Menciptakan Keberagaman dalam Sebuah Partai Politik

Mengaitkan keberagaman dengan Indonesia adalah hal yang lumrah. Bahkan sejak Indonesia masih dalam kandungan, seluruh masyarakat Nusantara sudah paham bahwa terdapat kebudayaan yang beragam dari ujung Aceh hingga Papua. Keberagaman budaya ini, di era kontemporer, masih terus bertahan, meskipun kian merapuh.

Di luar aspek-aspek budaya yang beragam, Indonesia juga memiliki keberagaman lainnya. Dalam konteks ekonomi, misalnya. Indonesia adalah rumah bagi kelompok agrikultur, kelompok buruh, kelompok pedagang, kelompok pekerja sektor publik, dan kelompok pemodal. Kelompok-kelompok ini tidak selamanya saling akur satu sama lain. Namun setidaknya, tensi yang terjadi antar kelompok juga tidak selalu tinggi.

Hal ini pula lah yang rasa-rasanya membuat Bhinneka Tunggal Ika menjadi slogan yang tepat disematkan dalam lambang negara Indonesia. Beragam namun tetap satu, maknanya. Tampaknya memang ada harapan dari para pendiri bangsa agar Indonesia menjadi negara yang satu terlepas dari berbagai perbedaan yang ada di dalamnya.

Keberagaman dalam Berpolitik

Di negara demokratis yang heterogen, keberagaman sosial dan ekonomi seharusnya terjewantahkan dalam keberagaman posisi politik baik antar partai atau pun intra partai. Namun sayangnya, baik antar atau pun intra, belum berhasil terealisasikan dengan baik di Indonesia.

Keberagaman posisi antar partai belum terjadi di Indonesia yang acapkali dianggap sebagai negara demokratis nan heterogen. Dilaporkan oleh Tirto.id, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Australian National University (AUN) pada akhir 2017 dan awal 2018 menemukan fakta bahwa sebagian besar kader partai mengidentifikasi partainya berada di sekitar posisi tengah spektrum dengan sesekali menjorok ke “kanan” atau ke “kiri”. Satu isu yang diferensiasi nilainya cukup lebar terdapat dalam pertanyaan peran agama Islam dalam politik Indonesia.

Dalam pertanyaan terkait peran agama Islam dalam politik, PDI-P mencatatkan rekor sebagai partai yang paling tidak mendukung peran Islam dalam politik. Di sisi yang berseberangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengukir nilai paling tinggi.

Keseragaman posisi akan semakin kental jika kita menyelami kondisi intra partai politik. Keseragaman dalam internal partai politik ini bisa sampai pada titik ketiadaan antitesis identitas. Sebut saja Partai Keadilan Sejahtera, yang hampir seluruh pendukungnya adalah masyarakat Indonesia yang beragama Islam, atau Partai Demokrat, yang mayoritas pendukungnya adalah penggemar Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hampir mustahil menemukan kader PKS yang mengaku dirinya adalah seorang gay, atau kader Partai Demokrat yang tidak mencintai SBY. Padahal, kedua hal tersebut seharusnya bisa saja terjadi.

Pentingnya Menciptakan Keberagaman Identitas Intra Partai Politik

Antitesis identitas, baik sosial atau ekonomi, justru begitu dibutuhkan dalam sebuah partai. Secara ideal, antitesis identitas ini diharapkan mampu menciptakan diskursus yang lebih sehat sekaligus menghapuskan dogma absolut dalam tubuh partai. Keberagaman ini pun secara pragmatis dapat memperluas cakupan pemilih partai tersebut. Mengeksklusifkan diri dalam sebuah identitas justru dapat menjadi bumerang yang membunuh partai itu sendiri.

Mari kita bergumul dalam sebuah contoh. Sebut saja Partai X yang merupakan partai sayap kanan. Partai ini merupakan partai konservatif yang mayoritas kadernya beragama Islam dan mengusung kebijakan ekonomi pasar bebas. Lantas, apakah partai tersebut harus mengeksklusifkan diri pada kelompok masyarakat tersebut? Tentu tidak. Justru yang Partai X perlu lakukan adalah menciptakan platform yang dapat diterima oleh kelompok masyarakat yang bukan beragama Islam dan/atau menerima suara dari kelompok yang lebih memilih kebijakan ekonomi nasionalis.

Secara nyata, keberagaman identitas intra partai politik sudah terjadi di partai-partai politik Inggris Raya. Di tubuh Partai Konservatif, misalnya, kita dapat menemukan fakta bahwa ada kubu yang ingin bertahan di Uni Eropa, namun ada juga kelompok yang ingin keluar dari institusi supranasional tersebut. Contoh lain dapat ditemukan dalam Partai Buruh yang didukung oleh kelompok pekerja dari wilayah pinggiran Inggris Raya, namun juga disokong oleh kelompok masyarakat urban kota London.

Ke depannya, jika keberagaman identitas intra partai politik ini berhasil terwujud di dalam partai-partai politik Indonesia, bukan tidak mungkin dinamika antar partai politik Indonesia juga turut mengalami perkembangan yang signifikan. Diskursus yang lebih sehat dari internal partai jelas akan memperbaiki narasi yang dikeluarkan oleh sebuah partai ketika berhadapan dengan gagasan partai lainnya. Hal ini jelas akan memperbaiki diskursus politik Indonesia secara keseluruhan.

Hafizh Mulia adalah Pemimpin Redaksi Kontekstual. Bisa ditemui di Twitter dan Instagram dengan username @moelija.