Analisis Strategi Rezim dalam Reunifikasi Korea Pada Masa Pemerintahan Moon Jae-In

Pertemuan Moon Jae-In dan Kim Jong-Un di DMZ Korea. Foto: Laman Resmi Presiden Korea

Latar Belakang

Reunifikasi Korea yang belakangan ini menjadi salah satu topik internasional karena menyangkut dua negara adidaya, dilatarbelakangi oleh hasil keputusan Perang Dunia II oleh Amerika Serikat (AS) dan Rusia. Topik ini memiliki keterkaitan yang erat dengan upaya denuklirisasi Korea Utara dikarenakan uji coba yang sering dilakukan seringkali mengancam pertahanan pasifik. Selain denuklirisasi, reunifikasi barangkali juga berkaitan dengan isu nasionalisme Korea yang mana, kedua Korea memiliki etnis yang sama namun harus terpisah sebagai rival. Dengan begitu, reunifikasi merupakan cara lain untuk menyatukan etnis yang terpisah secara ideologis. Adapun sisi lain dari isu ini berkaitan dengan pemisahan anggota keluarga sehingga beberapa kelompok menggalakkan upaya reunifikasi untuk bertemu kembali dengan anggota keluarganya. 

Posisi kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap Korea Utara, termasuk dalam hal reunifikasi, seringkali dikaitkan dengan faktor ideologi dan partai dari presiden yang menjabat. Akan tetapi, memasuki pemerintahan Lee Myung-bak, Park Geun-hye, dan Moon Jae-in nampaknya ideologi partai tidak lagi begitu memainkan peranan inti dalam menentukan orientasi kebijakan tersebut. Dalam tinjauan Ilmu Hubungan Internasional yaitu, Domestic Game Board (Papan Domestik) oleh Valerie M. Hudson, telah dijelaskan bagaimana politik domestik dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri yang dihasilkan. Politik domestik ini lebih ditekankan pada bagaimana rezim merespons isu politik domestik yang ringkasnya, terdapat empat strategi; 1) pengabaian terhadap pihak oposisi, 2) taktik langsung atau memberikan penghargaan atau hukuman bagi individu/kelompok oposisi, 3) taktik tidak langsung atau upaya persuasi dan/atau membentuk aliansi guna memperoleh dukungan, dan 4) kompromi.  Rezim, dalam hal ini, merupakan salah satu aktor yang memainkan peranan besar sebagai kekuatan sosial dalam masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri. Selain rezim, terdapat aktor-aktor politik domestik yang memiliki pengaruh cukup kuat untuk mengarahkan kebijakan luar negeri tersebut, seperti pelajar, lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, partai politik, dll. Aktor non-domestik seperti negara, aliansi perjanjian, perusahaan multinasional, dll juga memiliki pengaruh terhadap politik domestik. Menurut Putnam (1988) dalam Hudson (2014) rezim memiliki dua pendekatan yang didasarkan oleh dorongan politik: keinginan untuk mencegah kerugian pada karir politik seseorang dan keinginan untuk meningkatkan posisi seseorang di arena politik. 

PEMBAHASAN

Deklarasi Panmunjom dan Approval Rating Moon Jae-in

Moon Jae-in merupakan presiden Korea Selatan yang berasal dari Partai Demokratik yang terpilih pada tahun 2017. Sejak masa kampanye, Moon cukup terkenal atas program prioritas pemerintahannya pada agenda reunifikasi Korea. Upaya reunifikasi tersebut akan dilakukan secara bertahap, meliputi negosiasi dan sanksi terhadap denuklirisasi, serta mendorong pertahanan militer berikut perjanjian perdamaian bersama Korea Utara. Upaya reunifikasi tersebut pun tidak hanya dengan menyusun strategi terhadap Korea Utara, melainkan juga dengan menjalin relasi baik terhadap negara-negara adidaya maupun tetangga yang relatif memiliki pengaruh terhadap hubungan kedua Korea, seperti Amerika Serikat, Cina, Rusia, dan Jepang. Selain reformasi kebijakan luar negeri, Moon juga menginisiasikan dua fokus kebijakan domestik, yakni permasalahan korupsi dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh The Asan Institute for Policy Study (2020), Moon pada berbagai pernyataan publik seringkali merujuk ‘identitas nasional’ dengan dua kata kunci utama, “Korea(n)” dan “masyarakat”. Hal ini sejalan dengan fokus presiden kepada konsep “woori minjok” yang berarti etnis asli dari kedua Korea dan Korean Peninsula. Studi ini menyimpulkan bahwa referensi ke identitas nasional merupakan cara pemerintah menjustifikasi kebijakan internal yang mendorong upaya reunifikasi Korea. 

Moon dikenal sebagai presiden yang cukup simpatik terhadap Korea Utara melalui pendekatan yang halus dan diplomatis. Oleh karena pendekatannya menghasilkan respon positif dari Kim Jong-un, Moon memperoleh approval rating yang relatif tinggi dengan perolehan 83 persen pasca pertemuannya dengan Kim Jong-un pada tahun 2018 (Kang, 2018) dan 39 persen hingga 51 persen di akhir tahun 2019 (Hahm, 2020). Pembicaraan Moon dan Kim Jong-un perihal perjanjian perdamaian ditandatangani melalui Deklarasi Panmunjom pada tahun 2018. Secara umum, terdapat tiga poin utama dalam perjanjian ini: (1) menjunjung kooperasi antar kedua Korea sebagai upaya reunifikasi secara independent, (2) mengurangi tensi militer di Semenanjung Korea, dan (3) kedua pihak akan bekerjasama untuk membangun perdamaian yang utuh dan stabil. Terlepas dari kesuksesannya dalam menyelenggarakan pembicaraan antara Korea Utara dan Amerika Serikat, Pyongyang tetap melaksanakan uji coba rudal nuklir yang cukup mengkhawatirkan Korea Selatan. 

Selain meningkatnya approval rating Presiden Moon, Deklarasi Panmunjom secara relatif mempengaruhi opini publik di Korea Selatan terhadap Korea Utara, utamanya di kalangan masyarakat yang berumur sekitar 20 hingga 30 tahun. Selama pertemuan antar Korea dilaksanakan, mayoritas kaum muda di Korea Selatan mengikuti isu tersebut dan menunjukkan dukungan serta tanggapan melalui media sosial. Beberapa tanggapan tersebut, secara umum menunjukkan tiga pandangan baru, yakni pandangan terhadap sosok Kim Jong-un yang lebih moderat; antusiasme terhadap budaya Korea Utara; dan mengembangkan ketidakpastian yang penuh harapan tentang masa depan Semenanjung Korea. Adapun pada riset yang dilakukan oleh Universitas Kookmin terhadap mahasiswa baru pada tahun 2018, mayoritas yang berumur 20-an mengalami peningkatan signifikan dalam hal pandangan yang positif terhadap Kim Jong-un, yakni dari 4.7 persen menjadi 48.3 persen. Sementara itu, pandangan negatif mengalami penurunan dari 87.7 persen menjadi 25.8 persen (Hyewon & Jo, 2018). Perubahan pandangan pun juga berkaitan dengan isu wajib militer di Korea Selatan; apakah program tersebut masih relevan atau tidak.  Hal ini pun diajukan melalui petisi kepada Menteri Ketenagakerjaan dan Blue House. Terlepas dari peningkatan pandangan yang optimis, kalangan remaja sebelumnya relatif pesimis terhadap upaya reunifikasi ini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Institute for Peace and Unification Seoul National University, sebanyak 41.4 persen remaja di Korea Selatan melihat reunifikasi sebagai hal yang tidak begitu penting. Salah satu pertimbangannya adalah, reunifikasi Korea akan lebih bergantung pada hasil keputusan negosiasi antara Korea Utara dan Amerika Serikat, ketimbang bersama Korea Selatan. 

