Manuver Politik Ben & Jerry’s

Melakukan bisnis di Israel telah membawa keuntungan bagi banyak orang namun sekaligus komplikasi bagi orang lain. Akan tetapi, minggu ini sebuah perusahaan es krim mengirimkan riak dalam politik Israel ketika Ben & Jerry mengumumkan rencana mereka untuk menghentikan operasi di pemukiman Israel dan wilayah Palestina. Secara resmi, Ben & Jerry’s telah memutuskan untuk tidak memperbarui izin usahanya saat ini di Israel, yang akan berakhir pada akhir 2022.

Perusahaan menekankan bahwa penjualan yang dihasilkan di wilayah pendudukan Palestina (OPT) nyatanya “tidak konsisten dengan nilai-nilai kami”.

Berbasis di Vermont, Ben & Jerry’s dalam beberapa tahun terakhir telah memajukan agenda liberal. Pada Juni 2020, perusahaan mengalokasikan dana yang awalnya ditujukan untuk departemen kepolisian untuk inisiatif kepolisian berbasis masyarakat. Tahun lalu, mereka juga menyerukan penghapusan supremasi kulit putih dan bahkan mencap rasa es krim tertentu bernama “Changed the Whirled” untuk menghormati aktivis rasisme dari AS, Colin Kaepernick, yang menarik perhatian media karena berbicara menentang rasisme sistemik di AS.

Perusahaan masih memiliki rencana untuk menjual es krimnya di Israel “melalui pengaturan yang berbeda”. Tidak jelas bagaimana pengaturan seperti itu akan diterapkan karena sebagian besar supermarket Israel beroperasi di pemukiman, dan perusahaan yang memboikot pemukiman dapat dipenuhi dengan tindakan hukum di bawah hukum Israel—yang pada akhirnya dapat membuat Ben & Jerry’s dan pemerintah Israel menuju pertempuran hukum.

OPT mencakup Yerusalem Timur, Tepi Barat, dan Jalur Gaza, di mana sebagian besar masyarakat internasional menganggapnya sebagai wilayah yang diduduki secara tidak sah.

Pencinta es krim di Israel dan OPT bukan satu-satunya yang kecewa dengan keputusan tersebut. Israel mengecam perusahaan itu, menyatakan bahwa “es krim Anda tidak sesuai dengan selera kami,”

Beberapa orang melihat langkah itu sebagai anti-Semit dan skema untuk mendelegitimasi negara Israel.

Beberapa politisi Israel tidak setuju, dengan kelompok liberal pro-Israel J-Street menyatakan bahwa, “alih-alih menjelekkan dan menyerang perusahaan dan individu karena membuat keputusan berprinsip”, pemerintah seharusnya fokus untuk mengakhiri pendudukan yang tidak dapat dibenarkan.

Mengenai apakah komplikasi ini akan mengirim ide ke perusahaan lain masih harus dilihat, namun tampaknya bahkan dessert tidak lagi aman dari politik keadilan sosial.