What’s in Store for Timor Leste in ASEAN

Belum lama ini, kabar segar mengudara dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) 40 dan 41 Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) di Phnom Penh, Kamboja, bahwa Timor Leste diterima sebagai negara anggota baru ASEAN. Padi di lambang organisasi kawasan yang sebelumnya berjumlah 10 disebut-sebut akan segera bertambah satu. Meskipun Timor Leste belum sepenuhnya diterima karena hanya disetujui in-principle dan sekarang memegang status negara pengamat (observer), berita ini maklum menjadi sorotan sebab proses perjuangan panjang selama 11 tahun kini mulai membuahkan hasil.

Sebagai negara jiran, Indonesia termasuk pihak yang mendorong keanggotaan Timor Leste sedari lama. Syarat untuk memiliki suara bulat (unanimous vote) menjadi penghalang keanggotaan Timor di ASEAN. Pengajuan yang telah dilakukan sejak 2011 tersebut berhadapan dengan penolakan yang didasarkan pada kondisi Timor Leste yang menjadi persyaratan utama menjadi anggota. Misalnya, kondisi kemiskinan di negara bekas koloni Portugis tersebut dinilai hanya akan menyulitkan, mengingat ASEAN mewajibkan biaya keanggotaan penuh sejumlah US$2,5 juta per tahun.

Di dalam negeri, Presiden Timor Leste Jose Ramos-Horta menghadapi keraguan publik akibat kurangnya sumber daya manusia dan ekonomi. Padahal, ASEAN mengadakan ratusan pertemuan di berbagai level di tiap tahunnya. Selain itu, sikap abstain Timor Leste saat voting untuk mengecam junta Myanmar di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga menjadi alasan penundaan.

Bicara soal kemiskinan, menilik sejarah, ASEAN sebetulnya pernah menerima anggota terlepas dari pertimbangan kemampuan negara hingga kaya-miskin-nya. Hal ini dibuktikan dengan masuknya Laos dan Myanmar di 1997 dan Kamboja di 1999. Sebagai organisasi regional yang mensyaratkan aspek geografis dalam menyambut anggota anyar, sudah selayaknya negara yang berada dalam scope Asia Tenggara lekas diluluskan. Meskipun pada dasarnya sistem yang kini tidak dapat disamakan dengan zaman 90-an, kandidat anggota mesti tetap diterima oleh seluruh anggota tetap, mengakui ASEAN Charter, dan bersedia melaksanakan kewajiban anggota.

Keanggotaan Memunculkan Tantangan

Pertumbuhan ekonomi Timor Leste sangat bergantung pada bisnis minyak, melalui dana negara yang dinamai Petroleum Fund. Mengingat sifat komoditas ini yang tidak berkelanjutan, kestabilan ekonomi berada menjadi riskan. Saat ini, Timor Leste tengah beralih pada pemasukan alternatif, misalnya pada ranah pariwisata dan manufaktur. Lebih dari itu, sektor swasta mesti turut digalakkan untuk menarik investasi asing. Faktor yang dapat memastikan intensi perubahan tersebut tentunya adalah institusi, dalam hal ini pemerintah.

Secara administratif, peraturan domestik harus senafas dengan regulasi–atau setidaknya visi–ASEAN, mengingat sifatnya yang mengikat secara hukum (legally-binding). Saat ini, terdapat sejumlah aktor asing yang memberikan bantuan bagi Timor Leste, termasuk di antaranya Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Kebergantungan yang berlebihan terhadap pelbagai kekuatan tersebut, secara tidak langsung, dapat berdampak pada proses pembentukan keputusan yang boleh jadi berpengaruh pula bagi ASEAN. Terlebih, pada urusan diplomasi, sumber daya kementerian luar negeri Timor Leste dipersoalkan karena dinilai belum mampu mengikuti jumlah pertemuan ASEAN yang lumayan banyak dalam kurun setahun.

Pada ranah sosial-kemasyarakatan, situasi sumber daya manusia Timor Leste juga menjadi perhatian. Dengan tingkat pengangguran yang tinggi, perbaikan pendidikan menjadi urgen untuk membangun sumber daya manusia di masa depan. Di samping itu, investasi human capital memang penting untuk diperhatikan, yang harapannya dapat mendorong produktivitas tenaga kerja.

Pada konteks hubungan luar negeri, penerimaan Timor Leste sebagai anggota menjadikan kewajiban moral bagi negara ASEAN lain untuk membantu, suatu hal yang sebelumnya dikhawatirkan oleh Singapura sebagai negara yang menolak keanggotaan Timor Leste. Terlepas dari ketimpangan kemampuan Timor Leste dibandingkan negara lain di kawasan, aktivitas perdagangan menjadi faktor yang dapat membantu posisi dan daya tawar Timor Leste karena menjadi mitra yang penting bagi negara-negara ASEAN.

Meskipun demikian, berkenaan dengan kondisi ketimpangan ekonomi yang dialami, mengejar target ekonomi bagi Timor Leste membutuhkan tenaga dan waktu lebih untuk mencapai kemampuan ekonomi mayoritas negara anggota ASEAN lain.

Hadirnya Peluang Baru

Dalam konteks ekonomi yang lebih luas, keanggotaan di ASEAN berarti akses terhadap ASEAN Economic Community yang membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Timor Leste, mengingat pasar ASEAN meliputi 683 juta jiwa. Terlebih, momentum tersebut memberi kesempatan bagi Timor Leste untuk mendiversifikasi ekonominya, terutama dalam ranah pariwisata dan manufaktur. Selama 2016-2019, lebih dari setengah impor Timor Leste berasal dari negara-negara ASEAN dan mencapai US$2,05 miliar, sedangkan ekspor hanya berada di kisaran US$95 juta. Ketimpangan ini kemudian dapat diminimalisasi karena Timor Leste akan menghadapi hubungan yang lebih erat dengan negara ASEAN lain.

Beberapa waktu lalu, Presiden Jose Ramos-Horta sempat menyatakan akan memilih untuk menjalin kerja sama secara penuh dengan AS maupun Tiongkok apabila ASEAN tidak kunjung menerima keanggotaan mereka. Dalam ranah geopolitik, Timor Leste yang bergantung pada kekuatan asing hanya akan menghambat perkembangan komunitas politik dan keamanan ASEAN.

Hubungan resiprokal yang menguntungkan harus menjadi orientasi dalam membangun kerja sama. Di satu sisi, negara-negara ASEAN harus memberi dukungan yang relevan bagi kebutuhan Timor Leste, seperti penyediaan kapasitas yang berkaitan dengan bantuan pembangunan. Adapun di sisi lain, Timor Leste juga dapat menampilkan kontribusinya terhadap progres ASEAN, sehingga keduanya dapat mengalami kolaborasi yang lebih aktif dan efektif.

Jalaluddin Rizqi Mulia merupakan mahasiswa di Universitas Islam Indonesia. Dapat ditemukan di Instagram dengan nama pengguna @jalaluddinrizqi