Women vs. Regime: Perempuan Chile dalam Pusaran Resistensi dan Konsolidasi Demokrasi

Ilustrasi perlawanan dari para perempuan Chile. Foto: Asosiasi Kerabat-Kerabat Tahanan Politik dan Asosiasi Kerabat Tereksekusi

Setelah berhasil merebut tampuk kekuasaan Chile dari Salvador Allende pada 11 September 1973, Agusto Pinochet dengan cepat meredam gaung-gaung demokrasi di negara tersebut. Ia menutup seluruh institusi demokrasi serta memenjarakan, menyiksa, membunuh dan menghilangkan ribuan orang yang dianggapnya dapat mengganggu stabilitas negara. Di tengah penumpasan tersebut, Pinochet juga mentransformasi ekonomi Chile dengan mengimplementasi ekonomi berbasis pasar sesuai dengan nilai-nilai neoliberal yang dibawa oleh Chicago Boys—para elite Chile yang merupakan alumni Departemen Ekonomi Universitas Chicago. Transformasi ekonomi tersebut berdampak pada meningkatnya angka pengangguran dan pemotongan subsidi yang meningkatkan ketimpangan. Kombinasi dari opresi dan kebijakan neoliberal tersebut tentu menimbulkan kedukaan dan kesulitan ekonomi bagi seluruh rakyat Chile. Namun, esai ini menilai bahwa perempuan menjadi pihak yang paling terdampak. Sebab, sebagian besar dari mereka yang ditahan, dibunuh, dan dihilangkan merupakan laki-laki sehingga ketiadaan mereka memaksa perempuan Chile untuk menavigasi jalan mereka sendiri dan keluarga mereka agar dapat keluar dari badai ekonomi. Kondisi ini membuka jalan bagi perempuan Chile untuk terjun ke ruang publik yang sebelumnya tertutup rapat dan meradikalisasi mereka untuk melakukan protes terhadap rezim militeristik yang opresif. 

Pengorganisasian resistensi oleh perempuan Chile, pengaruhnya terhadap proses transisi demokrasi, dan posisi perempuan dalam proses transisi serta konsolidasi demokrasi di Chile merupakan pokok pembahasan esai ini. Dalam penjelasannya, tulisan ini berargumen bahwa sejak tahun 1980-an, perempuan Chile telah berhasil mengorganisasi sebuah resistensi yang efektif dan cemerlang. Hal ini dimungkinkan karena perempuan Chile mempunyai modal sosial untuk mengorganisasi diri mereka secara mandiri dan mampu melakukan resistensi dalam berbagai aksi. Resistensi tersebut berkontribusi kepada kejatuhan Pinochet dengan meningkatkan tekanan eksternal untuk mengakhiri kediktatoran di Chile. Meskipun demikian, proses demokratisasi yang terjadi setelahnya justru tidak melibatkan perempuan Chile. Namun, berkat upaya tak kenal lelah mereka, perempuan Chile akhirnya dapat diinklusi dalam proses konsolidasi demokrasi. 

A Vibrant Resistance: Perempuan Chile dalam Pusaran Perlawanan terhadap Rezim Represif Pinochet

Perempuan Chile merupakan salah satu komponen masyarakat yang pertama kali bergerak melawan pemerintahan militer di Chile. Mereka mengorganisasi diri melalui tiga lini: 1) organisasi pembela hak asasi manusia seperti Asosiasi Kerabat-Kerabat Tahanan Politik dan Asosiasi Kerabat Tereksekusi; 2) perkumpulan perempuan dari kelas menengah ke bawah; 3) komunitas perempuan feminis berpendidikan lulusan universitas (Baldez, 2003). Perempuan-perempuan ini dapat menggerakkan perlawanan mereka secara mandiri berdasarkan identitas mereka sebagai perempuan karena mereka memiliki tiga modal sosial yang penting. Modal pertama merupakan sumber daya mobilisasi berupa jaringan erat dengan Gereja Katolik yang memberi mereka ruang aman untuk membuat jejaring yang aktif dalam kerangka-kerangka organisasi seperti Mujeres por la Vida, CODEM, dan MOMUPO (Baldez, 2003; Noonan, 1995). Selain itu, perempuan Chile dari kalangan menengah juga mempunyai hubungan yang kuat dengan feminis internasional dan perempuan-perempuan Chile di pengasingan sehingga ide-ide tentang feminisme dapat masuk ke dalam diskursus gerakan perempuan di ranah domestik (Baldez, 2003). Ide-ide tentang feminisme tersebut lalu dikontekstualisasikan sesuai dengan keadaan di Chile dan akhirnya menghasilkan feminisme ala Chile. Konsep inilah kemudian melahirkan sebuah cultural frame—modal kedua—yang dapat memandirikan gerakan perempuan Chile dari gerakan lain (Baldez, 2003). Terakhir, modal yang dimiliki oleh para perempuan ini adalah kesempatan politik yang tersedia sejak mundurnya para lelaki dalam lingkup politik. Kesempatan ini kembali muncul pada demonstrasi besar 1983 yang membuka pintu kelahiran protes-protes lainnya. Di samping ketiga modal tersebut, perempuan Chile juga mengerahkan maternal politics atau memanfaatkan citra mereka sebagai ibu, istri, dan saudara perempuan yang baik dari para korban dalam memprotes pemerintah. Maternal politics ini cukup efektif karena berhasil membuat negara memandang para perempuan hanya sebagai pihak yang mempertahankan keutuhan keluarganya sehingga mereka tidak dianggap bagian dari oposisi (Noonan, 1995; Munoz, 1999).

