Greta, Tahta, dan Realita

Setiap masyarakat di berbagai belahan dunia umumnya menghadapi realita yang berbeda-beda. Hal ini membuat tiap-tiap dari mereka mengidentifikasi sebuah tanggal sesuai dengan konteks sosial yang dijalaninya masing-masing.

Sebut saja bulan Mei 1999. Ketika penggemar klub sepak bola Manchester United mengidentifikasi bulan itu dengan kemenangan treble yang bersejarah, masyarakat di Timor Timur (sekarang Timor Leste) justru lebih mengaitkan bulan tersebut sebagai titik terang menuju referendum kemerdekaan mereka. Adanya perbedaan realita ini terjadi disebabkan oleh beberapa hal, yang di antaranya seperti perbedaan akses informasi dan isu yang dianggap penting dalam masyarakat tersebut.

Kendati demikian, derasnya aliran informasi, yang disertai oleh semakin mudahnya akses manusia, membuat realita masyarakat global semakin serupa. Salah satu realita global tersebut bernama fenomena Greta Thunberg.

Fenomena Greta Mengglobal

Sejak bulan September 2019, terdapat satu nama yang berkali-kali muncul di jagat maya dan juga berita.

Ia adalah Greta Thunberg.

Pada 20 September lalu, ia memimpin demonstrasi yang dilaksanakan di lebih dari 150 negara. Demonstrasi ini merupakan bentuk aksi menuntut sektor bisnis dan pemerintah di berbagai belahan dunia untuk mengambil aksi nyata dalam mengatasi perubahan iklim.

Nama Greta sendiri mulai menjadi perhatian publik ketika ia melakukan school strike for climate pada 2018. Ia secara rutin bolos sekolah setiap hari Jumat sebagai bentuk protes terhadap parlemen Swedia agar segera mengambil langkah nyata dalam menghadapi perubahan iklim.

Sejak saat itu, ia sudah menyampaikan pesannya langsung di depan para pemipin dunia. Beberapa di antaranya di Conference Of Parties 24, World Economic Forum 2018, dan United Nations Climate Action 2019.

Salah satu pesan yang selalu ia tekankan adalah bahwa isu perubahan iklim bukanlah masalah remeh yang dihadapi oleh masyarakat dunia. Greta melihat perubahan iklim sebagai sebuah krisis terbesar masyarakat dunia abad ke-21.

“Anda (pemimpin dunia) hanya membicarakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang abadi karena anda terlalu takut untuk tidak disukai. Anda hanya membicarakan tentang langkah kedepan dengan ide buruk sama yang membuat kita berada di kekacauan ini, bahkan disaat hal yang paling masuk akal adalah dengan menarik rem darurat,” ucap Greta pada pertemuan COP24 di Katowice, Polandia.

Lalu apakah benar negara-negara di berbagai belahan dunia tidak melakukan apapun dalam mengatasi isu perubahan iklim?

Realita Isu Perubahan Iklim

Secara global, mayoritas negara di dunia mengikatkan diri dalam Paris Agreement untuk mengatasi isu perubahan iklim. Terdapat 175 negara yang menandatangani perjanjian ini. Mereka berkontribusi dengan cara mengeluarkan Nationally Determined Contributions (NDCs), sebuah target jangka pendek, menengah, dan panjang dalam mengatasi perubahan iklim.

Perjanjian ini setiap lima tahun akan terus diperbarui. Pembaruan terdekat akan diresmikan pada 2020 dan akan lebih dahulu dibahas pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) terkait climate action pada 23 September 2019.

Lalu mengapa, meskipun sudah ada solusi secara global, isu perubahan iklim dianggap Greta belum ditangani secara serius?

Setidaknya ada dua dilema utama yang membuat isu perubahan iklim ini cukup sulit untuk ditangani. Dua hal tersebut adalah posisi pemimpin politik dan pembangunan ekonomi.

Posisi Pemimpin Politik dan Perubahan Iklim

Masih baru kemarin rasanya Amerika Serikat, melalui Donald Trump, memutuskan untuk menarik diri dari Paris Agreement. Keputusan yang diambil pada tahun 2017 ini menekankan bahwa Amerika Serikat akan secara resmi memulai prosedur untuk keluar dari Paris Agreement pada bulan November ini.

Padahal, Presiden Amerika Serikat sebelumnya, Barack Obama, merupakan salah satu pencetus dari perjanjian ini.

Alasan Donald Trump menarik diri dari Paris Agreement bukan semata-mata karena Ia tidak percaya pada perubahan iklim. Ia dan koleganya di Partai Republikan menganggap bahwa Paris Agreement sangat memberatkan Amerika Serikat.

Mereka berpendapat bahwa negara-negara lain, seperti Cina, akan diuntungkan karena tetap diperbolehkan untuk meningkatkan jumlah emisi karbonnya sampai 2030. Sedangkan negara-negara Barat tidak.

Mirip halnya dengan Amerika Serikat, Kanada juga pernah mengalami transisi yang signifikan berkat pergantian perdana menteri.

Tidak banyak yang tahu bahwa sebelum dipimpin Justin Trudeau, yang getol mengkampanyekan penghentian perubahan iklim, negara yang terletak di utara Amerika Serikat ini merupakan negara yang cukup skeptis terhadap isu perubahan iklim. Kala itu Kanada dibawah pimpinan Stephen Harper.