Pandangan pesimis terhadap reunifikasi pun dapat dilihat melalui wawancara yang dilakukan oleh BBC terhadap tiga orang dengan rentang umur 20-30 tahun. Secara umum, tiga pemuda tersebut menilai reunifikasi sebagai hal yang relatif tidak realistis dikarenakan adanya komplikasi dalam tataran administratif warga pasca reunifikasi dan tekanan sosial masyarakat dalam memperoleh pekerjaan. Selain itu, menurut salah satu dari ketiganya reunifikasi menjadi pengalihan beban tanggung jawab dari generasi 1950-an kepada generasi milenial yang sedang mengalami masa sulit untuk ‘bertahan hidup’ di Korea Selatan (Tessa & Choi, 2018).

Kontra Publik dalam Isu Domestik

Terlepas dari kesuksesan Korea Selatan dalam menghasilkan sekaligus mengimplementasikan kebijakan internasionalnya, Presiden Moon di satu sisi menghadapi permasalahan internal, yakni berkaitan dengan sektor ekonomi dan pihak oposisi (konservatif). Salah satu karakteristik kepemimpinan Moon adalah kepribadiannya yang relatif tertutup terhadap pandangan yang berbeda dan juga adanya kecenderungan untuk mendengar pendapat dari orang-orang yang ia percaya (Hahm, 2020). 

Ketertutupannya ini berlaku pula pada kebijakannya dalam mengatur masalah ketenagakerjaan di Korea Selatan yang saat ini sedang mengalami peningkatan angka pengangguran. Dalam Hahm (2020) dikatakan bahwa Moon membuat pernyataan publik terkait kebijakan ‘income led-growth policy’ dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut tanpa begitu mempertimbangkan analisis waktu, persiapan, sumber finansial, dan pertimbangan publik terlebih dahulu. Tidak didengarnya kritik partai oposisi maupun kelompok ekonom menunjukkan hasil implementasi kebijakannya relatif gagal. Kontrasnya, Moon tetap melihat kebijakan tersebut sebagai hal yang ‘sukses’. Permasalahan ketenagakerjaan yang diangkat dalam kebijakan tersebut adalah pengangguran dan durasi jam kerja. Di satu sisi, Moon menetapkan pengurangan jam kerja namun di sisi lain hal ini hanya berlaku untuk perusahaan-perusahaan besar yang mana, mayoritas penduduk Korea Selatan tidak bekerja di tempat tersebut. Peningkatan pendapatan sebagaimana dicantumkan dalam income-led growth policy juga mengalami perubahan jumlah. Pun, berdasarkan data yang dilansir oleh The Economist (2018), peningkatan pendapatan di kalangan pekerja lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pengangguran. Hal ini cukup menggambarkan zero-sum-game dalam pemerintahan Moon seperti para pendahulunya; meskipun Moon mengatakan bahwa kepemimpinannya akan menjadi suatu pembeda melalui reformasi kebijakan di berbagai sektor.  Permasalahan tersebut akhirnya menuai kritik seperti dari sayap kanan maupun dari kelompok buruh. Kelompok akademisi seperti Choi Pae-kun dari Universitas Konkuk juga melihat bahwa Presiden Moon maupun Menteri Ekonominya tampak abai terhadap ‘hal yang sepatutnya dilakukan (Jihye, 2019).

