Pendekatan Jepang ke Negara-Negara Asia Tenggara di Bawah PM Yoshihide Suga

PM Yoshihide Suga dalam kunjungan pertamanya ke Indonesia. Foto: Sekretaris Kabinet RI

Pasca keputusan Perdana Menteri (PM) Shinzo Abe untuk mengundurkan diri dari jabatannya akibat masalah kesehatan yang dialaminya, Partai Liberal Demokrat Jepang memilih Yoshihide Suga sebagai pengganti Abe. Sebagai pendukung dan sekutu lama dari Abe, Suga diperkirakan akan melanjutkan kebijakan-kebijakan pendahulunya. Dalam aspek kebijakan luar negeri, Suga juga diperkirakan akan melanjutkan pendekatan politik luar negeri Abe yang proaktif dalam isu luar negeri dan keamanan. Strategi Free and Open Indo-Pacific yang diluncurkan oleh Abe pada tahun 2016 silam tetap akan menjadi fokus utama dalam politik luar negari PM Suga. Tujuan dari strategi ini adalah memperluas kehadiran ekonomi, militer, dan diplomatik Jepang di wilayah Indo-Pasifik yang secara eksplisit bertujuan untuk memperoleh keamanan energi, dan secara implisit bertujuan untuk mengekang meluasnya pengaruh Tiongkok (Scott, 2019). Peran negara-negara di Asia Tenggara sangat krusial dalam mewujudkan strategi ini, yang ditandai oleh kerja sama Jepang dengan Indonesia, Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Pendekatan ini sangat penting bagi Jepang, karena negara-negara ini dapat secara tidak langsung menjadi spoke dalam arsitektur keamanan regional hub-and-spoke yang dipimpin oleh Amerika Serikat (AS), terutama setelah Strategi Free and Open Indo-Pacific milik AS mendapat tanggapan yang dingin oleh negara-negara Asia Tenggara.

Arsitektur keamanan regional hub-and-spoke secara sederhana merupakan kerja sama keamanan antara AS yang berperan sebagai hub, dengan negara-negara di Asia di Asia-Pasifik seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia yang bertindak sebagai spoke dalam rangka mencegah adanya agresi dan menjaga kestabilan regional (Koga, 2011). Di tengah membesarnya ambisi Tiongkok yang juga diiringi oleh bergesernya balance of power dan adanya sentimen skeptis terhadap AS, Jepang di sini dapat bertindak sebuah hub di arsitektur keamanan Asia Tenggara. PM Suga dalam pertemuannya dengan kepala Komando Asia-Pasifik AS mengungkapkan bahwa pergerakan maritim Tiongkok di wilayah sengketa Laut Tiongkok Timur dan Laut Tiongkok Selatan (LTS) kini menunjukkan sikap yang lebih asertif (The Mainichi, 2020). Pandangan ini memberikan dorongan bagi Jepang untuk memperdalam dan mempererat kerja sama yang sudah ada dengan negara-negara Asia Tenggara. Pentingnya peran negara-negara Asia Tenggara bagi Jepang telah terlihat sebelumnya dari perjalanan luar negeri pertama PM Suga yang mengunjungi Hanoi dan Jakarta, yang dilaksanakan sebelum pertemuan dengan kepala Komando Asia-Pasifik AS.

Pada masa pemerintahan mantan PM Abe, Jepang telah melakukan beberapa bentuk pendekatan dengan negara-negara Asia Tenggara. Jepang melakukan official development assistance (ODA) di ranah keamanan regional Asia Tenggara melalui latihan bersama tingkat rendah dan bantuan teknis dengan angkatan laut, dan memberikan kapal patroli bagi penjaga pantai. Di ranah ekonomi, Jepang mempunyai proyek-proyek infrastruktur yang bernilai 321,8 miliar Dollar AS, sementara nilai proyek infrastruktur Tiongkok hanya sekitar 255,3 miliar Dollar AS (Arase, 2019). Selain proyek infrastruktur, Jepang juga memberikan investasi langsung di Asia Tenggara yang nilainya mencapai 29,8 miliar Dolar AS pada tahun 2018. Menurut Green dan Poling (2020), kunjungan PM Suga ke Vietnam dan Indonesia memberikan kesan bahwa Jepang sedang ingin membuat dirinya sebagai “hub” keamanan regional dan memperkuat Strategi Free and Open Indo-Pacific Jepang, yang secara tidak langsung juga akan memperkuat Strategi Free and Open Indo-Pacific milik AS. Keinginan untuk menjadi “hub” ini terlihat dari mindset yang dianut PM Suga dalam kunjungannya, yaitu berfokus pada memberikan hasil nyata dalam urusan ekonomi dan keamanan Asia Tenggara (The Japan Times, 2020).