Selama sembilan tahun masa pimpinan Harper, Kanada menjadi negara pertama yang mengundurkan diri dari perjanjian Kyoto Protocol. Selain itu, Harper juga menutup berbagai pusat penelitian di Kanada yang terkait dengan isu perubahan iklim.

Berbeda dengan Trump, Harper tidak secara eksplisit menolak keberadaan perubahan iklim. Selama masa jabatannya, Harper berupaya untuk merangkai isu perubahan iklim sebagai suatu hal yang merusak perekonomian Kanada.

Dua contoh di atas setidaknya menjelaskan satu hal: posisi pemimpin politik suatu negara dalam isu tertentu menjadi signifikan dalam menentukan prioritas kebijakan. Tak terkecuali isu lingkungan.

Dilema antara Pembangunan Ekonomi dan Perubahan Iklim

Dilema lainnya yang turut bertautan dengan poin pertama adalah pembangunan ekonomi. Hal ini tidak hanya dialami oleh negara-negara berkembang, tetapi juga oleh negara maju seperti Kanada.

Yep, Trudeau pun pernah tersandung dalam dilema pembangunan ekonomi.

Pada tahun 2018, Pemerintah Kanada memutuskan untuk membeli pipa minyak mentah Trans Mountain. Dikutip dari media Reuters, pipa ini akan meningkatkan pergerakan minyak mentah dari Alberta ke British Columbia sebanyak tiga kali lipat.

Hal ini tentu kontradiktif dengan upaya mengatasi perubahan iklim. Bahkan pernyataan Trudeau terkait isu ini, pada salah satu acara di Netflix, menampakkan jelas dilema dari pembangunan ekonomi dan perubahan iklim bagi Kanada dan dirinya.

“Satu-satunya cara untuk melindungi iklim kita adalah dengan memastikan adanya pertumbuhan ekonomi dan satu-satunya cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan melindungi lingkungan di saat yang bersamaan,” ucap Trudeau pada sebuah acara di Netflix.

Dilema serupa akan semakin tampak nyata jika dilihat di negara berkembang seperti Indonesia. Deforestasi demi pembangunan ekonomi, seperti membuka lahan untuk kelapa sawit, menjadi momok yang tiap hari harus dihadapi dan dilawan oleh pegiat lingkungan. Untuk mengatasi isu ini, Pemerintah Norwegia sampai harus memberikan insentif kepada Pemerintah Indonesia agar mau menurunkan jumlah deforestasi tahunan.

Lalu, Apa Sekarang?

Hanya dari dua penjelasan sederhana diatas, dapat dilihat bagaimana kompleksnya isu perubahan iklim. Belum lagi jika ditambah isu hak asasi manusia, ketidakpercayaan dan ketidakpedulian terhadap perubahan iklim, problematika negara berkembang seperti minimnya sumber daya, dan berbagai hal lainnya.

Seandainya dunia ini memiliki rem darurat seperti yang disampaikan oleh Greta, mungkin kita dapat secara drastis merubah kondisi dunia saat ini. Sayangnya, pada kenyataannya, tidak. Perubahan drastis pada kondisi dunia saat ini mungkin akan memperbaiki permasalahan lingkungan. Namun, rem darurat tersebut akan menciptakan dampak buruk lain (di sektor ekonomi, politik, dan sosial-budaya) yang sifatnya tidak dapat diperbaiki sama sekali.

Hal ini didukung oleh ungkapan eksplisit mantan jurnalis Bloomberg News, Kathrine Jebsen Moore. Ia mengatakan bahwa, “kita tidak seharusnya menaruh ekspektasi bahwa seorang anak berumur 16 tahun dapat melihat semua aspek yang ada, tapi sebagai orang dewasa, kita harus mengekspos ide-idenya apa adanya: non-demokratis, fatalistis, dan membawa harapan serta optimisme.”

Greta melalui berbagai pidatonya memang tidak pernah sekalipun membawa solusi nyata terhadap permasalahan perubahan iklim. Itulah mengapa, apa yang dilakukan oleh Greta cukup hanya menjadi lonceng pengingat bagi kita terkait keberadaan isu perubahan iklim yang sempat surut dalam 1-2 tahun ke belakang.

Negara-negara di dunia pun masih terus berjuang menghadapi isu perubahan iklim yang rumit ini. Pada Climate Action Summit senin lalu (23/9), 77 negara negara mengumumkan akan memotong emisi gas rumah kaca menjadi nol pada tahun 2050, sementara 70 negara lainnya akan mengumumkan rencana aksi nasional mereka pada tahun 2020.

Negara-negara maju juga berupaya untuk menarik rem darurat sambil mencoba ikut menarik negara-negara berkembang. Seperti yang dilakukan Norwegia terhadap Indonesia.

Setidaknya layak untuk diakui bahwa 175 negara melalui paris agreement masih terus berjuang mengatasi isu perubahan iklim. Sebuah yang hal sangat sulit untuk dicapai 10 tahun lalu pada Kyoto Protocol.

Patut kita nantikan target baru dari negara-negara ini pada 2020 yang diprediksi akan jauh lebih ambisius dari target awal yang telah ditetapkan pada 2015 & 2016.

Satria Yuma adalah kontributor Kontekstual lulusan sarjana Hubungan Internasional Universitas Parahyangan.Dapat Dihubungi di Instagram @satriayuma dan surel satriayuma@outlook.com.

Tulisan ini Hasil Kolaborasi antara Satria Yuma dan Hafizh Mulia.