Permasalahan domestiknya pun juga berkaitan dengan kontra antara prioritas warga dan Presiden Moon sendiri. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Gallup Korea seminggu sebelum pilpres Korea 2017, warga Korea Selatan menempatkan pertumbuhan ekonomi dan  penciptaan lapangan kerja sebagai prioritas yang perlu dilakukan oleh kepemimpinan baru, setelahnya adalah keamanan nasional (Borowiec, 2017). Namun, hal ini nampaknya bukanlah menjadi arahan bagi pemerintahan Moon pasca terpilihnya ia menjadi presiden mempertimbangkan, Moon akan tetap memprioritaskan agenda reunifikasi terlepas dari hasil mendatang. Fokus terhadap agenda pertemuan kedua Korea pun menuntun Moon untuk melupakan permasalahan yang menjadi latar belakang terlaksananya pemilu 2017, yakni korupsi dan janjinya terhadap reformasi konstitusional. 

Terkait kebijakan luar negeri, Moon mendapatkan kritik dari kelompok konservatif yang menilainya sebagai kaki-tangan komunis Korea Utara. Kritik ini berangkat dari kebijakan internasionalnya yang sangat mendukung Korea Utara hingga meminimalisir relasinya terhadap Amerika Serikat (AS) maupun Jepang. Dikatakan bahwa Presiden Moon telah menetapkan untuk keluar dari General Security of Military Information Agreement (GSOMIA) dan menentang AS dalam hal peningkatan kerjasama bidang pertahanan melalui Special Measures Agreement (Kelly, 2019). Sementara partai kirinya mendukung kebijakan pro Korea Utara, di lain pihak kelompok konservatif menentang dan menyarankan agar pemerintah meningkatkan kerjasama dengan AS maupun Jepang. Saran kelompok konservatif ini pun sejalan sebagaimana survey yang dilakukan oleh Carnegie Endowment for International Peace’s Asia Program, yang mana mayoritas masyarakat Korea Selatan harus tetap beraliansi dengan AS bahkan pasca reunifikasi. Sebesar 60.5 persen pun menilai bahwa AS menjadi salah satu pihak yang memiliki pengaruh besar terhadap upaya reunifikasi. 

Karakteristik Hubungan Blue House dengan Majelis Nasional

Majelis Nasional di Korea Selatan memiliki dukungan legal-formal atas keterlibatannya dalam pembahasan kebijakan luar negeri bersama eksekutif. Hal ini sebagaimana dalam revisi Undang-undang Majelis Nasional tahun 2012 yang mengamanatkan agar eksekutif tetap melibatkan anggota legislatif dalam membahas kebijakan luar negeri sejak awal perumusan, utamanya dalam membahas perdagangan internasional dan perdamaian Korea. Kekuatannya juga mencakup bagaimana legislatif memiliki hak untuk mendukung atau membatasi kebijakan luar negeri yang diajukan eksekutif melalui pendapat publik. 

Terlepas dari basis legal-formal, pada praktiknya Majelis Nasional tidak begitu memiliki pengaruh yang kuat terhadap kebijakan luar negeri. Salah satu hal yang mendasarinya adalah Majelis seringkali berfokus pada isu domestik namun jarang mengintervensi eksekutif dalam perumusan dan pengimplementasian. Intervensi hanya dilakukan apabila terdapat reaksi publik terhadap kebijakan yang dihasilkan pemerintah atau terdapat kelalaian eksekutif. Di sisi lain, Majelis Nasional tidak begitu memiliki basis massa yang kuat dikarenakan, masyarakat Korea Selatan memiliki kecenderungan untuk ‘percaya’ terhadap pemerintah ketimbang lembaga legislatif. Selain itu, berdasarkan survei opini masyarakat terhadap kebijakan luar negeri baik dalam pemerintahan Lee Myung-bak (Sun-young, 2007), Park Geun-hye (Kang et al, 2014), maupun Moon Jae-in, masyarakat Korea Selatan juga tidak begitu memiliki sikap yang tegas terhadap isu reunifikasi. Di satu sisi, masyarakat menolerir pemikiran kiri, namun di sisi lainnya masyarakat mempertimbangkan konteks ekonomi yang mungkin akan merugikan apabila terjadi reunifikasi. Dengan begitu, Lembaga legislatif juga tidak dapat mengandalkan opini publik sesering mungkin.

