Ledakan Bom Waktu Politik Lebanon

Ilustrasi ledakan Lebanon. Foto: FPCI UPH.

Ketika Lebanon dilanda ledakan besar, bangsa dan komunitas global menjadi putus asa. Ledakan tersebut menjadi titik kritis terakhir bagi warga Lebanon, karena mereka menuduh pemerintah telah bersalah dengan tidak mampu mencegah kejadian tersebut. Mereka pun menggelar demonstrasi anti-pemerintah terbesar sejak Oktober 2019. Menanggapi insiden tersebut, pemerintah telah menurunkan statusnya menjadi caretaker. Dengan adanya ketidakpuasan dengan pemerintah saat ini, kabinet memutuskan untuk mengundurkan diri pada Senin (10/8) malam.

Sebelum ledakan Beirut, ketegangan sudah tinggi di Lebanon karena mereka sedang dirundung beberapa krisis lain. Hal ini diperparah dengan warga yang turut memprotes gejolak ekonomi dan korupsi pemerintah. Pandemi Covid-19 sempat meredam pengunjuk rasa, namun kondisi keuangan negara tak kunjung membaik. Alhasil ledakan tersebut dipandang oleh publik sebagai akumulasi korupsi dan kesalahan tata kelola bertahun-tahun, sehingga turut meledakkan kemarahan rakyat pada pemerintah hingga proporsi yang lebih besar lagi. Setelah ledakan, akhirnya beberapa pejabat pemerintah mulai mengundurkan diri, yakni diawali dua pejabat tinggi memutuskan mundur, yang diikuti oleh sembilan anggota parlemen lainnya.

Perdana Menteri Lebanon Hassan Dieb mengumumkan bahwa penyebab masalah krisis Lebanon memang adalah korupsi endemik. Ia mengatakan bahwa krisis telah “mengakar” di tubuh negara dan ini adalah sebuah hal yang memalukan untuk Lebanon dan telah menyebabkan bencana yang tak bisa lagi tergambarkan.

Pemerintah kini mengambil peran sementara dalam menangani situasi saat ini hingga kabinet berikutnya diangkat. Mengenai kabinet baru, Di bawah sistem Lebanon saat ini, kabinet baru akan diangkat oleh Presiden Michel Aoun dengan berkonsultasi dengan Parlemen tanpa pemilihan umum. Namun, hingga saat ini belum ada info lebih lanjut dari Presiden Michael Aoun selain pengakuan atas situasi tersebut.

Kepala Program Timur Tengah dan Afrika Utara, Lina Khatib, mengatakan bahwa protes saat ini dapat mempercepat pembentukan pemerintahan baru, namun hal ini bukan berarti perubahan akan datang. Ia meyakini bahwa pertanyaan yang perlu dijawab adalah apakah parlemen yang baru akan tetap terasa seperti yang lama atau tidak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *