Hari Pendidikan Nasional: Intelektual dan Nasionalisme Indonesia

Hari ini, Indonesia kembali memperingati Hari Pendidikan Nasional. Setiap tahunnya, peringatan Hardiknas lebih berfokus pada kualitas pendidikan yang masih rendah, fasilitas yang masih belum merata, juga kesejahteraan guru yang di bawah rata-rata. Tetapi, barangkali yang banyak di antara kita lupa, ialah sebuah kepingan sejarah bangsa yang berhutang budi pada kalangan intelektual pada masanya. 

Indonesia dibangun tidak sekadar dari perjuangan bersenjata. Lebih dari itu, Indonesia hadir karena adanya sintesis ide besar akan sebuah bangsa, yang mewakili Barat dan Timur di saat yang bersamaan. Keduanya menjelma dalam gagasan Nasionalisme khas Indonesia.

Tulisan ini tentu tidak ingin mengglorifikasi kalangan terpelajar melebihi kalangan pejuang di tapal batas. Juga bukan untuk meninggikan orang yang bersekolah secara formal dengan mereka yang terperangkap keadaan. Tetapi, kita ingin melihat bahwa dalam perjalanan sejarah, orang-orang yang terpelajar adalah mereka yang membumi dengan jati diri bangsanya.

Intelektual dan Pergerakan

Bagi kebanyakan kita, orang-orang yang disebut sebagai “intelektual” sering digambarkan sebagai kelompok elit akademisi yang berada di puncak menara gading ilmu pengetahuan. Mereka jauh dari realitas dan sibuk berkutat dengan buku dan jurnal yang hanya dibaca oleh sesamanya. 

Tetapi, perjalanan bangsa Indonesia pernah menyajikan kalangan intelektual yang berbeda dari gambaran umum itu. Kita mengenal tokoh-tokoh seperti Sukarno, Hatta, Tan Malaka, Syahrir, Agus Salim, Natsir, dan Hamka, yang merupakan intelektual terkemuka pada masanya sekaligus penggerak persatuan bangsa Indonesia. Di samping menghasilkan karya tulis bernas buah pemikiran yang mendalam, perjuangan mereka berdampak besar bagi perjalanan bangsa Indonesia hingga hari ini. Intelektualisme menjadi tidak terpisahkan dengan pergerakan anti kolonialisme hingga nantinya mengkristal menjadi perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia.

Keberadaan generasi intelektual ini juga membawa nasionalisme khas Indonesia berbeda dengan nasionalisme yang terjadi di Barat. Ketika nasionalisme di Barat sering dimusuhi karena dianggap biang keladi perpecahan bangsa-bangsa Eropa, bagi bangsa Indonesia justru menjadi faktor pemersatu. Apalagi jika dilihat faktor sosiokultural Indonesia yang amat plural, perlu ada sebuah ide besar mengenai negara-bangsa yang bersatu. Di sinilah peran para intelektual yang dekat dengan masyarakat. Mereka mampu membumikan konsep-konsep rumit tentang peradaban menjadi suatu permufakatan dalam alam pikir keindonesiaan.

Titik Temu Peradaban

Dalam seri Kuliah Pancasila, Bung Karno pernah menggambarkan sebuah konsepsi mengenai bangsa Indonesia yang masih kita tanamkan hingga hari ini. “(…) Indonesia adalah satu kesatuan. Pada peta itu dapat ditunjukkan satu kesatuan gerombolan pulau-pulau di antara dua lautan yang besar, Lautan Pasifik dan Lautan Hindia, dan di antara dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia”. Pidato ini mengukuhkan posisi geopolitik Indonesia yang berada di tengah-tengah antara Barat dengan Timur, antara Utara dengan Selatan.

Bila kita telisik lebih mendalam, akan tampak bahwa Indonesia dibangun benar-benar di tengah kompromi antara kalangan intelektual didikan Barat dan Islam.

Intelektualisme Islam datang lebih dahulu ke kepulauan Nusantara. Meski pada awalnya datang dengan membawa misi keagamaan, dalam praktiknya, jejaring intelektual Islam ini turut menggerakkan khazanah intelektualitas di Indonesia. Dalam buku Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII, Azyumardi Azra menguraikan bahwa kalangan cendekiawan Islam dari kepulauan Nusantara pada masa itu telah membentuk adanya jejaring dengan cendekiawan lain hingga Timur Tengah dan Afrika. Tidak hanya pada jejaring keilmuan, keberadaan jaringan ulama ini turut mendukung pergerakan antikolonialisme.