Lemahnya posisi Majelis Nasional juga dikarenakan lembaga ini jarang sekali menginisiasikan atau mengajukan RUU terkait kebijakan luar negeri. Adapun pembahasan UU yang dilakukan lebih berkaitan dengan struktur organisasi, kepegawaian, dan alokasi dana oleh Kementerian Luar Negeri. Secara umum, Korea Selatan tidak memiliki mekanisme checks and balances yang kuat. Secara internal, anggota Majelis Nasional bukanlah seseorang yang cukup ahli di bidang hubungan internasional. Pun, anggota majelis yang secara khusus ditunjuk untuk membahas isu tertentu hanya memiliki dua tahun untuk membahas. Waktu yang relatif singkat ini dianggap tidak efektif bagi anggota majelis untuk mempelajari isu tersebut, sehingga pembahasan isu harus selalu mengalami perombakan gagasan seiring bergantinya kepengurusan (Snyder, et al, 2018 pp. 4-19).

Majelis Nasional yang umumnya selalu didominasi oleh dua aliran partai, konservatif dan liberal-demokrat, menjadi permasalahan lainnya dalam hal ‘dukungan terhadap presiden’. Umumnya, partai berkuasa di Majelis Nasional selalu bergerak berdasarkan filosofi yang dimiliki presiden sehingga hal ini hanya memperkuat posisi presiden. Adapun jika terdapat anggota partai berkuasa yang mengelak dari pemerintah, biasanya anggota tersebut akan mendapatkan hukuman dari presiden maupun partai yang bersangkutan. Dalam pemerintahan Moon, terlihat bahwa partai berkuasa mengalami penguatan pasca pileg 2020 yang dilaksanakan pada April lalu. Partai berkuasa (Partai Demokrat) memenangkan 180 dari 300 kursi di Majelis Nasional; terdapat peningkatan jumlah kursi sebanyak 60 kursi (Hollingsworth & Jake, 2020). Kemenangan partai berkuasa menuai kritik maupun kekhawatiran oposisi akan semakin kuatnya posisi pemerintah.

Analisis dan Tinjauan Prospek Reunifikasi

Progres reunifikasi Korea yang akhir-akhir ini membaik tidak lain adalah hasil dari strategi pemerintahan Moon dalam menanggulangi permasalahan domestik, dan barangkali ideologi partainya tidak begitu menguraikan keterkaitannya terhadap kebijakan luar negeri yang dihasilkan. Seperti yang telah diuraikan oleh Hudson, rezim menjadi aktor sentral dalam membentuk kebijakan luar negeri. Berdasarkan pemaparan data sebelumnya, Moon Jae-in cukup memperlihatkan dominasinya dalam berbagai aspek. Dominasi Moon, dapat dikatakan, merupakan hasil legitimasi yang diperolehnya dalam hal kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Moon untuk menanggapi isu domestik terkait krisis ketenagakerjaan maupun isu diplomatik terkait reunifikasi. Untuk mempertahankan citra akan integritasnya terhadap isu reunifikasi, Presiden menerapkan regime strategy on domestic board sebagaimana yang telah diuraikan oleh Hudson. 

