Myanmar Memanas, Demonstran Tak Acuhkan Ancaman Militer

Ratusan ribu orang di Myanmar telah turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan mereka terhadap junta militer yang merebut kekuasaan negara dengan kudeta yang terjadi pada 1 Februari 2021 lalu. Protes terhadap kudeta militer ini menjadi semakin panas pada tanggal 22 Februari 2021 kemarin. Dalam protes yang dikenal sebagai Gerakan 22222 (karena dilakukan pada tanggal 22 Februari 2021), rakyat membawa banyak memoir dan simbolisasi Aung San Suu Kyi untuk menuntut pembebasan pemimpin mereka yang sedang ditahan itu.

Peristiwa ini merupakan cerminan dari Peristiwa 8888 yang terjadi pada tanggal 8 Agustus 1988 yang merupakan salah satu protes paling dahsyat Myanmar. Protes 22222 ini dinilai berpotensi mengalahkan protes-protes yang sudah pernah terjadi. Hal ini disebabkan rakyat Myanmar dalam jumlah besar melakukan mogok kerja dan turun ke jalan untuk memprotes Junta militer ini.

Demonstrasi tersebut tidak berlangsung tanpa respons dari pemerintah junta yang pada akhirnya menjalankan operasi-operasi pembungkaman terhadap para demonstran. Sampai hari ini, tercatat lebih dari 500 orang telah ditangkap dalam rangka meredam gelombang demonstrasi yang sekarang telah menyebar ke daerah-daerah rural dari ibu kota Naypyidaw. Namun, usaha penangkapan tersebut terkesan sia-sia karena penduduk daerah rural di Mandalay, Myitkyina, dan Dawei juga turut berpartisipasi.

Myanmar sedang dalam pengawasan lembaga internasional dan sanksi juga sedang dipersiapkan terhadap junta militer ini. Dalam rangka mencegah lebih banyak korban dan meningkatkan sanksi, junta mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Myanmar untuk berhenti berdemonstrasi. Ultimatum tersebut tak diacuhkan oleh warga Myanmar yang justru menambah kekuatan setelah pegawai negeri juga ikut melakukan mogok kerja dan membantu para demonstran.

Diperkirakan setidaknya terdapat dua orang yang terbunuh dalam demonstrasi—yang mana akan memperkeruh posisi pemerintahan junta di mata dunia. Meninggalnya seorang wanita dalam protes membuat para demonstran berkabung dan mendedikasikan demonstrasi ini kepadanya. Wanita tersebut bernama Mya Thwe Thwe Khaing yang kini menjadi ikon brutalitas militer di Myanmar setelah peti matinya diarak oleh ribuan demonstran sebagai bentuk tekanan ke pemerintah Junta.

Reaksi internasional semakin menekan junta militer di Myanmar setelah Sekjen PBB António Guterres menyatakan bahwa tindakan junta militer melanggar HAM. Selain itu, negara-negara telah meminta pembebasan Aung San Suu Kyi seperti yang disampaikan Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab, diikuti juga dengan keprihatinan yang disuarakan Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara-negara G7. Sanksi-sanksi dari PBB dan dunia internasional telah menunggu junta militer dan akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penangkapan dan korban jiwa dari demonstrasi ini.