Selama pergerakannya, perempuan-perempuan Chile menggunakan berbagai aksi nirkekerasan untuk mengamplifikasi suara mereka. Dalam kerangka organisasi, mereka kerap melakukan demonstrasi atau aksi-aksi simbolik. Aksi publik yang pertama kali diorganisasi oleh perempuan Chile berupa perantaian diri di pagar gedung kongres untuk memprotes pelanggaran HAM yang kerap terjadi (Munoz, 1999). Seiring berkembangnya waktu, perempuan Chile mulai mengadakan aksi publik dalam skala yg lebih besar. Salah satu demonstrasi terbesar diorganisasi oleh Mujeres por la Vida pada akhir Desember 1983 (Baldez, 2003). Aksi ini berlangsung di jalanan Santiago tepatnya di depan Teater Caupolicán dan dihadiri oleh lebih dari 10.000 perempuan Chile dari segala lini yang berkolaborasi untuk membentuk gerakan perempuan multidimensional dengan jangkauan yang luas (Baldez, 2003).

Selain turun ke jalan, perempuan Chile juga memanfaatkan berbagai bentuk seni dalam upayanya untuk mempopulerkan isu yang mereka bawa. Hal ini misalnya dilakukan oleh Isabel Allende yang menulis buku berjudul House of Spirit, serta Isabel Parra dan Rebeca Godoy yang menciptakan lagu-lagu perlawanan seperti Décimas a los Estudiantes dan Décimas por Rebelion untuk menentang kekejaman rezim (Munoz, 1999). Selain aktivisme seni yang dilakukan tokoh-tokoh tersebut perempuan Chile juga kerap membangkang melalui puisi, mural atau grafiti, dan pertunjukan teater (Munoz, 1999). 

Terakhir dan yang paling marak dilakukan, perempuan Chile mengorganisasi resistensi mereka dengan membuat arpilleras atau hiasan dinding ala Chile dalam lokakarya yang diadakan oleh Vikariat Solidaritas Gereja Katolik. Awalnya, lokakarya tersebut hanya diadakan untuk menambah pemasukan perempuan kelas menengah ke bawah di kota-kota kumuh di Santiago (Boldt & White, 2011). Sebab, hiasan tersebut dapat dijual ke luar negeri oleh pengurus Vikariat dan dapat menghasilkan sejumlah uang (Boldt & White, 2011). Namun dengan semakin represifnya rezim, arpilleras pun mengalami perkembangan fungsi menjadi surat kabar kain yang mengilustrasikan peristiwa-peristiwa penting yang sedang terjadi. Peristiwa tersebut dapat berupa kabar baik seperti pendirian ollas communes atau dapur umum oleh para perempuan untuk membagikan makanan pada komunitas mereka ataupun kabar buruk seperti pembuangan jasad para tahanan ke laut lepas (Moya-Raggio, 1984; MOLAA, n.d.). Adanya transisi fungsi ini memungkinkan arpilleras untuk memuat berbagai simbolisme dan pernyataan protes atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dan kebijakan ekonomi rezim yang merugikan rakyat.

Salah satu simbolisme yang marak digunakan oleh para arpilleristas—julukan para perempuan pembuat arpilleras—adalah tanda tanya (“?”) yang merupakan tuntutan kepada pemerintah kejelasan tentang nasib orang-orang terkasih mereka yang hilang. Pada akhirnya, tema dari arpilleras yang beredar di luar negeri pun ikut berubah menjadi arpilleras yang mengilustrasikan keadaan rakyat Chile dan perlawanan yang mereka lakukan. Hal ini meningkatkan kesadaran masyarakat internasional tentang kejahatan rezim yang terjadi di Chile. Kesadaran tersebut lalu termanifestasi dalam bentuk tekanan eksternal terhadap Chile untuk menyingkirkan Pinochet dan junta militernya melalui Plebisit 1988 (Boldt & White, 2011). 