Secara umum, dari empat strategi yang ditawarkan oleh Hudson, Moon berfokus pada strategi pengabaian. Melalui strategi pengabaian, penulis berpendapat bahwa pengabaian dalam kasus ini tidak terbatas pada pihak oposisi melainkan juga pada berbagai isu domestik. Sektor ekonomi-ketenagakerjaan menjadi objek pertama yang Presiden Moon abaikan. Semaraknya kabar berita di media global yang menunjukkan progres positif reunifikasi tidak meninjau permasalahan pengangguran di Korea Selatan yang saat itu juga sedang berlangsung. Meskipun Presiden Moon telah mengajukan kebijakan ekonomi untuk menjawab permasalahan tersebut, kritik dari berbagai kelompok, yang bukan hanya oposisi, tetap bermunculan seiring tidak adanya jaminan efektivitas dalam pelaksanaannya. Namun kritik tersebut juga tidak mendapatkan perhatian oleh Moon. Pengabaian kedua adalah terhadap prioritas/kepentingan warga Korea Selatan. Upaya reunifikasi menjadi prioritas terakhir warga setelah pertumbuhan ekonomi dan masalah ketenagakerjaan. Terlepas dari adanya isu domestik yang lebih krusial, Moon tetap berfokus pada ambisi reunifikasi dan salah satu implikasinya adalah, Korea Selatan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi. Bentuk pengabaian ketiga yang berkaitan langsung dengan sikap reunifikasi adalah abainya Moon terhadap konsiderasi pihak oposisi. Pihak oposisi menyarankan agar Moon tetap menjalin hubungan baik dengan AS dan Jepang. Namun Moon justru melakukan hal sebaliknya. Pihak oposisi pun menilai Moon terlalu ‘memanjakan’ Korea Utara.  

Strategi kedua yang relatif nampak digunakan Moon adalah taktik langsung, berupa pemberian hukuman atau penghargaan terhadap oposisi. Akan tetapi, dalam pembahasan yang telah diuraikan, taktik ini sekiranya lebih diterapkan pada anggota kelompoknya sendiri, yakni anggota legislatif yang berasal dari partai yang sama. Dibandingkan memperoleh dukungan oposisi di Majelis Nasional, pemerintah menggunakan anggota partai berkuasa sebagai alat untuk mengarahkan konsensus di Majelis Nasional terhadap kebijakan luar negeri yang dirancang pemerintah.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, strategi pengabaian tidak begitu efektif dalam menjamin keberlangsungan kebijakan luar negeri oleh rezim. Sama seperti dalam kasus ini, sikap Moon yang terlalu ‘memanjakan’ Korea Utara dan abai terhadap permasalahan domestik, pada perkembangannya tidak menghasilkan balasan yang setimpal.  Pada Juni lalu, Korea Utara memutuskan kontak melalui liaison officer-nya dengan Korea Selatan (Aljazeera, 2020). Adapun menurut Chung dkk (2018), Moon cukup mengabaikan kesempatan dalam membentuk kompromi dengan pihak oposisi. Chung melihat bahwa kelompok konservatif masih memiliki peluang untuk mempengaruhi perspektif publik. Hal ini sejalan sebagaimana orientasi warga Korea Selatan yang relatif tidak tegas dan tidak sepenuhnya mendukung reunifikasi; masih terdapat permasalahan ekonomi yang perlu dibenahi pemerintah. Apabila pemerintah secara terus menerus tidak dapat memberikan perubahan terhadap kondisi ekonomi Korea Selatan saat ini, kemungkinan besarnya warga akan memihak konservatif yang pada dasarnya memiliki kecenderungan terhadap pertumbuhan ekonomi dibandingkan isu-isu humanitarian. Hal ini juga memberikan peluang bagi warga untuk tidak mendukung kebijakan reunifikasi semata-mata untuk memperbaiki ekonominya. 

