Iran dan AS Berunding Hidupkan Kembali JCPOA di Perundingan Vienna

Putaran ke delapan negosiasi untuk mencapai kesepakatan nuklir pasca runtuhnya Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) kembali digelar di Vienna, Austria pada Selasa (8/2). Negosiasi yang telah berlangsung sejak April tahun lalu tersebut dihadiri oleh delegasi-delegasi dari Iran, Tiongkok, Rusia, Prancis, Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat. Meskipun Iran dan AS menyatakan bahwa beberapa perkembangan telah dicapai dalam negosiasi putaran ketujuh, namun pembahasan terkait sejumlah isu dirasa masih menemui jalan buntu.

Agar negosiasi dapat menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan satu sama lain, kedua belah pihak—Iran dan AS—kiranya harus berkompromi lebih jauh dalam beberapa bahasan sulit di antaranya adalah mengenai sanksi-sanksi yang dapat diangkat. Dalam ruang lingkup ini, kontradiksi bertahan akibat Tehran masih bersikeras mendesak Washington untuk menghapus semua sanksi yang diberikan pada era Trump melalui proses yang dapat diverifikasi.

Sementara itu, Washington tetap pada pendiriannya untuk mengangkat sanksi yang tidak sesuai dengan pakta 2015 saja. Hal ini menyiratkan bahwa klausul-klausul mengenai terorisme atau tindakan hak asasi manusia tetap harus diberlakukan jika Iran kembali setuju untuk mematuhi kesepakatan.

Masalah ini diperkeruh oleh klaim perwakilan AS yang menyatakan bahwa Biden mungkin tidak dapat menjamin bahwa Amerika akan mematuhi kesepakatan yang dirumuskan. Sebab, di mata hukum AS, kesepakatan nuklir termasuk tidak mengikat secara hukum.

Padahal, Iran lagi-lagi menuntut jaminan dan komitmen dari negara adidaya tersebut. “Amerika harus dapat memberikan jaminan bahwa kedepannya, Washington tidak akan menjatuhkan sanksi baru di bawah label apapun pada Iran dan tidak akan meninggalkan lagi kesepakatan yang dibuat,” tutur seorang pejabat senior Iran.

Selain itu, kebuntuan juga masih dapat ditemui pada jadwal verifikasi penghapusan sanksi atau ketika Iran kembali wajib mematuhi batas-batas dalam pengembangan. Di satu sisi, Iran menyatakan bahwa ia membutuhkan beberapa minggu untuk memverifikasi penghapusan sanksi (sebelum dapat kembali memberlakukan pembatasan kegiatan nuklirnya). Akan tetapi, menurut seorang pejabat Iran, AS menegaskan bahwa beberapa hari saja seharusnya cukup untuk melakukan proses verifikasi.

Prospek Menghidupkan Kembali JCPOA

Disepakati pada Oktober 2015, JCPOA merupakan perjanjian antara Iran dengan P5+1 ditambah dengan Uni Eropa yang mencabut sanksi internasional Iran sebagai imbalan atas pembatasan aktivitas pengayaan uraniumnya—yang mengendalai Iran dalam pengembangan senjata nuklir.

Perjanjian ini mulai diimplementasikan pada Januari 2016, namun dua tahun setelahnya—tepatnya pada tahun 2018—Presiden Trump secara sepihak meninggalkan perjanjian tersebut. Ia beralasan bahwa JCPOA tidak tidak cukup untuk menahan program nuklir dan rudal balistik Iran, serta tidak membawa pengaruh regional yang diharapkan. AS kemudian kembali menerapkan sanksi yang memporakporandakan ekonomi Iran.

Sebagai bentuk protes terhadap tindakan-tindakan Trump, Iran pun dengan secara bertahap melanggar klausul-klausul yang telah disepakati dalam JCPOA. Negara tersebut kembali mengaktifkan pengembangan nuklirnya dengan melakukan pengayaan uranium yang kini disebut-sebut telah dilakukan dengan sentrifugal canggih yang dapat memperkaya uranium hingga 60%. Tindakan Iran tersebut menandakan runtuhnya pakta yang kini coba dibangkitkan kembali melalui negosiasi yang telah mencapai putaran terakhir ini.

Dalam perundingan yang tengah berlangsung ini, jika kedua belah pihak ingin mencapai kesepakatan, mereka harus dapat saling mengalah dan memberikan konsesi, sambil memerhatikan kebutuhan utama mereka. Baik Amerika Serikat maupun Iran tidak dapat terus keras kepala dan melakukan penawaran berlebihan apabila mereka ingin kembali menghidupkan JCPOA. Jika kesempatan ini tidak membuahkan kesepakatan, mungkin JCPOA tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi untuk kembali diberlakukan.