Diskriminasi Rasial dan Fenomena Brain Drain di Malaysia pada Era Pasca Pandemi

Ilustrasi kelompok pekerja di Malaysia. Foto: Choo Choy May.

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia ternyata tidak hanya berdampak kepada sektor kesehatan saja. Dampak dari pandemi ini ikut meluas ke sektor pasar tenaga kerja, terutama ke pasar tenaga kerja terlatih. Salah satu fenomena yang terjadi dalam pasar tenaga kerja terlatih adalah brain drain. Fenomena brain drain berarti perpindahan internasional sumber daya manusia, terutama migrasi individu dengan pendidikan tinggi dari negara berkembang ke negara maju (Docquier & Rapoport, 2006). Tenaga kerja dengan pendidikan tinggi ini diasosiasikan dengan tenaga-tenaga profesional seperti ilmuwan, insinyur, bankir, dan tenaga profesional lainnya yang merupakan lulusan pendidikan tinggi. Di era COVID-19 ini, fenomena brain drain kembali mencuat sebagai konflik kepentingan antara negara penerima dan negara pengirim terutama di bidang informasi, sains, dan teknologi (Qadri, 2020). Fenomena brain drain sendiri bukan fenomena baru. Istilah brain drain digunakan pertama kali oleh British Royal Society untuk mendefinisikan migrasi ilmuwan dari Inggris ke Amerika Serikat dan Kanada pada tahun 1950-an (Cervantes & Guellec, 2002).  

Secara umum, faktor penyebab terjadinya brain drain secara ekonomi bisa dilihat dari dua sisi yaitu faktor ketersediaan tenaga kerja dan faktor permintaan tenaga kerja. Globalisasi yang terjadi di bidang ekonomi memperkuat kecenderungan manusia untuk menyebar dari tempat yang jenuh menuju tempat baru (Docquier & Rapoport, 2006). Jenuh bisa diartikan sebagai sudah tidak mencukupinya lapangan kerja atau penghasilan yang dinilai tidak sepadan dengan keahlian tenaga kerja ahli sehingga mereka memilih untuk bermigrasi ke negara lain yang membutuhkan keahlian mereka. Sementara dari segi permintaan, negara penerima mulai terbuka dan menarik perhatian migran berkeahlian, serta selektif dalam memilih migran yang masuk sehingga menjadi faktor pendorong tenaga ahli pindah ke negara penerima (Docquier & Rapoport, 2006). Brain drain juga diprediksi akan tetap terjadi setelah pandemi terutama di negara-negara berkembang. Hal ini karena negara-negara tersebut mengalami dampak dari pandemi di sektor ekonomi dan kesehatan yang cukup kuat. Pakar ekonomi dalam seminar Global Research Forum on Diaspora and Transnationalism mengatakan bahwa kondisi pekerja selama pandemi yang tidak diperhatikan pemerintah dan kesempatan ekonomi di tempat lain menarik perhatian pekerja terlatih untuk bermigrasi ke negara lain (Qadri, 2020).

Malaysia menjadi salah satu negara berkembang yang mengalami brain drain di era pandemi dan sudah berlangsung cukup lama. Hal ini sebenarnya bukan hal yang asing bagi Malaysia yang multiras. Kerentanan Malaysia terhadap brain drain  sama dengan tren global. Emigrasi tenaga kerja umum terjadi di negara-negara pendapatan menengah-ke atas dan Asia Tenggara menjadi regional yang paling berdampak dari fenomena brain drain (Bank Dunia, 2011). Malaysia memenuhi kedua kriteria tersebut, sebagai negara eksportir tenaga kerja ahli dan importir tenaga kerja kasar. Berdasarkan data dari Bank Dunia dan Wake Up Call Malaysia di tahun 2011, tiga faktor pendorong utama banyaknya masyarakat Malaysia yang memilih bermigrasi adalah karena alasan prospek karir, ketidakadilan sosial, dan kompensasi (Cheong, Goh, & Li, 2019). Banyak tenaga ahli Malaysia yang memilih Singapura sebagai tempat bekerja. Jika dilihat dari letak geografis dan kondisi perekonomian, Singapura memang lebih menarik daripada pekerjaan dalam negeri karena letaknya yang mungkin bagi beberapa masyarakat Malaysia di selatan Semenanjung Malaka lebih dekat dan perekonomian yang lebih berkembang. Selain itu, faktor rasial juga bisa menjadi salah satu penyebab brain drain di Malaysia. Dengan adanya praktik diskriminasi tersirat kepada masyarakat non-bumiputera, mereka yang merupakan ras Tiongkok atau India-Tamil lebih memilih bekerja di Singapura dimana kemampuan mereka lebih dihargai. Hal ini terbukti dengan data 57% diaspora Malaysia berada di Singapura dan 54% brain drain Malaysia berada di Singapura (Cheong et al., 2019).