Salah satunya ialah Syaikh Yusuf Al Makassari, ulama asal Makassar yang pada perjalanannya menjadi cendekiawan kunci dalam perlawanan Kesultanan Banten dalam melawan kolonialisme VOC di Batavia. Ketika ia kemudian ditangkap oleh Belanda dan diasingkan di Ceylon pun, kontribusinya terhadap perjuangan anti penjajahan di Bumi Nusantara tidak usai. Ia banyak menitipkan pesan-pesan perlawanan terhadap penjajahan melalui jamaah haji yang singgah di Ceylon sebelum berlanjut ke Arabia. 

Pendidikan Islam pada masa itu yang berbasis pada pesantren dan sering dianggap berkonsentrasi pada tasawuf (mistisisme Islam) juga tidak bisa dipisahkan dari semangat anti kolonialisme. Carool Kersten dalam bukunya A History of Islam in Indonesia malahan menyebutkan bahwa Islam bertransformasi tidak hanya sebagai agama dan keyakinan, melainkan menjadi spirit perjuangan melawan kolonialisme. Ia menyebut, salah satu karya tulis pertama yang menyebutkan secara jelas perlawanan terhadap penjajahan datang dari Abdus Shomad al Palimbani, seorang ulama sekaligus sufi, melalui buah tangan berjudul Fadhilah al Jihad, yang menjelaskan ajaran Jihad terhadap penjajahan.

Geliat intelektualisme Islam ini terus berdatangan di abad-abad selanjutnya. Terlebih, pada akhir abad 19 hingga awal abad 20 terdapat pergerakan Modernisme Islam di Timur Tengah, dengan tokoh-tokoh seperti Jamaludin al Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha. Pengaruh pemikiran mereka yang bercorak modernis turut menginfiltrasi pemikiran di Indonesia. Salah satu cendekiawan terbesar yang mendapat pengaruh modernisme Islam ini adalah HAMKA. 

Meski pendidikan formal HAMKA hanya sampai pada lulusan Sekolah Rakyat, pengaruh keilmuannya membuatnya disebut sebagai “pemimpin pemikiran Indonesia generasi pertama yang tidak mendapat didikan Barat”, seperti yang dituliskan James R. Rush dalam buku Adicerita HAMKA. Karya-karya HAMKA melewati batas-batas bidang studi yang dikenal dalam dunia modern saat ini. Dalam magnum opus Tafsir Al Azhar, akan terlihat corak tulisannya yang menyatukan hampir apa saja ilmu pengetahuan pada zamannya, mulai dari Sejarah, Sosiologi, Politik, hingga Sains Alam. Dalam masa pergerakan, HAMKA juga menjadi orator yang bergelirya dari satu kampung ke kampung lain di Sumatera Barat. Hingga masa kemerdekaan, kiprahnya tetap berlanjut di panggung politik, seperti menjadi perwakilan Partai Masyumi dalam Konstituante, dan mewarnai debat-debat panjang terkait dasar negara. 

Intelektualisme Barat datang kemudian. Kerannya dibuka seiring dengan kebijakan politik etis di Belanda sana. Meski pada mulanya kebijakan pendidikan hanya diberikan untuk kalangan elit pribumi, nyatanya banyak di antara mereka yang tidak berdiam dan memupuk keuntungan sendiri. 

Mohammad Hatta merupakan salah satu legenda dalam mewakili intelektual Indonesia yang, dalam bahasa Tan Malaka, “menjadi pembelajar Barat yang baik.” Dalam pendidikannya di Belanda, Hatta banyak dipengaruhi oleh pemikiran Sosialisme. Ide-ide tentang kesetaraan, demokrasi, hingga keadilan sosial ekonomi dibawa Hatta untuk kemudian disesuaikan dengan kepribadian bangsa Indonesia. Tidak mengherankan, jika Hatta dikenal sebagai peletak dasar falsafah perekonomian Indonesia yang berbasis gerakan koperasi.

Dalam ranah diplomasi, Hatta juga turut menjadi salah seorang yang berjasa. Pada tahun 1926, Moh. Hatta hadir dalam Kongres Liga Melawan Imperialisme dan Kolonialisme di Brussels, mewakili Perhimpunan Indonesia yang dia pimpin. Kongres ini menyindir Liga Bangsa-Bangsa yang tidak menaruh perhatian lebih pada proses dekolonialisasi bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Nantinya, hasil perjuangan dari Kongres ini turut memupuk semangat antikolonialisme yang mencapai puncak pada Konferensi Asia-Afrika di tahun 1955.