Kesimpulan 

Pada makalah ini, penulis telah menguraikan analisis bagaimana progres reunifikasi Korea pada masa kepemimpinan Moon Jae-in relatif menunjukkan citra positif. Penulis tidak melihat signifikansi ideologi dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri tersebut. Melalui teori Valerie Hudson mengenai strategi rezim dalam kebijakan luar negeri, penulis menjelaskan bahwa proses tersebut dilatarbelakangi oleh pemerintah yang sangat memprioritaskan upaya reunifikasi dengan cara mengabaikan pendapat pihak oposisi maupun  isu-isu domestik yang pada saat bersamaan juga mengalami krisis. Presiden Moon Jae-In telah menerima respon dan dukungan positif oleh warga Korea Selatan dalam menangani reunifikasi, begitupun di mata global. Prioritas reunifikasi demikian menjadi salah satu cara Presiden Moon mempertahankan citranya. Namun demikian, Hudson telah meninjau bahwa strategi pengabaian tersebut tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kebijakan luar negeri yang dihasilkan. Berdasarkan pemaparan di atas, penulis telah mengulas bagaimana upaya reunifikasi tersebut akhirnya menghasilkan respon dari Korea Utara yang kontras. Pengabaian Presiden Moon terhadap masalah-masalah warga Korea Selatan turut membuka peluang untuk menguatnya oposisi seiring tidak adanya perubahan terhadap permasalahan ekonomi. Warga dalam hal ini juga masih memiliki orientasi yang kuat seperti kelompok konservatif terhadap isu reunifikasi. Dengan begitu, upaya reunifikasi oleh Presiden Moon melalui strategi pengabaian yang dilakukan secara terus menerus, kembali tidak akan membuahkan hasil. 

Referensi

Aljazeera. (2020, 9 Juni). ‘Accounts to Settle’: N Korea Cuts Communication Links with South. Aljazeera. https://www.aljazeera.com/news/2020/6/9/accounts-to-settle-n-korea-cuts-communication-links-with-south

BBC News. (2018, 9 Januari). North Korea to Send Team to Winter Olympic Games. BBC News. https://www.bbc.com/news/world-asia-42600550#:~:text=North%20Korea%20is%20to%20send,in%20more%20than%20two%20years.

Borowiec, S. (2017, 10 Mei). Who Is Moon Jae-in, South Korea’s New President?. Aljazeera. https://www.aljazeera.com/features/2017/5/10/who-is-moon-jae-in-south-koreas-new-president

Choong, Nam Kim. (2005). The Roh Moo Hyun Government’s Policy Toward North Korea. Politics, Governance, and Security Series. 1-28.

Chung, M. L., & Kathryn, B. (2018, 16 November). President Moon Jae-in and The Politics of Inter-Korean Détente. Carnegie Endowment for International Peace. https://carnegieendowment.org/2018/11/16/president-moon-jae-in-and-politics-of-inter-korean-d-tente-pub-77730

Hahm, Sung Deuk. (2020). President Moon Jae-in at Midterm: What Affects Public Support for Moon Jae-in? Journal of Asian and African Studies. 1128-1142.

Han-na, P. (2020, 10 Juni). Opposition Calls on Govt. to Rethink 2018 Military Pact with North. The Korea Herald. http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20200610000784

Hollingsworth, J., & Jake, K. (2020, 16 April). South Korea sees the Largest Turnout in Almost 30 Years in Election Held during Coronavirus Outbreak. CNN. https://edition.cnn.com/2020/04/15/asia/south-korea-election-intl-hnk/index.html

Hudson, V. M. (2014). Foreign Policy Analysis. Maryland: Rowman & Littlefield.

Hyewon, K., & Jo, M. (2018, 2 Juni). The Inter-Korean Thaw Is Changing How Young South Koreans See the North. The Diplomat. https://thediplomat.com/2018/06/the-inter-korean-thaw-is-changing-how-young-south-koreans-see-the-north/

Jeong-jin, Lee. (2000). South Korean Presidential Power during the Process o f Democratization:. California: University of Southern California.

Jeong-yong, K. (2003). The Impact of President Kim Dae-jung’s Beliefs on North Korea Policy. Korea Observer. 269-296.