Penulis berargumen bahwa di era pasca pandemi, angka brain drain di negara-negara berkembang justru meningkat karena pemerintah yang cenderung lambat dalam menuntaskan permasalahan ekonomi dalam negeri sehingga kesempatan di negara lain jauh lebih menarik dari negeri sendiri. Hal yang serupa juga terjadi di Malaysia. Tidak hanya permasalahan yang terkait dengan brain drain, permasalahan terkait berkurangnya tenaga kerja ahli juga terjadi di Malaysia. Setelah bertahun-tahun mahasiswa asing mengambil porsi satu per lima dari total mahasiswa di Malaysia, sejak pandemi terjadi perguruan tinggi di Malaysia mulai menambah porsi untuk mahasiswa berkewarganegaraan Malaysia. Namun di saat yang bersamaan, banyak orang tua yang menyarankan anaknya untuk langsung bekerja karena orang tua tidak mampu membiayai anak-anaknya berkuliah (Ross, 2021). Sementara lulusan dalam negeri masih kesulitan mencari pekerjaan karena berkurangnya lapangan pekerjaan dan menurunnya perekonomian selama pandemi. Di era pandemi sendiri sebenarnya terjadi penurunan angka brain drain di Malaysia. Kemungkinan hal ini terjadi karena adanya pembatasan perpindahan manusia oleh pemerintah Malaysia, baik dari yang ingin masuk atau keluar Malaysia. Oleh karena itu, banyak tenaga kerja ahli yang tidak bisa bermigrasi ke negara lain sehingga angka brain drain berkurang. Tapi bukan berarti masalah ini mereda.

Untuk memperbaiki kondisi brain drain di Malaysia, penulis melihat bahwa pemerintah harus melakukan perubahan. Melihat dari banyaknya non-bumiputera yang merupakan tenaga kerja ahli bermigrasi, maka peran non-bumiputera sangat krusial dalam menurunkan angka brain drain. Non-bumiputera, terutama ras Tiongkok, merupakan kelompok minoritas terbesar di Malaysia yang memegang perekonomian Malaysia, tetapi tidak secara politik. Sejak Koalisi Barisan Nasional berkuasa sejak 1957 bumiputera selalu diprioritaskan dalam berbagai aspek kehidupan setelah terjadi konflik antar ras di tahun 1970-an karena “kecemburuan” bumiputera terhadap ras Tiongkok yang makmur dari segi ekonomi (Abbugao & Reeves, 2018). Sejak kebijakan itu di berlakukan, ras-ras minoritas menjadi terkendala karena tidak memiliki kekuatan politik yang memadai. Hal ini berdampak juga kepada lulusan universitas dari non-bumiputera yang ingin mencari kerja. Mereka sering dikesampingkan dan dibedakan dalam berbagai hal sehingga lingkungan kerja mereka tidak terlalu menguntungkan mereka. Penulis merasa kebijakan yang lebih terbuka dan tidak membedakan ras harus dikuatkan agar setiap warga negara Malaysia merasa memiliki kesempatan yang sama di negara sendiri. Salah satunya adalah meningkatkan non-bumiputera sebagai penerima Public Service Department Scholarship dan mendorong non-bumiputera untuk mendapatkan kesempatan magang di perusahaan yang bekerja sama dengan negara atau di perusahaan tempat negara berinvestasi (Wei, 2021). Jika perubahan ini bisa terjadi, bukan tidak mungkin yang akan mengisi lowongan pekerjaan di Malaysia di era pasca pandemi adalah masyarakat Malaysia sendiri dari berbagai ras tanpa ada diskriminasi

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa brain drain di Malaysia sudah terjadi sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia. Brain drain di era pandemi memang cenderung berkurang, tetapi bukan berarti permasalahan brain drain di Malaysia selesai. Karena respon pemerintah dan perbaikan ekonomi yang lambat die ra pandemi COVID-19, banyak tenaga kerja ahli yang memilih bermigrasi ke luar untuk mencari kesempatan yang lebih baik. Dari banyaknya migrasi tenaga ahli ini, non-bumiputera memiliki proporsi yang lebih besar dari pada bumiputera yang bermigrasi keluar. Hal ini karena mereka merasa menjadi masyarakat kelas dua dan keahliannya tidak dihargai sebagaimana bumiputera sehingga memilih untuk bermigrasi ke negara lain. Untuk mencegah lebih banyaknya migrasi tenaga ahli non-bumiputera, pemerintah Malaysia harus memberikan kesempatan yang sama terhadap non-bumiputera yang dimulai dari tingkat  pendidikan dan di dunia kerja agar mereka lebih tertarik bekerja di dalam negeri.

Referensi:

Abbugao, M., & Reeves, S. (2018, Mei 6). Malaysia’s tense vote fuels damaging ethnic ‘brain drain’. The Jakarta Post. Di https://www.thejakartapost.com/seasia/2018/05/06/malaysias-tense-vote-fuels-damaging-ethnic-brain-drain.html. 

Cervantes, M, & Guellec, D. (2002). The brain drain: Old myths, new realities. OECD Observer No. 230, Januari.

Cheong, K. C., et al. (2019) Brain drain and talent capyure in Malaysia. Dalam: Tyson, A. (Eds.), The Political Economy of Brain Drain And Talent Capture Evidence from Malaysia And Singapore. New York, USA: Routledge.

Docquier, F., & Rapoport, H. (2016). Brain drain. The New Palgrave Dictionary of Economics. Palgrave Macmillan. doi: https://doi.org/10.1057/978-1-349-95121-5.

 Qadri, B. (2020, November 3). Brain drain and covid-19. Greater Kashmir. Di https://www.greaterkashmir.com/todays-paper/brain-drain-and-covid-19. 

Ross, J. (2021, Januari 3). Covid and geopolitical tensions ‘stem Asian brain drain’. Times Higher Education. Di https://www.timeshighereducation.com/news/covid-and-geopolitical-tensions-st.em-asian-brain-drain. 

Wei, J. L. S. (2021, Sptember 5) A paradigm shift might help reverse brain drain. New Strait Times. Di https://www.nst.com.my/opinion/columnists/2021/09/730672/paradigm-shift-might-help-reverse-brain-drain. 

Afkar Annibros Muhammad adalah mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Airlangga. Dapat ditemukan di Instagram dengan nama pengguna @afkar_am25

Leave a Reply

Your email address will not be published.