Tunjukkan Kuasa Partai, Pemerintah Tiongkok Menindak Perusahaan-Perusahaan Teknologi

Globalisasi dan berkembangnya kapitalisme agaknya telah menciptakan kondisi cukup mustahil bagi negara mengontrol perkembangan sektor privat, terutama perusahaan teknologi. Akan tetapi, Tiongkok masih berusaha untuk membatasi perkembangan perusahaan-perusahaan teknologi raksasa.

Tindakan berupa crackdown dan pemberlakuan sanksi berat oleh Tiongkok terhadap perusahaan-perusahaan besar di Tiongkok yang dinilai melanggar peraturan anti monopoli.

Peraturan anti monopoli sendiri adalah peraturan yang dibentuk pada tahun 2008 untuk mencegah tingkat kompetisi yang berlebihan. Peraturan ini adalah peraturan yang sempat menjerat perusahaan raksasa Tiongkok yang dinilai “terlalu besar” dan mulai berlagak seperti kacang lupa kulitnya.

Sebut saja pada peristiwa menghilangnya Jack Ma, CEO Alibaba Group, dari muka publik pada akhir Oktober 2020 hingga Januari 2021. Peristiwa itu sendiri diakibatkan Jack Ma menggunakan posisinya sebagai pebisnis kelas tinggi untuk mengkritik regulasi Tiongkok.

Ketika Alibaba Group memasukkan nama mereka di Bursa Efek New York untuk mendapatkan investasi tambahan, gerakan itu dipandang oleh Xi Jinping sebagai bentuk pengkhianatan Alibaba dari pemerintahan Tiongkok. Apalagi kemungkinan besar dana tambahan akan dialihkan ke perusahaan bawahan Alibaba, Ant Group, yang memegang kontrol atas Alipay.

Alipay memiliki basis data penduduk Tiongkok yang masif dan detail, mulai dari data diri hingga kebiasaan berbelanja. Pemerintah Tiongkok menganggap bahwa masuknya Alibaba ke bursa efek menjadi peluang kebocoran data pengguna Tiongkok ke AS, karena itu Tiongkok membekukan operasi Alibaba dan Ant Group serta memberi denda sebesar US$ 2,8 miliar.

Tiongkok pun mengambil kendali sebagian sistem Alipay untuk diintegrasikan dengan bank pusat Tiongkok, hal ini dinyatakan sebagai suatu cara mencegah penyelewengan lebih lanjut.

Enam bulan setelah menghilangnya Jack Ma pun menyebabkan sesama miliarder seperti CEO Pinduoduo dan Bytedance untuk memilih menghilang dari kehidupan publik.

Baru-baru ini, perusahaan taksi online Didi Chuxing menjadi korban dari crackdown yang intensif setelah mereka memutuskan untuk menjual saham di bursa efek New York.

Walau mengalami sukses dan berhasil dihargai sebesar US$ 70 miliar, Didi Chuxing harus menelan kenyataan pahit bahwa pemerintah Tiongkok telah melancarkan investigasi ke dalam model bisnis Didi Chuxing.

Crackdown terbaru ini tidak hanya merugikan Didi Chuxing sebesar denda 500.000 Yuan (sekitar US$ 77.174), melainkan Didi Chuxing harus memberhentikan registrasi pengguna baru dan menyetop operasi aplikasi karena diduga menyalahi aturan privasi dan menjual data pengguna.

Banyak yang menyatakan bahwa masalah privasi hanyalah sekadar alasan bagi pemerintah Tiongkok untuk membatasi Didi Chuxing. Ada kekhawatiran akan alasan pemberhentian operasi taksi online itu yang sebenarnya adalah cara pemerintah Tiongkok untuk “menghukum” Didi Chuxing dalam usahanya yang dinilai terlalu kompetitif.

Keberlanjutan crackdown yang dijalankan pemerintahan Xi Jinping juga merupakan keberlanjutan dari keinginannya untuk melakukan regulasi berat terhadap internet untuk melawan pengaruh AS. Hal ini dibuktikan dari crackdown yang menargetkan perusahaan berbasis teknologi seperti Alibaba, Tencent, dan Didi Chuxing.

Berbeda dengan crackdown yang dilakukan di negara lainnya, crackdown di Tiongkok bersifat cepat dan jauh lebih tegas. Sistem pemerintahan otoriter Tiongkok menjalankan crackdown dan penyelidikan secepat mungkin dan memberikan denda yang substansial. Bukan hanya itu saja, perusahaan yang dinilai amat menyalahi peraturan berisiko untuk kehilangan konsumen karena statusnya yang akan tercoreng di dalam negeri.

Dengan dilakukannya crackdown terhadap perusahaan-perusahaan teknologi Tiongkok, Partai Komunis Tiongkok sekali lagi sedang bereksperimen dengan kontrol pemerintah atas sektor privat. Selama ini, hal tersebut merupakan keseimbangan yang rapuh, yang tentu saja sangat terpengaruh oleh kejadian baru-baru ini. Tindakan ini tentu akan menimbulkan ketidakpastian perkembangan perusahaan teknologi dan juga sektor privat secara luas di Tiongkok.