Reformasi WHO untuk Strategi Tanggap Darurat Kesehatan yang Lebih Baik

Masalah yang muncul saat ini merupakan masalah bersama yang tidak mengenal batas negara, sehingga tidak dapat diatasi tanpa tindakan internasional yang terpadu. Sejauh ini World Health Organization (WHO) adalah organisasi utama yang mengemban tanggung jawab atas segala permasalahan kesehatan di dunia. Termasuk tragedi mengerikan yang menimpa kesehatan masyarakat dunia sejak 2020 lalu, yaitu pandemi COVID-19.

Besarnya jumlah korban jiwa dan krisis ekonomi yang melanda dunia mengindikasikan kegagalan WHO dalam merespons krisis kesehatan yang terjadi. Banyak yang menilai WHO seharusnya mengumumkan keadaan darurat global lebih cepat, sehingga krisis mungkin dapat dicegah. Pada 22 Januari 2020, Komite Darurat International Health Regulation mengadakan pertemuan untuk pertama kalinya mempertimbangkan status wabah yang berasal dari China tersebut, namun terdapat perbedaan pendapat di mana beberapa anggota komite yang berpihak dengan China menganggap bahwa COVID-19 belum memenuhi persyaratan untuk mendapat status darurat kesehatan global. Kemudian WHO baru menetapkan COVID-19 sebagai darurat kesehatan global pada 30 Januari 2020 (WHO, 2020).

Krisis besar yang terjadi merupakan akibat dari rangkaian kegagalan, kesenjangan, dan keterlambatan dalam kesiapsiagaan dan respons oleh WHO dalam strategi tanggap darurat menghadapi COVID-19. Namun, kegagalan WHO tidak hanya disebabkan oleh faktor internal saja, tetapi respons negara-negara untuk bekerjasama dalam strategi tanggap darurat kesehatan juga menjadi penyebab gagalnya strategi tanggap darurat kesehatan yang dijalankan. Respon setiap pemerintah sangat ditentukan oleh politik domestik dan politik internasional, setiap negara mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dalam upaya terpadu yang dibuat oleh WHO.

Pandemi COVID-19 merupakan masalah kesehatan sekaligus masalah politik, di mana politik telah menjadi inti bagaimana pemerintah dapat mempersiapkan dan menyelesaikan krisis ini. Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi semua negara, tetapi cara pemerintah merespons ditentukan oleh politik. Oleh karena itu memahami kondisi diplomatik negara-negara selama keadaan darurat sangatlah penting untuk keberhasilan strategi tanggap darurat kesehatan (Davies and Wenham, 2020; 1).

Dalam dunia yang terus mengalami perubahan dengan cepat, menjadi keharusan bagi sebuah lembaga besar untuk meninjau kembali segala persoalan internal, apakah kemudian struktur organisasi yang ada telah sesuai dengan visi, misi dan tujuannya, serta cara tentang bagaimana organisasi bekerja dengan aktor utama untuk memajukan bidang yang menjadi kepentingan bersama. Kegagalan-kegagalan yang terjadi seharusnya menjadi refleksi bagi suatu organisasi untuk melakukan reformasi. Sejarah WHO dengan COVID-19 menunjukkan ketidaksesuaian yang berbahaya antara bentuk organisasi, masalah substantif, dan harapan, serta menimbulkan keraguan tentang model standar tata kelola global.

Namun, daripada berfokus pada apakah WHO telah gagal dalam tanggung jawabnya sebagai organisasi kesehatan dunia, kita dapat memilih posisi untuk menerima kegagalan WHO sebagai hal yang wajar dengan melihat segala tantangan dan permasalahan kompleks yang dihadapi. Di saat seluruh dunia menyalahkan WHO atas tingginya angka kematian dan krisis ekonomi sebagai kegagalan, penting untuk mengkonseptualisasikan keberhasilan atau kegagalan menggunakan tolok ukur Organisasi itu sendiri.

WHO secara metodis mempersiapkan epidemi dan pandemi serta berhasil menerapkan setiap tindakan pencegahan yang dimiliki organisasi (Elizabeth, 2021). Meskipun demikian, WHO pada akhirnya tidak dapat mematuhi mandat organisasinya sendiri untuk mengendalikan dan mencegah pandemi karena seperti yang telah disebutkan di awal bahwa COVID-19 bukan hanya masalah sekedar kesehatan, tetapi juga masalah politik. Organisasi Internasional pada dasarnya memang dibatasi oleh sistem dunia internasional yang mengutamakan kedaulatan negara dan pentingnya pertumbuhan ekonomi .

