Sebut Israel Apartheid, Amnesty International Dikecam Kongres AS

Pada minggu pertama bulan Februari 2022, kongres Amerika Serikat mencapai sebuah keputusan bipartisan yang menekankan bahwa mereka mengecam Amnesty International atas laporan mereka yang menuduh Israel menjalankan kejahatan Apartheid terhadap Palestina. Dalam momen langka di era yang sangat biner dalam kepolitikan AS, kedua sisi kongres masing-masing telah mengeluarkan pernyataan yang menolak laporan Amnesty, mereka percaya bahwa laporan tersebut mendorong adanya antisemitisme.

Hal ini menunjukkan dukungan yang kuat dijalankan oleh AS terhadap Israel, di tengah kondisi yang melibatkan Israel menjadi negara yang dituduh banyak melakukan kejahatan terhadap hak asasi manusia.

“Mereka berusaha mencabut bibit permasalahan ini, namun bibitnya telah pecah dan mengakar ke bawah, sehingga ini menjadi suatu hal yang sulit dimenangkan oleh mereka (Kongres AS).” Sebut James Zogby, presiden dari Arab-American Institute (AAI).

Zogby menyatakan bahwa kemungkinan afinitas dan politik domestik AS mungkin mendorong mereka untuk mengecam laporan dari Amnesty, tetapi suatu hak yang tidak dapat dipungkiri adalah legitimasi dari Amnesty itu sendiri yang memberikan kredibilitas pada laporan akan Israel yang menyiksa orang Palestina secara sistemis. Belum lagi, ia menyatakan bahwa Kongres terlalu berfokus pada penggunaan istilah “Apartheid” tanpa mengupas dugaan kasus lebih mendalam.

Kongres merespon dengan sangat cepat mengenai laporan itu seperti melalui anggota partai Demokrat Debbie W. Schultz yang menyebut laporan tersebut “antisemitis dan tak berbasis”. Selain itu, anggota kongres dari partai Republik seperti Lee Zeldin juga membalas dengan menyatakan bahwa Amnesty International memiliki agenda kebencian terhadap Israel tanpa menyadari penderitaan Israel. Pemerintahan Israel juga telah mengecam legitimasi laporan tersebut.

Hal menarik dari seluruh respons yang diberikan oleh pihak yang menolak laporan tersebut adalah bagaimana mereka mempertanyakan hal yang kurang menjadi substansial dari laporan tersebut dan malah menekankan poin antisemitisme dan penggunaan istilah “Apartheid”.

“Amat sangat jelas bahwa tuduhan antisemitisme ini semua dilakukan untuk menghindari percakapan nyata mengenai perlakuan Israel terhadap orang Palestina,” sebut Moriah Kaplan, juru bicara bagi IfNotNow, sebuah organisasi pemuda anti-okupasi Yahudi di AS. “Dan menurut saya, hal tersebut malah menciptakan permasalahan dalam peperangan nyata terhadap antisemitisme.”

Para pemimpin gerakan anti-apartheid di Afrika Selatan, seperti mendiang Desmond Tutu, pernah menyatakan bagaimana penderitaan orang Palestina menyerupai penderitaan orang berkulit hitam di Afrika Selatan dahulu.

Amnesty sendiri belum memberikan tanggapan mengenai respons yang mereka dapatkan dari rilisnya laporan ini, tetapi mereka menekankan bahwa mereka hanya akan terus berfokus melaporkan pelanggaran hak asasi manusia yang secara nyata terjadi.

Penolakan penuh dari laporan ini merupakan sebuah keanehan karena sebelumnya AS menerima dengan baik laporan dari Amnesty mengenai kejahatan HAM di Myanmar ketika dikuasai oleh junta militer. Lantas menjadi sesuatu yang membingungkan ketika AS langsung menolak dan mengecam laporan dari lembaga yang sama mengenai Israel.

Sementara itu, negara-negara pendukung Israel lain seperti Inggris dan Jerman juga menyatakan kecaman mereka terhadap laporan Amnesty International tersebut. Mengikuti tren yang sama, mereka mengecam penggunaan bahasa Apartheid tanpa menekankan permasalahan spesifik dalam substansi laporan tersebut.

Dari respon AS dan beberapa negara lainnya, terlihat sebuah fokus yang berlebihan terhadap kata apartheid dan usaha untuk mendelegitimasi Amnesty International. Hal ini tentu dipengaruhi oleh banyak faktor, tetapi juga menunjukkan standar ganda mereka terhadap laporan-laporan pelanggaran HAM. Sementara terdapat kecaman dan penolakan dari beberapa negara, rekognisi bahwa Israel adalah negara apartheid semakin meluas.