Kian Buruknya Keamanan Papua, Pemerintah Salah Strategi?

Penyanderaan Pilot Susi Air, Philips Mark Mertens pada tanggal 7 Februari 2023 oleh Kelompok Separatis Teroris (KST) Kodap III Nduga pimpinan Egianus Kogoya menunjukan keberlanjutan tren buruk situasi keamanan di Papua. Kerentanan terhadap gangguan keamanan masih menjadi isu krusial yang meresahkan masyarakat Papua dan belum terselesaikan hingga kini. 

Menurut Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto, kekerasan di Papua pada era Presiden Jokowi cenderung meningkat dibandingkan masa-masa sebelumnya. Pernyataan senada juga diutarakan oleh mantan Kepala BNPT Komjen Pol. Boy Rafli Amar. Tentu ini menjadi hal yang sangat memprihatinkan dan berbanding terbalik dengan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi untuk mengakhiri separatisme di Papua.

Pada akhirnya, publik tidak mungkin tidak bertanya tentang keadaan Papua ini.  Apakah Pemerintah salah strategi? Apa sebenarnya  yang salah sehingga situasi keamanan di Papua justru semakin memburuk?

Tentang Konflik Papua

Sejak kembalinya Papua, dahulu Irian Jaya, ke tanah air, wilayah paling Timur di Indonesia ini kerap kali memberikan pemerintah pusat sakit kepala. Wilayah yang juga menjadi tempat salah satu tambang emas terbesar di dunia ini menghadapi gelombang separatisme terus menerus dari kelompok yang ingin memisahkan diri dari NKRI.

Pemerintah telah mencoba mengatasi permasalahan tersebut dengan pengeluaran UU Otonomi Khusus (Otsus) pada tahun 2001. Kebijakan ini dilanjutkan dengan pengesahan Otsus Jilid II pada tahun 2021 dan realisasi pemekaran daerah otonom baru Papua pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan adanya perhatian khusus pemerintah dalam aspek ekonomi dan politik kepada Papua.

Namun, usaha-usaha tersebut tidak berhasil meredakan gejala separatisme di Papua. Sebaliknya usaha pemerintah tersebut dianggap sebagai upaya kolonial Indonesia terhadap tanah Papua oleh para pendukung Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Dampaknya adalah kekerasan di Papua terus berlanjut dan cenderung meningkat. Peningkatan ini sangat terlihat jelas terutama di area Papua Tengah dan Papua Pegunungan yang menjadi basis dari KST.

Dalam menghadapi separatisme di Papua, Indonesia perlu strategi kontra-insurgensi yang efektif. Sebenarnya bagaimana strategi kontra-insurgensi pemerintah yang dilakukan di Papua?

Strategi Pemerintah Dalam Mengatasi Separatisme Papua

Pada level strategis, pemerintah pusat telah memberikan dukungan, baik secara politik maupun ekonomi terhadap Papua. Pengesahan Otsus dan pemekaran daerah otonomi baru merupakan bentuk kepedulian pemerintah yang melihat Papua berbeda dari berbagai provinsi di Indonesia lainnya. Sementara pada bidang ekonomi, pemerintah telah menggelontorkan 138,65 triliun sejak berlakunya Otsus pada tahun 2001, dan 702,3 triliun dana desa sejak 2005 hingga 2021.

Dapat dikatakan bahwa strategi pemerintah dalam mengatasi separatisme di Papua adalah dengan memberikan hak politik yang lebih luas dan mendorong pembangunan ekonomi di tanah Papua. Namun, menurut Gubernur Lemhannas, kekerasan yang terjadi di Papua tidak berpola. Dengan kata lain tidak ada korelasi antara kekerasan di Papua dengan indikator ekonomi maupun sosial.

Menurut Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada, terjadi perubahan pola kekerasan di Papua dari yang sebelumnya berpusat pada bentrok aparat keamanan dengan KST, saat ini mereka menjalar kepada warga sipil sebagai sasaran. Hal ini menunjukan warga sipil sangat rentan menjadi korban aksi kekerasan di Papua.

Hal ini menimbulkan tanda tanya bagi keefektifan kontra-insurgensi Indonesia di Papua dikarenakan krusialnya peran masyarakat dalam membantu mengalahkan separatisme.

Dampak Tidak Efektifnya Strategi Pemerintah Terhadap Separatisme di Papua

Minimnya korelasi antara strategi pemerintah dengan kondisi di lapangan dalam meredakan kekerasan merupakan hal yang sangat mengkhawatirkan. Menggunakan strategi yang tidak ada korelasinya dengan kunci untuk mengatasi kekerasan di Papua justru malah akan memperburuk situasi di lapangan.

Menciptakan rasa aman bagi masyarakat Papua merupakan esensi dalam mengalahkan insurgensi seperti KST. Hal ini dikarenakan masyarakat akan berpihak pada pihak yang memberikan mereka rasa aman. Kegagalan pemerintah pusat untuk memberikan rasa aman justru akan melemahkan legitimasi dan rentan dieksploitasi oleh KST untuk mengintimidasi masyarakat dalam rangka mendukung mereka. 

Pemberian rasa aman adalah hal penting dalam upaya memisahkan masyarakat dari separatisme guna memutus rantai dukungan terhadap KST. Tanpa dukungan masyarakat, pergerakan KST dapat dikalahkan. 

Stigma semua Orang Asli Papua (OAP) sebagai pendukung kemerdekaan perlu diubah. Namun, di tengah ketidakpercayaan OAP terhadap pemerintah pusat untuk memberikan rasa aman, masyarakat yang pro akan NKRI justru akan berada di bawah tekanan KST, terutama di daerah rawan.

Selain itu, keberadaan strategi tentu akan berdampak pada level-level di bawahnya, termasuk dengan operasi yang dilakukan oleh aparat keamanan dan tindakan dari pemerintah daerah maupun aktor non-pemerintah lainnya. Hal ini karena mereka harus menerjemahkan strategi besar pemerintah sipil. 

Tanpa strategi yang memahami keadaan di lapangan, tindakan oleh berbagai aktor lain untuk mengatasi separatisme di Papua tidak akan berjalan efektif.

Kesimpulan

Menciptakan situasi aman dari KST merupakan hal yang wajib dilakukan untuk menciptakan keamanan insani bagi saudara Papua kita di sana. Keamanan bagi masyarakat Papua adalah kunci utama untuk mengalahkan separatisme yang selama ini menjadi pengganggu kedaulatan NKRI.

Pemerintah perlu mengkaji ulang dan menemukan penyebab terjadinya kekerasan di Papua untuk menciptakan strategi yang efektif dalam menghadapi separatisme di wilayah paling timur Indonesia tersebut.

Muhammad Gilang Rasyid merupakan mahasiswa di Universitas Padjadjaran. Dapat ditemukan di Instagram dengan nama pengguna @gilang_rasyid

Tentang Penulis