Resolusi Jalan di Tempat: ASEAN Tidak Mampu Hentikan Pertumpahan Darah di Myanmar

Sudah hampir dua bulan sejak negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, mengeluarkan resolusi bersama pada akhir April lalu atas gejolak yang terjadi di Myanmar pasca-kudeta Februari.

Saat itu, pemimpin-pemimpin negara ASEAN menyetujui Lima Poin Konsensus terhadap Myanmar. Isi resolusi tersebut di antaranya adalah penghentian kekerasan, pembentukan dialog konstruktif, serta pelaksanaan mediasi dan kunjungan ke Myanmar oleh utusan khusus ASEAN.

Meskipun demikian, situasi di Myanmar tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Junta militer tetap mempertahankan kekuasaannya dengan tangan besi, dengan demikian tidak menghentikan jatuhnya korban jiwa dari pihak sipil.

Sejak kudeta, lebih dari 800 warga sipil termasuk 58 anak-anak tewas, lebih dari 4800. Laporan PBB bahkan menyebut terdapat 100.000 pengungsi di Provinsi Kayah saja, yang terancam kelaparan setelah akses makan dan minum mereka diputus oleh junta.

Paling baru, junta militer mulai melakukan pengadilan terhadap Aung San Suu Kyi mulai Selasa (15/06) kemarin. Dakwaan yang dihadapinya pun juga beragam dan nyeleneh, dari korupsi dan pembocoran rahasia negara hingga memiliki walkie-talkie ilegal dan melanggar protokol COVID-19.

Dua bulan yang kian mencekam di Myanmar tersebut menunjukkan bahwa sejauh ini, resolusi yang diajukan ASEAN tersebut masih berjalan di tempat.

ASEAN Tidak Tunjukkan Kepemimpinan, Justru Tolak Resolusi PBB

Sebaliknya, dalam beberapa kesempatan ASEAN cenderung bersikap kontraproduktif terhadap perwujudan resolusi tersebut, seperti memprotes resolusi PBB yang dianggap terlalu menyerang Myanmar.

Dikutip dari CNN Indonesia, pada Mei lalu sembilan negara ASEAN selain Myanmar kompak menolak seruan embargo senjata ke Myanmar di dalam draf resolusi Majelis Umum PBB untuk Myanmar.

Jika seruan embargo tidak dihapus, kesembilan negara tersebut mengancam untuk tidak mendukung disahkannya draf tersebut.

Sebaliknya, negara-negara ASEAN itu menginginkan draf resolusi PBB cukup mengungkapkan keprihatinan mendalam tentang penahanan para politikus, aktivis, dan wartawan oleh junta militer Myanmar daripada mengeluarkan pernyataan kecaman.

Sikap tersebut memperlihatkan bagaimana ASEAN masih menganggap enteng masalah embargo senjata. Padahal, suplai senjata merupakan salah satu amunisi bagi junta militer Myanmar untuk terus melakukan kekerasan terhadap rakyatnya sendiri, bertentangan dengan konsensus penghentian kekerasan yang dicanangkan ASEAN.

Tercatat bahwa sementara beberapa negara seperti Korsel menghentikan penjualan senjatanya ke Myanmar, banyak produsen senjata lain yang tetap melanjutkan penjualannya, seperti Rusia, Korea Utara, bahkan Israel.

Berlindung Dibalik “Stabilitas”, Sementara Konflik Semakin Meluas

Tidak jalannya resolusi ASEAN juga didukung oleh perbedaan pemahaman isi resolusi di antara pihak Myanmar dengan ASEAN.

Menurut pemimpin junta Min Aung Hlaing, resolusi ASEAN dimaksudkan untuk mengusahakan stabilitas di Myanmar.

Padahal, ASEAN sudah jelas-jelas menyebut bahwa resolusi itu adalah untuk penghentian kekerasan oleh junta terhadap rakyat. Namun, prinsip non-intervensi mencegah ASEAN bertindak lebih lanjut.

Pencapaian stabilitas di Myanmar sendiri semakin sulit karena konflik sudah terlanjur meluas dan pemberontak sendiri sudah tidak ingin membuat kesepakatan damai dengan junta.

Ketidakmampuan ASEAN untuk menjalankan resolusi dan ketidakpatuhan Myanmar menjadikan kekacauan berlarut-larut di negara tersebut. Jika resolusi ASEAN tetap berjalan di tempat, semenatra tidak ada aksi lebih lanjut dari dunia internasional, kemungkinan besar Myanmar akan terjerembab dalam kekacauan lebih lanjut dan tidak akan menemukan titik terang dalam waktu dekat.