Tokoh intelektual lain yang sejalan dengan Hatta adalah Sutan Syahrir. Pada masa pendudukan Jepang, ia menggerakkan kalangan intelektual berbasis asrama di Jakarta, khususnya di asrama tempat dia mengajar, Asrama Indonesia Merdeka. Dari sini, seperti yang dituliskan J.D. Legge dalam bukunya Intellectuals and Nationalism in Indonesia, menjelma menjadi suatu lingkaran intelektual pemuda yang disebut sebagai “Syahrir Circle”.

Tidak hanya melalui organisasi formal seperti Hatta dan Syahrir, kalangan intelektual Indonesia juga menggali perjuangan “bawah tanah”, seperti yang dilakukan salah satunya oleh Tan Malaka. Bagi Tan Malaka, “tidak perlu kita berunding dengan maling di tanah kita sendiri.” Meski arah perjuangannya bersifat non-kooperatif, bukan berarti Tan Malaka tidak mendasarinya dengan ide-ide besar. Berbagai karya tulis Tan Malaka, seperti salah satunya yang menjadi buku Aksi Massa, terlihat bagaimana Tan Malaka memformulasikan berbagai gagasan besar, seperti Kapitalisme dan Marxisme, untuk kemudian diturunkannya dalam pergerakan revolusi khas bangsa Indonesia. 

Dua aliran intelektualisme yang tampak berlainan ini kemudian saling mengisi, juga saling berdebat, satu sama lain. Salah satu yang paling kentara ialah pada saat perumusan dasar negara. Perbedaan worldview antara intelektual hasil didikan Barat, yang menurut Faisal Ismail dalam bukunya Panorama Sejarah dan Politik Indonesia, disebut sebagai kelompok “Nasionalis Netral Agama” dengan kelompok “Nasionalis Islam” menjadi tema sentral dalam sejarah politik di Indonesia.

Peran penting dua kelompok intelektual ini tidak dapat dielakkan. Pancasila, yang disebut Sukarno sebagai Philosophice Groundslag bangsa Indonesia, terang-terang merupakan hasil kompromi dua kelompok intelektual ini. Mulai dari debat dasar negara di BPUPK hingga Konstituante, dua kelompok intelektual ini menjadi lokomotif utama perdebatan. Walaupun, seperti yang acapkali dikisahkan, para tokoh ini tetap bersahabat dan ngopi bareng di belakang panggung perdebatan.

Maka, apabila dahulu Sukarno mengonsepsikan Indonesia sebagai negeri yang menjadi jembatan geografis antara timur dengan barat, maupun utara dengan selatan, perjalanan sejarah bangsa Indonesia telah menunjukkan Indonesia juga menjadi penghubung antara pemikiran Barat dengan Timur, khususnya Islam. 

Riuh Rendah yang Menghilangkan Kejernihan Berpikir

Bila kita refleksikan peran kalangan terpelajar pada masa lalu dengan hari ini, tentu sudah terdapat banyak perubahan. Kondisi dunia tidak lagi dalam kerangka antikolonialisme maupun Perang Dingin, melainkan sudah menjadi dunia yang terglobalisasi. Perdebatan tidak lagi menyangkut hal-hal mendasar seperti ideologi, tetapi lebih kepada masalah-masalah yang dianggap riil seperti kemiskinan, pemberantasan korupsi, dan pemberdayaan masyarakat. 

Pada titik transformasi ini, tentu tidak ada masalah. Sebab, kondisi zaman memang telah berubah. Sayangnya, hari ini debat ilmiah dengan pikiran yang tertib menjadi remuk redam oleh aksi riuh rendah pendukung fanatis di dunia maya. Kita menjadi tidak nyaman ketika memberikan kritik kepada pemerintah, karena otomatis akan diserang oleh buzzer secara membabi buta. Tentu, bila para intelektual bangsa pada masa itu hidup di masa kini, akan menangis tersedu-sedu melihat kelakuan semacam ini.

Sudah saatnya generasi baru bangsa Indonesia membiasakan diri dengan ide-ide besar, agar tidak terjebak pada debat kusir dan beralih kepada debat yang lebih substantif. Di sisi lain, sudah saatnya juga bagi kalangan terpelajar, cerdik cendekia, intelektual, atau apa pun namanya, untuk hadir membumikan berbagai teori yang dipelajarinya sesuai dengan alam pikir keindonesiaan. Sebab, apabila percakapan dunia maya tidak diisi oleh para ahli, ia akan dipenuhi oleh penelisik teori konspirasi.

Farhan Abdul Majiid adalah lulusan sarjana Hubungan Internasional Universitas Indonesia. Bisa ditemui di media sosial dengan nama pengguna @famajiid.

Tentang Penulis