Trudeau Percepat Pemilu Kanada, Kekuasaan Partai Liberal Dipertaruhkan Sejumlah Isu

Kejutan politik terjadi di Kanada ketika Perdana Menteri Justin Trudeau mengumumkan percepatan Pemilu pada Minggu (15/8) lalu. Pemilu yang dipercepat tersebut akan dilaksanakan pada 20 September—kira-kira satu bulan lagi.

Dikutip dari Reuters, Trudeau menyebut bahwa ia membutuhkan “mandat baru” dari masyarakat untuk menjamin keberlangsungan rencana pemulihan COVID-19 yang diajukan oleh pemerintahan Partai Liberal.

“Kami akan mengambil keputusan yang tidak hanya berdampak dalam beberapa bulan, tetapi juga dalam beberapa dekade ke depan,” ujar pria berusia 49 tahun tersebut.

Trudeau pun disebut bertaruh bahwa tingkat vaksinasi yang sudah mencapai 71% dan peningkatan ekonomi akan memperpanjang dan memperkuat posisinya di parlemen. Meskipun demikian, terdapat tantangan besar yang menghantui Kanada sehingga berpotensi menjegal kekuasaan Trudeau di Pemilu nanti.

Pertama, Kanada akan menghadapi lonjakan pengungsi yang tinggi, terutama karena negara tersebut berkomitmen untuk menerima pengungsi sesuai dengan “permintaan” sekutunya, Amerika Serikat, berkaitan dengan pengungsi Afghanistan.

Berkaitan dengan komitmen tersebut, pemerintah Negeri Daun Maple itu pun juga sudah berjanji untuk menempatkan 20.000 pengungsi Afghanistan di wilayahnya.

Namun, lonjakan pengungsi tersebut pun memunculkan masalah baru berupa krisis perumahan. Di Provinsi Nova Scotia, salah satu anggota kelompok sponsor pengungsi menyebut bahwa “hampir tidak mungkin” kelompoknya dapat menemukan rumah bahkan untuk dua keluarga pengungsi baru.

Tidak hanya masalah pengungsi, Justin Trudeau juga disorot karena tidak serius menangani perubahan iklim.

Lori Lee Oates, Pekerja Senior di Pemerintahan Kanada, menulis di CBC News bahwa pemerintahan Trudeau telah melakukan greenwashing atau “pura-pura membuat kebijakan pro-perubahan iklim, padahal kondisi yang ada semakin memburuk.”

Tuduhan tersebut bukan tanpa alasan: Kanada adalah satu-satunya negara G7 yang mengalami kenaikan gas emisi setelah penandatanganan Perjanjian Paris 2016.

Kebijakan wajib vaksin yang dicanangkan Trudeau pun juga menuai kritik dari pihak oposisi. Erin O’Toole, Pemimpin Oposisi dari Partai Konservatif, menyebut bahwa Trudeau melakukan “politisasi” vaksin COVID-19 dengan mencanangkan program wajib vaksinasi nasional.

“Kanada membutuhkan pendekatan yang adil dan seimbang untuk melindungi hak warga negara, termasuk dalam keputusan yang berkaitan dengan kesehatan,” ujar O’Toole.

Oleh karena itu, keputusan percepatan Pemilu yang dilakukan Trudeau pun benar-benar dianggap sebagai “pertaruhan.” Trudeau bisa saja terpilih kembali dengan kursi bagi Partai Liberal yang lebih besar di parlemen, atau tersingkirkan dari kekuasaan.