Dokumen Xinjiang Police Files Bocor, Berisi Fakta-Fakta Baru Kekejaman Kamp Konsentrasi Uighur

Ilustrasi Xinjiang Police Files. Foto: Xinjiang Police Files

Sebuah kebocoran yang berisi setidaknya 300.000 catatan, 2.800 gambar tahanan, dan selusin dokumen resmi tentang Kamp Konsentrasi Uighur di Xinjiang, Tiongkok, merebak pada Selasa (24/5) lalu. 

Dokumen yang disebut sebagai Xinjiang Police Files tersebut menunjukkan bukti-bukti baru yang memperkuat tuduhan terhadap Tiongkok yang melakukan kejahatan kemanusiaan yang terhadap kaum Muslim Uighur di kawasan Xinjiang. 

Dokumen ini pada awalnya diterima oleh Dr. Adrian Zenz, seorang akademisi ahli Tiongkok sekaligus direktur Yayasan Memorial Korban Komunisme, dari salah seorang sumber anonim di Xinjiang. Dr. Zenz kemudian mempublikasikannya melalui media massa serta laman khusus yang didedikasikan yakni www.xinjiangpolicefiles.org

Kebocoran dokumen ini disebut sebagai kebocoran besar kedua di Tiongkok, setelah pada tahun 2019 lalu sempat terjadi kebocoran 400 dokumen internal. Meski begitu, kebocoran dokumen kali ini dinilai cukup berpengaruh sebab turut menyebutkan dugaan keterlibatan elit-elit pemerintah pusat di Beijing, hingga Presiden Xi Jinping.

Perintah Shoot-to-Kill dan Keterlibatan Pemerintah Pusat

Tiongkok telah dituduh melakukan penahanan terhadap lebih dari satu juta kaum Muslim Uighur yang mayoritas tinggal di bagian selatan Xinjiang sejak tahun 2017 lalu. Kemudian mereka dikumpulkan di dalam suatu jaringan kamp penahanan di wilayah tersebut.

Tiongkok pun menyanggah tuduhan ini dengan mengatakan bahwa kamp tersebut bukanlah sebagai tempat penahanan, melainkan sebagai pusat pelatihan keterampilan dan pendidikan ulang yang bertujuan untuk mencegah ancaman ekstrimisme serta terorisme Islam. 

Namun, kebocoran terbaru memperlihatkan kembali menegaskan klaim kosong Tiongkok tersebut. Warga Uighur yang ditahan diperlakukan bak seorang kriminal dan mendapatkan tindakan kekerasan yang beragam. Mayoritas penahanan dilakukan atas alasan “pemahaman ekstrimis” yang dimiliki banyak warga Uighur, yang menurut banyak pihak merupakan alasan yang diada-adakan.

Penahanan warga terhadap warga Uighur ini juga tidak memandang umur. Otoritas Tiongkok sudah menahan Rahile Omer yang berumur 15 tahun. Sementara itu, tahanan paling tua adalah Anihan Hamit yang berumur 73 tahun.

Mereka diawasi dengan sangat ketat, bahkan mengacu kepada dokumen prosedur penjagaan di kamp penahanan yang terkuak, para penjaga diharuskan membawa senapan mesin ringan serta senapan sniper dalam menjalankan tugasnya. 

Seorang Sekretaris Partai Komunis Tiongkok wilayah Xinjiang, Chen Quanguo, pada tahun 2017 lalu juga dilaporkan pernah melakukan pidato internal terhadap pasukan polisi, dimana ia memberikan perintah shoot-to-kill kepada siapapun yang mencoba melarikan diri.

Dalam pidatonya, Chen juga mengatakan bahwa kedatangannya ke Xinjiang merupakan perintah dari Xi Jinping untuk melakukan “misi khusus”. Keterlibatan Xi Jinping juga diperlihatkan dari dokumen yang berisikan pidato dari Zhao Kezhi, Menteri Keamanan Publik Tiongkok.


Zhao menyebutkan bahwa Xi Jinping telah memberikan “instruksi penting untuk mengatur dan menstabilkan Xinjiang sesuai dengan hukum”. Dalam pidatonya, Zhao juga menyampaikan bahwa apa yang terjadi di Xinjiang adalah “kampanye penahanan massal.”

Kunjungan Komisioner HAM PBB dan Kecaman Internasional

Kebetulan, kebocoran dokumen ini terjadi bertepatan dengan kunjungan investigasi Michelle Bachelet, Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, ke Xinjiang. Kunjungan ini merupakan kunjungan pertama kalinya seorang Komisioner HAM ke PBB sejak lebih dari satu dekade yang lalu.

Namun beberapa pihak mengkhawatirkan kunjungan Bachelet ini akan dikontrol dan diawasi oleh otoritas setempat di Tiongkok. Dengan hadirnya kebocoran dokumen ini, tuntutan bagi Tiongkok untuk menghadirkan investigasi yang bebas pun semakin tinggi. 

Michelle Bachelet sendiri telah meminta “akses penuh dan tidak terbatas” kepada Pemerintah Tiongkok selama kunjungan tersebut. Namun, Pemerintah Tiongkok memastikan bahwa kunjungan Bachelet hanya akan dilakukan dalam “closed loop“, dengan mengutip kondisi pandemi COVID-19 sebagai alasan.

Sementara itu, negara lain menyampaikan kecamannya terhadap Tiongkok. Jubir Kemenlu AS, Ned Price, menyebutkan bahwa “Laporan baru ini semakin menambah bukti yang sudah memberatkan tentang kekejaman Pemerintah Tiongkok di Xinjiang.” Hal senada juga datang dari banyak negara Barat lainnya.

Tiongkok sendiri melalui kementerian luar negerinya mengatakan bahwa laporan ini adalah 

“kebohongan dan rumor” yang dibuat-buat. Meski terus melakukan penyangkalan, tampaknya fakta serta kondisi mengenai kamp penahanan Muslim Uighur yang terkuak ini cepat atau lambat dapat membahayakan reputasi Tiongkok di dunia internasional. 

Dengan bocornya Xinjiang Police Files ini, Tiongkok akan semakin sulit menampik tuduhan kekejamannya terhadap Muslim Uighur. Meski begitu, tampaknya kebocoran ini tidak dapat mendorong perubahan dalam perlakuan Tiongkok terhadap Muslim Uighur. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.