Investigasi War on Drugs Filipina Dihentikan Sementara, Keluarga Korban Berang

Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) telah menghentikan sementara investigasi pelanggaran HAM yang dilakukan Filipina dalam War on Drugs pada Kamis (18/11) lalu.

Dilansir dari France24, investigasi terhadap kebijakan represif yang dicanangkan Presiden Rodrigo Duterte tersebut dihentikan sementara atas permintaan dari negara Asia Tenggara itu sendiri.

“Jaksa penuntut telah menghentikan sementara penyelidikan (terhadap otoritas Filipina) sembari menganalisis cakupan dan dampak dari permintaan penghentian penyelidikan,” ujar Jaksa ICC Karim Khan dalam dokumen resmi ICC.

Menurut dokumen tersebut, pihak yang mengajukan penghentian sementara penyelidikan adalah Duta Besar Filipina Eduardo Malaya. Malaya menyebut bahwa pemerintah Filipina sedang menginvestigasi kejahatan kemanusiaan dalam War on Drugs secara mandiri.

“Pemerintah Filipina telah dan terus menginvestigasi laporan kematian dalam operasi anti-narkotika di negaranya,” ujar Malaya.

ICC pun menyebut akan menunggu informasi lanjutan dari otoritas Filipina.

Sebelumnya, ICC telah memulai investigasi terhadap War on Drugs di Filipina pada September lalu. Organisasi mahkamah di Den Haag tersebut menyebut bahwa operasi anti-narkotika ini “menyerupai penyerangan ilegal dan sistematis terhadap warga sipil.”

Investigasi tersebut membuat Presiden Duterte berang. Ia sudah menarik Filipina dari ICC pada tahun 2019 setelah penyelidikan awal terhadap War on Drugs, tetapi ICC menyebut bahwa mahkamahnya tetap memiliki wewenang untuk menyelidiki kasus-kasus yang terjadi pada masa Filipina menjadi anggota ICC.

Dalam prosedur ICC, pemerintah negara yang bersangkutan dapat meminta penghentian penyelidikan jika negara tersebut mampu menyelenggarakan investigasi secara mandiri. Filipina memanfaatkan klausul tersebut dengan mengklaim bahwa negaranya telah menginvestigasi 50 kasus War on Drugs sehingga investigasi ICC dapat dihentikan.

NGO Berang, Keluarga Korban Jauh Lebih Berang

Penghentian investigasi oleh ICC pun mengundang amarah dari berbagai pihak.

Organisasi HAM nonprofit Human Rights Watch meragukan kemampuan Filipina untuk menginvestigasi kasus pelanggaran HAM dalam operasi anti-narkotikanya secara mandiri. HRW juga menganggap upaya investigasi mandiri tersebut “absurd” dan cenderung menjadi upaya untuk menghindari penyelidikan ICC.

“Dari ribuan pembunuhan, hanya 52 yang diselidiki,” ujar Direktur HRW Asia Brad Adams. “Meskipun terdapat banyak kasus pembunuhan yang jelas-jelas terjadi, tidak ada satupun yang dijerat dengan pasal kriminalitas,” tambahnya.

Namun, pihak yang paling berang dari penghentian sementara penyelidikan adalah keluarga korban.

“Saya marah dan hampir melempar telepon genggam saya ketika membaca berita (mengenai penghentian sementara investigasi ICC),” ujar Normita Lopez, ibu dari salah satu korban War on Drugs. “Mereka pasti takut diinvestigasi (oleh ICC),” tambah wanita berusia 57 tahun itu.

Dikutip dari Channel News Asia, ucapan yang senada juga disampaikan oleh Llore Pasco, pria 67 tahun yang kedua anaknya ikut dibunuh dalam operasi anti-narkotika. “Mengapa pemerintah baru bertindak sekarang? Apakah karena takut diinvestigasi ICC? Seharusnya mereka sudah memulai investigasi sejak 2016!” ujarnya.

Keluarga Kian delos Santos, murid SMA korban War on Drugs yang pembunuhannya memicu penindakan pertama terhadap pelaku operasi, melihat ICC sebagai harapan besar. “Keluarga (Kian) melihat ICC sebagai sumber harapan,” ujar paman Kian, Randy.

Menanggapi amarah keluarga korban tersebut, Menteri Kehakiman Menardo Guevarra menyebut bahwa dirinya sudah mengajak keluarga korban untuk mengirim aduan kepada kementeriannya serta menggunakan program perlindungan saksi.

Operasi anti-narkotika Filipina, umum disebut War on Drugs, merupakan kebijakan kontroversial yang dicanangkan Presiden Rodrigo Duterte. Kebijakan tersebut merupakan dampak dari perintah Duterte yang meminta kepolisian untuk “menembak terduga pengguna narkoba jika keselamatan aparat dalam bahaya.”

Dampak dari perintah tersebut adalah tewasnya 6.000 hingga 30.000 warga Filipina, baik yang benar-benar merupakan pengedar narkoba atau yang sama sekali bukan pengguna narkoba. Meskipun pembunuhan diklaim sebagai upaya bela diri aparat, kelompok HAM menyebut bahwa banyak di antaranya dieksekusi secara langsung dan tanpa peradilan.

Penghentian sementara investigasi ICC pun berpotensi penuh bersifat politis. Filipina bisa saja hanya melakukan investigasi setengah hati, terutama karena kasus pelanggaran HAM yang ada di dalam War on Drugs dilakukan oleh penguasa petahana.

Namun, situasi demikian mungkin saja dapat berubah sebentar lagi karena masa jabatan Duterte akan segera habis pada tahun depan. ICC pun juga masih menyelidiki klaim investigasi mandiri Filipina dan dapat melanjutkan investigasi jika klaim Filipina dinilai tidak benar. “Dugaan kami, ICC akan melihat investigasi (Filipina) itu palsu,” ujar Kristina Conti, perwakilan keluarga korban War on Drugs.