Dalam kunjungannya ke Vietnam, PM Suga dan PM Nguyen Xuan Phuc menandatangani pakta perjanjian mengenai berbagai macam isu, tetapi perjanjian penguatan kemitraan keamanan menjadi salah satu yang menarik perhatian. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Jepang di bawah mantan PM Shinzo Abe hanya memberikan kapal patroli penjaga pantai dan melakukan kerja sama militer tingkat rendah, akan tetapi tidak sampai secara eksplisit memperbolehkan terjadinya transfer platform-platform militer. Hal ini dipandang akan berubah, karena PM Suga yang dalam kunjungannya turut menandatangani perjanjian transfer peralatan militer (Green & Poling, 2020). Kekuatan utama Jepang dalam kunjungan ini adalah sifatnya yang multifaceted, terutama mengenai isu ekonomi yang terdampak oleh pandemi COVID-19. PM Suga berjanji untuk meringankan pelarangan perjalanan yang disebabkan oleh pandemi dengan Vietnam, dan mengajak investasi Jepang yang lebih besar selagi perusahaan-perusahaan sedang keluar dari Tiongkok (Green & Poling, 2020).

Sama dengan Vietnam, PM Suga dalam kunjungannya ke Indonesia juga menandatangani berbagai macam perjanjian dengan Presiden Joko Widodo. Dalam perjanjian tersebut, kedua kepala negara menyatakan komitmen mereka dalam penguatan kerja sama militer, terutama kemaritiman. Meskipun tidak banyak detail yang diperlihatkan, tetapi banyak pihak yang melihat bahwa penekanan pada kemaritiman mengisyaratkan kecemasan bersama terhadap Tiongkok. Selain keamanan, PM Suga juga memberikan penawaran rendah bunga bagi Indonesia untuk menangani bencana alam, memperbolehkan perjalanan tenaga kesehatan antara kedua negara, dan diskusi mengenai perluasan koridor perjalanan bisnis antara kedua negara. Untuk memperkuat komitmen Jepang dalam memberikan bantuan terkait pandemi COVID-19, PM Suga memberikan pinjaman berbunga rendah sebesar hampir 500 juta Dolar AS dalam rangka membantu pemulihan ekonomi Indonesia (Green & Poling, 2020). Setelah memulainya dengan lambat pada awal tahun, Jepang saat ini telah menjadi sumber bantuan asing bilateral terbesar dalam penanganan pandemi di Asia Tenggara (Green & Poling, 2020).

Pentingnya Asia Tenggara bagi politik negara Jepang yang dimulai pada tahun 1970-an melalui “Doktrin Fukuda” dan berlanjut hingga Strategi Free and Open Indo-Pacific pada tahun 2016, telah membuat Jepang sebagai pembangun infrastruktur terbesar di Asia Tenggara, salah satu investor dan mitra terbesar, dan menjadi sumber vital bantuan luar negeri. Asia Tenggara sendiri juga melihat Jepang sebagai salah satu mitra terpercaya (Green & Poling, 2020). Hal ini tidak lepas dari kesuksesan Jepang yang lebih memilih untuk memberikan opsi bagi negara-negara Asia Tenggara yang terkenal independen dalam memilih antara AS atau Tiongkok, daripada memaksa negara-negara tersebut untuk memilih antara salah satu. Tingginya kepercayaan yang diberikan oleh negara-negara Asia Tenggara, dan hilangnya traksi diplomasi AS di bawah Presiden Trump membuat Jepang sangat cocok untuk muncul sebagai sebuah “hub” regional yang krusial. Dengan engagement Jepang yang lebih aktif kepada Asia Tenggara di bawah PM Suga, visi untuk memperkuat demokrasi dan rule-based order yang terkandung di dalam Strategi Free and Open Indo-Pacific milik Jepang sendiri maupun milik AS akan dapat lebih mudah tercapai. Selain melakukan engagement, PM Suga juga berusaha untuk menyamakan visi dengan ASEAN melalui “dukungan” kepada ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, dan membantah kecemasan ASEAN bahwa kelompok informal antara Jepang, AS, Australia, dan India yang bernama “Quad” merupakan NATO versi Asia (The Japan Times, 2020).

Sikap PM Suga yang lebih proaktif dalam mewujudkan Strategi Free and Open Indo-Pacific  tidak serta-merta membuat Jepang lebih berorientasi kemitraan dengan Asia Tenggara dibandingkan dengan AS, tetapi pendekatan dilakukan untuk memperkuat kemitraan dan arsitektur keamanan hub-and-spoke yang sudah ada dalam rangka merespons pengaruh Tiongkok yang semakin luas. Meskipun pendekatan ini akan memperkuat kedudukan Jepang di kawasan Indo-Pasifik, dinamika politik dan ekonomi domestik maupun internasional merupakan faktor krusial yang akan menentukan tingkah laku Jepang ke depannya. Pemilu AS yang akan dilakukan pada awal November mendatang akan sangat berpengaruh kepada relasi AS-Tiongkok, dan juga akan menentukan tatanan regional Indo-Pasifik ke depannya. Di tingkat domestik, masa depan kontinuitas kebijakan yang dilakukan oleh PM Suga akan ditentukan oleh pemilihan umum Jepang pada tahun 2021. Menurut Parameswaran (2020), ada kecemasan bahwa dengan digantikannya Abe oleh PM Suga dan adanya pemilu pada tahun 2021, Jepang akan kembali kepada politik “pintu berputar” yang mencirikan periode sebelum masa pemerintahan kedua Shinzo Abe. Politik “pintu berputar” ini berpeluang untuk membatasi ruang gerak luar negeri Jepang, akibat adanya pergantian Perdana Menteri secara terus menerus yang kemungkinan juga akan membawa perubahan kebijakan luar negeri.

Referensi

Arase, David (2019, 12 November). Japan’s Strategic Balancing Act in Southeast Asia. ISEAS – Yusof Ishak Institute. https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2019_94.pdf 

Green, Michael J. & Poling Gregory B. (2020, 27 Oktober). Suga in Southeast Asia: Japan’s Emergence as a Regional Security Hub. Center for Strategic & International Studies. https://www.csis.org/analysis/suga-southeast-asia-japan-emergence-regional-security-hub

Koga, Kei (2011). The US and East Asian Regional Security Architecture: Building a Regional Security Nexus on Hub-and-Spoke. Asian Perspective. 35(1). 1-36.

Parameswaran, Prashanth (2020, 29 Oktober). Southeast Asia and Japan’s Indo-Pacific Vision: What’s Next After Suga’s ASEAN Tour?. The Diplomat. https://thediplomat.com/2020/10/southeast-asia-and-japans-indo-pacific-vision-whats-next-after-sugas-asean-tour/ 

Scott, David (2019). The Geoeconomics and Geopolitics of Japan’s ‘Indo-Pacific’ Strategy. Journal of Asian Security and International Affairs. 6(2). 136–161.

The Japan Times (2020, 22 Oktober). Sticking with tradition, Suga makes Southeast Asia his priority. The Japan Times. https://www.japantimes.co.jp/opinion/2020/10/22/editorials/suga-makes-southeast-asia-priority/

The Mainichi (2020, 22 Oktober). PM Suga, US commander share ‘deep concern’ over China’s maritime moves. The Mainichi. https://mainichi.jp/english/articles/20201022/p2g/00m/0na/157000c

Maulana M. Haykal adalah Mahasiswa Sarjana Hubungan Internasional Universitas Airlangga. Dapat ditemui di Instagram dengan nama pengguna @maulahk

1 thought on “Pendekatan Jepang ke Negara-Negara Asia Tenggara di Bawah PM Yoshihide Suga

Leave a Reply

Your email address will not be published.