Di Tengah Tekanan untuk Kembalikan Demokrasi, Presiden Saied Tunjuk PM Perempuan Pertama Tunisia

Illustrasi PM perempuan pertama Tunisia, Najla Romdhane bersama Presiden Saeid. Foto: Reuters

Pada hari Selasa (28/9), empat partai politik Tunisia mengumumkan bahwa mereka akan berkoalisi untuk menjadi oposisi dari gerakan Presiden Kais Saied.

Empat partai politik itu meliputi partai The Democratic Current, Ettakatol (FDTL), Republican, dan Afek Tounes. Pengumuman tersebut diberitakan melalui konferensi pers.

Ketua partai The Democratic Current, Ghazi Chawashi, menyatakan bahwa koalisi ini dibentuk untuk melawan keinginan monopolisasi kekuasaan oleh Presiden Saied. Ia menyatakan bahwa yang dilakukan Saied merupakan sebuah aksi yang membahayakan keberadaan Tunisia sebagai negara demokrasi.

Krisis Tunisia

Sebelumnya, Kais Saied terpilih menjadi Presiden Tunisia ke-7 setelah memenangkan pemilu tahun 2019. Ia memanfaatkan popularitasnya sebagai kandidat independen untuk memenangkan pemilu dengan perolehan suara sebesar 72,71%.

Pemerintahan Kais Saied sering mengalami turbulensi di masanya dan harus melalui tiga periode perdana menteri yang berbeda. Akan tetapi, titik puncak krisis terjadi di tanggal 25 Juli 2021.

Setelah maraknya demonstrasi rakyat mengenai krisis ekonomi dan politik berkepanjangan yang diperparah permasalahan COVID-19, Saied memutuskan untuk memecat Perdana Menteri Hichem Mechichi dan membekukan Parlemen selama 30 hari. Saied pun memerintahkan anggota militer untuk menutup akses ke gedung parlemen dan menutup banyak kantor berita asing.

Aksi Saied dianggap telah melanggar Pasal 80 Konstitusi Tunisia yang menyatakan bahwa masa krisis sebuah negara hanya dapat diadakan dengan konsiderasi perdana menteri dan bahkan dalam kondisi krisis—Parlemen tidak dapat dibekukan.

Saied pun melanjutkan pembekuan ini pada tanggal 24 Agustus dan menyalahi aturan Konstitusi mengenai batas pembekuan Parlemen. Dalam konstitusi Tunisi, Parlemen hanya boleh dibekukan selama sebulan. Hal ini dianggap oleh banyak orang sebagai usaha Saied memonopoli kekuasaan.

Pada tanggal 22 September, Saied menyatakan bahwa ia akan memimpin secara dekrit, yang berarti ia tidak akan memerlukan keberadaan perdana menteri, parlemen, atau badan lainnya. Ia akan memegang seluruh kekuasaan pemerintahan dan tidak ada yang dapat meregulasi keputusannya.

Koalisi Oposisi Saied

Secara populer, kebanyakan masyarakat Tunisia menyatakan bahwa mereka mendukung keputusan Saied untuk memimpin secara dekrit. Menurut mereka, hal itu diperlukan karena angka korupsi Tunisia cukup tinggi dan kepemimpinan Saied akan menghapus keberadaan pejabat korup tersebut. Walau begitu, kritik dari pengamat politik Tunisia menyatakan bahwa ini adalah kondisi darurat bagi kelangsungan demokrasi Tunisia.

Chawashi menyatakan bahwa koalisi oposisi akan terus berdemonstrasi dan menekan Saied jika ia serius akan keputusannya. Mereka meminta Saied untuk membentuk sebuah Parlemen dan mengembalikan sistem kepemimpinan negara.

Dilansir dari Al Jazeera, publik juga mulai ragu atas rencana Saied untuk menghapus utang negara yang tidak komprehensif dan tingkat kekhawatiran publik akan lama kepemimpinan Saied juga muncul akibat penjelasan Saied yang dinilai tidak komprehensif.

“Kita harus berdiri bersama Konstitusi. Konstitusi itu dibentuk untuk orang Tunisia dan kita menolak presiden yang tidak menghormati konstitusi tersebut. Ini bukan demokrasi. Ya, konstitusi dapat diubah secara diam-diam, tapi tetap butuh perwakilan semua partai. Kita perlu evaluasi akan segala hal, setuju akan segala hal, dan kemudian mendengarkan rakyat untuk menyusun referendum amandemen. Kondisi sekarang ini berarti presiden memberikan hak pada dirinya sendiri untuk bergerak sebebasnya.” ucap Issam Chebbi, ketua Republican Party.

Salah satu anggota badan eksekutif Ennahdha, Ahmed Gaaloul, menyatakan bahwa para pemimpin koalisi oposisi dan Saied perlu berdiskusi dan berbincang bincang mengenai masa depan Tunisia.

“Kita perlu mengurusi masalah sosial dan ekonomi yang membahayakan kesejahteraan masyarakat Tunisia yang makin problematik setelah aksi Pak Saied. Kediktatoran tidak dapat diterima dalam negara ini.” ucap Gaaloul ke Al Jazeera.

Saied Tunjuk Perdana Menteri Baru

Pada hari Rabu (29/9) Presiden Kais Saied menunjuk Najla Bouden Romdhane sebagai perdana menteri terbaru Tunisia. Najla Bouden Romdhane adalah mantan profesor geofisika yang pernah mengimplementasikan sistem Bank Dunia ke Kementerian Pendidikan.

Saied meminta Romdhane untuk membentuk kabinet secepatnya karena keterbatasan waktu. Gerakan ini dinilai tergesa-gesa dan tidak dipikirkan matang-matang. Beberapa ahli menyatakan bahwa Saied berusaha memanfaatkan koneksi Romdhane ke IMF untuk mendapatkan bantuan dana demi menutupi krisis ekonomi Tunisia. 

Walau begitu, bukan tugas itu saja yang dihadapi oleh perdana menteri perempuan pertama ini. Nyatanya masih banyak krisis lain yang sedang dihadapi Tunisia mungkin menjadi pekerjaan tambahan bagi dirinya.

Pengangkatan perdana menteri baru mungkin adalah gerakan yang dilakukan Saied demi menyelamatkan masa jabatannya. Akan tetapi, gerakan ini dinilai terburu-buru karena tidak adanya proses konsiderasi banyak orang. Parlemen yang akan ditunjuk oleh Romdhane menjadi kunci yang perlu dilihat untuk menentukan masa depan Tunisia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *