Junta Myanmar Ingkari Janji, Undur Pemilu hingga Tahun 2023

Ilustrasi Pemimpin Junta Militer Myanmar Min Aung Hlaing. Foto: Reuters

Junta militer di Myanmar kembali mengeluarkan pernyataan politik yang mencederai upaya demokratisasi di negara tersebut setelah Pemimpin Junta Militer Myanmar Min Aung Hlaing memperpanjang masa darurat militer hingga tahun 2023, demikian menurut pernyataan junta militer pada Minggu (1/8).

Dikutip dari CNN Indonesia, Min berjanji bahwa pihaknya akan “menyelesaikan status darurat pada Agustus 2023.” Selain itu, ia juga berjanji bahwa dirinya juga akan menyelenggarakan pemilu multipartai “tanpa kegagalan” dalam beberapa periode ke depan.

Hal tersebut secara resmi mengingkari janji dari junta militer yang dibuat saat kudeta pada awal Februari 2021 lalu. Saat itu, Myanmar berjanji bahwa pemerintahan akan dikembalikan kepada pihak sipil setahun setelah kudeta atau pada tahun 2022.

Tidak hanya memperpanjang masa darurat militer, junta militer juga mengeluarkan pernyataan mengenai pembentukan “pemerintahan pengurus” selama masa darurat tersebut. Min Aung Hlaing pun ditunjuk sebagai perdana menteri di dalam pemerintahan tersebut.

Dikutip dari CNBC Indonesia, pada saat yang bersamaan Min Aung Hlaing juga mengklaim bahwa Pemilu Myanmar 2020 yang dimenangkan oleh partai Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLG), penuh dengan kebohongan.

“Pemilu November 2020 yang dimenangkan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) adalah curang,” ujarnya.

Namun, dirinya juga mengklaim bahwa pemerintahan sementara yang dipegang oleh junta militer dapat bekerja sama dengan ASEAN untuk menyelesaikan masalah di Myanmar.

“Myanmar siap untuk bekerja dalam kerangka kerja sama ASEAN, termasuk dialog dengan utusan khusus ASEAN untuk Myanmar,” ujar Min.

Kondisi Myanmar sendiri semakin dihimpit oleh krisis dari berbagai sisi. Negara tersebut kewalahan menghadapi 4.725 kasus COVID-19 baru pada hari Sabtu (31/7) dan 392 kasus jumlah kematian pada hari yang sama. Pada saat yang sama, represi militer di negara tersebut belum berhenti sehingga 940 orang menjadi korban kekerasan junta.

Berbagai dinamika politik di Myanmar tersebut—termasuk ingkarnya junta militer terhadap janjinya sendiri—perlu menjadi perhatian bagi ASEAN untuk terus berhati-hati dalam melakukan diplomasi dan menekan junta militer untuk mempercepat proses penyerahan pemerintahan ke tangan sipil secara baik-baik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *