Pengunduran Diri Hakim Breyer dan Kejar Tayang Janji Politik Biden

Hakim Agung AS Stephen Breyer diumumkan akan mengundurkan diri, demikian laporan NBC News, CNN, dan Associated Press pada Rabu (26/1) waktu setempat. Pengunduran diri tersebut bersumber dari anonim karena Breyer belum mengumumkan pengunduran dirinya secara resmi, tetapi pengumuman resmi tersebut akan muncul “dalam beberapa hari ke depan.”

Breyer diketahui merupakan sosok hakim paling senior di Mahkamah Agung AS saat ini, sebab telah menjabat sejak tahun 1994. Breyer selama ini dilihat sebagai bagian dari sisi liberal Mahkamah Agung dengan keputusan-keputusannya yang penting dalam perihal seperti aborsi, hukuman mati, jaminan kesehatan.

“Belum ada pengumuman mengenai (pengunduran diri) Hakim Breyer,” ujar Presiden AS Joe Biden. “Biarkan ia mengumumkan apapun yang ingin ia sampaikan, dan kita dapat berbicara itu nanti,” tambahnya.

Meskipun demikian, dengan kepastian pengunduran diri hakim berusia 83 tahun tersebut. Biden berpeluang untuk menuntaskan janjinya: mengangkat hakim agung perempuan berkulit hitam, pertama dalam sejarah kehakiman AS.

Nama-nama potensial yang dapat diangkat Biden adalah Hakim Pengadilan Banding AS Ketanji Brown Jackson, Hakim Agung California Leondra Kruger, dan Kepala Bagian Operasi Legal NAACP Sherrilyn Ifill.

Biden juga dikejar waktu untuk mendapat persetujuan Senat mengenai pengangkatan hakim agung baru. Jika Partai Republik kembali mendapatkan kursi mayoritas di Senat pada Pemilu tengah waktu pada November 2022, dapat dipastikan bahwa pilihan hakim agung Biden akan dijegal oleh Senat.

Politik di Balik Hakim Agung

Dalam kerangka hukum AS, Presiden AS berhak mengangkat hakim agung sesuai persetujuan Senat. Hakim agung tersebut akan menjabat tanpa tenggat waktu dan baru dapat digantikan jika ia meninggal dunia atau mengundurkan diri.

Aturan tersebutlah yang dimanfaatkan Presiden AS untuk mengangkat hakim agung dengan afiliasi politik yang serupa dengannya.

Dengan demikian, Partai Demokrat maupun Republik di AS dapat terus mengagendakan kepentingannya dan menjegal kepentingan politik kelompok lawannya secara legal meskipun tidak berada di tampuk kekuasaan AS lagi.

Hal tersebutlah yang dimanfaatkan Presiden AS ke-45 Donald Trump untuk melanggengkan agenda Republik. Selama masa pemerintahannya, Trump mengangkat tiga hakim agung yang konservatif (dekat dengan kepentingan Republik) sehingga kelompok konservatif menguasai mayoritas 6-3 dari sembilan kursi Hakim Agung AS.

Kursi mayoritas tersebut memungkinkan kelompok konservatif AS mengagendakan kepentingannya seperti hak-hak bersenjata dan menjegal kepentingan liberal seperti hak aborsi.

Melihat pembagian kursi di Mahkamah Agung AS tersebut, hakim agung baru Biden mungkin tidak dapat mengakhiri dominasi sisi konservatif secara definitif di Mahkamah Agung, tetapi dapat mempertahankan kursi hakim liberal yang ada untuk puluhan tahun kedepan.

Jika yang sedemikian benar-benar terjadi, maka pengunduran diri Hakim Breyer dan penunjukan hakim baru akan menjadi satu pencapaian penting Pemerintahan Biden. Namun, hal tersebut harus terjadi secepatnya, sebab dengan waktu yang semakin sempit, Biden harus mengejar waktu tayang hakim baru pilihannya di Mahkamah Agung AS.