Di antara berbagai tantangan yang akan terus menghambat WHO dalam kondisi darurat kesehatan global adalah karena lingkup tanggung jawab yang semakin luas dari waktu ke waktu namun tidak disertai dengan pertumbuhan anggaran yang memadai. WHO memiliki anggaran yang tidak fleksibel dan mayoritas berasal dari sumbangan sukarela yang kurang dapat diprediksi. Banyak negara, termasuk Amerika Serikat mendorong reformasi WHO karena hambatan seringkali berasal struktur pemerintahan WHO yang rumit, terdesentralisasi, dan birokratis; serta mandat ganda yang dimiliki WHO sebagai organisasi normatif atau organisasi operasional (KFF.org, 2022).

WHO adalah organisasi normatif yang mengembangkan norma peraturan kesehatan internasional, Konvensi Kerangka Kerja WHO tentang Pengendalian Tembakau, daftar obat esensial, standar pertumbuhan untuk anak-anak, memimpin dan mengkoordinasikan penelitian kesehatan global, dan bertindak sebagai suara yang kuat untuk kesehatan dalam debat pembangunan. Selain itu WHO juga sebagai organisasi operasional yang memberantas penyakit, mengendalikan pandemi, menangani krisis kemanusiaan, dan mendukung pengembangan sistem kesehatan di negara-negara kurang berkembang (Yach, 2016, 1904).

WHO sejauh ini juga telah mengandalkan ilmu pengetahuan untuk merangkul negara-negara anggotanya dalam menjaga keamanan kesehatan di dunia. Tetapi argumen ilmiah tidak melulu cukup untuk mempengaruhi kekuatan politik. Pengetahuan politik, metode politik dan keahlian implementasi kebijakan juga diperlukan untuk menginformasikan keterampilan pemecahan masalah dalam memahami perilaku negara-negara.

Oleh karena itu WHO harus melibatkan para sarjana hubungan internasional untuk menganalisis kondisi diplomatik negara-negara selama keadaan darurat, memahami kerjasama dan koordinasi antar negara, serta berbagai hambatan yang mungkin muncul agar dapat membuat strategi yang menghasilkan kerjasama terpadu antar negara-negara di dunia.

Kesimpulan

Berdasarkan sejarah, WHO dalam strategi tanggap darurat kurang menunjukkan hasil yang baik, sehingga perlu dilakukan reformasi dengan meninjau kembali segala persoalan internal, seperti apakah struktur organisasi yang ada telah sesuai dengan visi, misi, dan tujuan WHO. Penting bagi WHO untuk memiliki keahlian politik dan diplomasi, ini dapat dilakukan dengan memberikan tempat bagi praktisi hubungan internasional untuk membantu WHO dalam menilai hubungan geopolitik dan diplomatik negara-negara secara luas karena keberhasilan dunia internasional dalam strategi tanggap darurat kesehatan sangat dipengaruhi oleh politik domestik dan politik internasional.

Referensi :

Davies, Sara & Wenham, Clare. (2020). Why the COVID-19 response needs International Relations. International Affairs. 96. 1227-1251. 10.1093/ia/iiaa135.

Good, Elizabeth. (2021). The World Health Organization and The Response To The Covid-19 Pandemic: How The Who Failed And Why It Doesn’t Matter. Northwestern University. https://wccias.northwestern.edu/covid-19-research/the-world-health-organization-and-the-response-to-the-covid-19-pandemic-how-the-who-failed-and-why-it-doesnt-matter.html#_ftn4.

KFF.org. (2022). The U.S. Government and the World Health Organization. 19 May 2022. https://www.kff.org/coronavirus-covid-19/fact-sheet/the-u-s-government-and-the-world-health-organization/.

Yach, D. (2016). World Health Organization Reform—A Normative or an Operational Organization? American Journal of Public Health, 106(11), 1904–1906. https://doi.org/10.2105/AJPH.2016.303376.

World Health Organization Director-General, “IHR Emergency Committee on Novel Coronavirus (2019-NCoV),” January 30, 2020, https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-statement-on-ihr-emergency-committee-on-novel-coronavirus-(2019-ncov).

Siti Zulhaiziah Azalea Zahfira adalah Mahasiswa Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dapat ditemui di Instagram dengan username @ziahazalea_