Prediksi Keuntungan di Balik Tirai Brexit

Memasuki bulan Oktober 2019, Halloween bukan lah satu-satunya hal yang paling ditunggu masyarakat Inggris Raya. Justru, mereka sedang harap-harap cemas menunggu kepastian Brexit. Momen keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa ini, jika semua berjalan lancar dan tanpa hambatan, akan terlaksana pada tanggal 31 Oktober 2019. Sempat gagal di bulan Maret dan Mei lalu, publik Inggris tampaknya yakin bahwa perdana menteri baru mereka, Boris Johnson, akan mampu melakukan apa yang Theresa May gagal laksanakan dua setengah tahun ke belakang.

Selama ini, narasi dominan yang tampak di media arus utama adalah bahwa Brexit akan menciptakan gangguan ekonomi, politik, dan sosial budaya di kedua belah pihak. Terutama, jika No Deal Brexit (pisah tanpa persetujuan kerja sama) terpaksa harus dilakukan oleh Boris Johnson. Uni Eropa, yang terus-terusan mempersulit keadaan dengan menolak proposal kerja sama Inggris Raya pasca Brexit, juga tidak sama sekali membantu.

Namun sebenarnya, Brexit tidak sama sekali tentang kesuraman dan malapetaka. Banyak keuntungan dari Brexit yang justru jarang disampaikan oleh media arus utama. Apa saja hal tersebut?

Independensi Inggris Raya

Secara politik, Brexit akan membuat Inggris Raya tidak lagi terikat pada aturan dan perpolitikan Uni Eropa yang sejatinya merupakan institusi supranasional. Sebelum Uni Eropa didirikan pada tahun 1992, Inggris Raya berkenan untuk bergabung dengan European Community (EC). Berkenannya Inggris Raya masuk ke EC kala itu karena sifat kerja sama hanya terbatas pada ekonomi. Didirikannya Uni Eropa sebagai kelanjutan dari EC memperkuat ikatan dalam institusi tersebut sampai ke berbagai sektor, tak terkecuali politik dan hukum. Hal ini dianggap telah merenggut sebagian kedaulatan Inggris Raya sebagai negara yang merdeka.

Salah satu pengejewantahan paling nyata hilangnya kedaulatan tersebut adalah Inggris Raya yang mau tidak mau menerapkan aturan yang dibuat dan disahkan di tingkat legislasi Uni Eropa. Thomson Reuters menyebutkan ada sekitar 52 ribu aturan Uni Eropa yang wajib diterapkan oleh Inggris Raya sejak tahun 1990 https://www.thomsonreuters.com/en/press-releases/2017/march/eu-laws-introduced-in-the-uk-highlights-scale-of-challenge-facing-lawmakers-following-brexit.html. Dari puluhan ribu aturan ini, beberapa sektor yang paling banyak dipengaruhi oleh aturan Uni Eropa adalah sektor perdagangan, agrikultur, jasa keuangan, lingkungan, ketenagakerjaan, dan imigrasi.

Hal ini jelas membuat banyak dari masyarakat Inggris Raya merasa sebagian kedaulatannya hilang. Baik eksekutif, yudikatif, maupun legislatif tidak memiliki kekuatan untuk menolak aturan Uni Eropa tersebut.

Nggak Perlu Lagi Bayar Biaya Keanggotaan Uni Eropa

Sama seperti keanggotaan layanan jasa pada umumnya, Inggris Raya juga harus membayar sejumlah uang ke Uni Eropa sebagai biaya keanggotaan. Telegraph menuturkan bahwa bersih, uang cuma-cuma yang harus dibayarkan Inggris Raya ke Uni Eropa berada di kisaran £9 miliar tiap tahunnya. Angka ini didapatkan dari jumlah kontribusi Inggris Raya sebesar £13 miliar (tahun 2018) dikurang dana yang harus dikeluarkan Uni Eropa untuk Inggris Raya sebesar £4 miliar (tahun 2018).

Inggris Raya Nggak Perlu Lagi Bayar Subsidi Buat Negara Lain

Sebagai salah satu anggota Uni Eropa, Inggris Raya merupakan objek hukum dari Common Agricultural Policy (CAP). Aturan ini mewajibkan Inggris Raya mengeluarkan subsidi untuk membantu petani di negara anggota Uni Eropa yang lain. Total biaya per tahun yang dikeluarkan oleh Inggris Raya berada di kisaran £1 miliar. Setelah keluar dari Uni Eropa, Inggris Raya tak perlu lagi harus membayar subsidi ini.

Selain CAP, Inggris Raya juga menjadi objek hukum dari Common Fisheries Policy (CFP). CFP ini mengizinkan akses bagi negara anggota Uni Eropa mengakses laut Inggris Raya. Hal ini dianggap sebagai sebuah kerugian terutama bagi nelayan Inggris Raya. Setelah Brexit, terdapat potensi pertambahan keuntungan dari sektor perikanan sebesar £2,8 miliar per tahun.