Jihye, L. (2019, 11 Januari). Moon Jae-in Doubles Down on His Unpopular Economic Agenda for South Korea. Diakses dari The Japan Times: https://www.japantimes.co.jp/news/2019/01/11/business/moon-jae-doubles-unpopular-economic-agenda-south-korea/

Kang, C., Youngshik, B., Hankwon, K., Jiyoon, K., & Jaehyon, L. (2014, 24 Februari). Evaluating President Park Geun-hye’s Foreign Policy in its 1st Year. The Asan Institute for Policy Studies. http://en.asaninst.org/contents/evaluating-president-park-geun-hyes-foreign-policy-in-its-1st-year/

Kang, T.-j. (2018, Desember 21). Is South Korea Ready to Say Goodbye to Its National Security Law? The Diplomat. https://thediplomat.com/2018/12/is-south-korea-ready-to-say-goodbye-to-its-national-security-law/

Kelly, R. E. (2019, Desember 2). Moon Jae-in’s Foreign Policy Reorientation. The Interpreter. https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/moon-jae-s-foreign-policy-reorientation

Kim, J. James., & Sanghwa Hong. (2020). Moon’s Foreign Policy Priorities in Words and Deeds. Issue Brief. 1-10.

Korea Economic Institute of America. (n.d.). South Korea’s Diplomatic Options Under Moon Jae-In. KEIA. http://www.keia.org/sites/default/files/publications/jukas_chapter_1_intro.pdf

Korea Herald. (2017, 10 Mei). What Moon Jae-in Pledged to do as President. The Korea Herald http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20170509000521

Lee, C. M. (2020, 13 Mei). A Peninssula of Paradoxes: South Korean Public Opinion on Unification and Outside Powers. Carnegie Endowment for International Peace. https://carnegieendowment.org/2020/05/13/peninsula-of-paradoxes-south-korean-public-opinion-on-unification-and-outside-powers-pub-81737

Moon, Chung-in. (2011). Between Principle and Pragmatism: What Went Wrong with the Lee Myung-bak Government’s North Korean Policy. Journal of International and Area Studies, 1-22.

Nishioka, T. (2019, 27 Mei). Moon Dictatorship in the Offing? South Korea Faces Tense Political Situation. Diakses dari Japan Forward: https://japan-forward.com/moon-dictatorship-in-the-offing-south-korea-faces-tense-political-situation/

Park, S. Nathan. (2019, 31 Desember). South Korea’s Groundog Year. Foreign Policy. https://foreignpolicy.com/2019/12/31/south-korea-2019-moon-diplomacy-groundhog-year/

Snyder, S. A., Geun, L., Young-ho, K., & Jiyoon, K. (2018). Domestic Constraints on South Korea Foreign Policy. Council on Foreign Relations. https://www.cfr.org/report/domestic-constraints-south-korean-foreign-policy

Sun-young, P. (2007, 5 September). Shinsedae: Conservative Attitudes of a ‘New Generation’ in South Korean and the Impact on the Korean Presidential Election. East-West Center. https://www.eastwestcenter.org/news-center/east-west-wire/shinsedae-conservative-attitudes-of-a-new-generation-in-south-korea-and-the-impact-on-the-korean-pres

Tessa, W., & Choi, J. (2018, 23 April). South Korean Youths: ‘We’re Too Busy for Reunification’. BBC News. https://www.bbc.com/news/av/world-asia-43862042

The Economist. (2020, 20 Oktober). Promise Postponed: The President is Struggling to Curb the Power of Big Business. ProQuest. https://remote-lib.ui.ac.id:2182/docview/2123019811?OpenUrlRefId=info:xri/sid:summon&accountid=17242

UN General Assembly Security Council. (2018, 27 April). Panmunjom Declaration. Columbia Law School. https://kls.law.columbia.edu/sites/default/files/content/pics/Panmunjom%20Monitor/Panmunjom%20Declaration.pdf

Work, C. (2018, 16 Februari). South Korea’s Domestic Political Divide on North Korea. The Diplomat. https://thediplomat.com/2018/06/the-inter-korean-thaw-is-changing-how-young-south-koreans-see-the-north/

Rizzah Aulifia merupakan mahasiswi Ilmu Politik di Universitas Indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *