adanya kesadaran dan gerakan bersama untuk mengarusutamakan kebersamaan lintas kelompok tanpa mengklaim apapun.

Ya, tampaknya kita kini bisa berkata, demokrasi tidak lagi di ujung tanduk. Ia sedang ditanduk, tersimbolkan oleh sang pria bertelanjang dada. Tepat di jantung panutan demokrasi dunia. Inikah berakhirnya sebuah masa? Biarlah waktu sendiri yang menjawabnya.

Farhan Abdul Majiid adalah Kepala Peneliti Kontekstual. Dia juga merupakan lulusan sarjana Hubungan Internasional Universitas Indonesia. Dapat ditemui di media sosial dengan nama pengguna @famajiid.