Terpecah, Tersingkir, Terbentuk: Perempuan dalam Transisi dan Konsolidasi Demokrasi Chile

Berkat kampanye besar-besaran yang dilakukan oleh rakyat Chile untuk memilih “no” dalam Plebisit 1988, Pinochet pun dapat dilucuti dari perannya sebagai Presiden Chile yang ke-29 pada tahun 1990. Dalam senjang waktu setahun tersebut, Chile mulai memasuki proses transisinya menuju demokrasi. Transisi tersebut dipimpin oleh partai-partai yang muncul pasca pengesahan sebuah undang-undang pada 1987 yang memperbolehkan pembentukan partai politik. Kemunculan kembali partai politik tersebut mulai meminggirkan peran gerakan sosial—termasuk gerakan perempuan—dalam panggung politik Chile. Hal ini menimbulkan dilema dalam tubuh gerakan perempuan. Sebab, sebagian dari mereka merasa bahwa mereka harus terlibat dalam partai politik untuk memperjuangkan agenda perempuan dalam transisi demokrasi (Waylen, 1995). Sementara itu, sebagian yang lain merasa bahwa lebih penting bagi gerakan perempuan untuk mempertahankan karakteristik akar rumputnya (Waylen, 1995). Perbedaan pendapat ini lalu memunculkan friksi dalam tubuh gerakan perempuan Chile antara yang bergabung dengan partai atau politicas dan yang pro-independen atau feministas (Waylen, 1995). Alhasil, Perempuan Chile tidak bisa lagi menyatukan suara mereka untuk mempengaruhi proses transisi demokrasi yang sedang terjadi. 

Meskipun demikian, pada kenyataannya, memasuki arena politik Chile saat partai tradisional kembali berkuasa tidak semudah yang dibayangkan. Menurut Stuven (2013), hal ini dikarenakan oleh kultur partai politik di Chile yang sangat patriarkis sejak awal pembentukannya di awal abad ke-20. Perempuan yang baru masuk ke ranah politik pada 1920-1930 akhirnya tidak bisa diakomodasi kepentingannya sehingga mereka hanya boleh masuk ke bidang partai yang sesuai peran gender tradisional mereka saja (Stuven, 2013). Pola yang sama berlanjut pada masa hegemoni partai pada tahun 1987-1989 karena perempuan kembali tidak diinklusi dalam proses demokratisasi. Bagi para perempuan yang terjun ke partai politik, pengeksklusian ini tampak dari belum adanya skema restrukturisasi representasi dalam partai yang memungkinkan perempuan untuk mendapatkan mengakses dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan (Waylen, 2015). Akibatnya, perempuan pun tidak bisa memasukkan agenda-agenda mereka dalam proses ini sehingga transisi demokrasi yang terjadi tidak disertai dengan transisi kesetaraan gender pula. 

Eksklusi perempuan dalam transisi demokrasi tersebut kemudian mendorong para politicas yang tergabung dalam koalisi Concertación untuk membuat faksi mereka sendiri dalam partai yang kemudian dinamakan Concertación de Mujeres por la Democracia (Waylen, 1995). Concertación perempuan ini memiliki tujuan untuk mengangkat isu keperempuanan dalam lingkup politik nasional, meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemilihan umum, dan merumuskan program-program terkait keterlibatan perempuan dalam pemerintahan yang demokratis di masa depan (Waylen, 1995). Para perempuan yang tergabung dalam Concertación ini kemudian membentuk sebuah proposal yang diinkorporasi dalam manifesto pemilu milik koalisi yang salah satunya menuntut negara untuk menginstitusionalisasikan kepentingan-kepentingan perempuan dengan mendirikan kementerian perempuan (Waylen, 2000). Sayangnya, tuntutan ini tidak dipenuhi dan sebagai gantinya, pemerintah justru mendirikan sebuah agensi bernama Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM). 

SERNAM sendiri mempunyai tugas untuk merancang, mengajukan, dan mengkoordinasi implementasi kebijakan gender di kementerian-kementerian lain (Okeke-Ihejirika dan Franceschet, 2002). Namun, dalam pelaksanaannya, SERNAM memiliki beberapa kontradiksi. Problem yang paling mendasar adalah penempatannya di bawah pengawasan Kementerian Perencanaan yang bernuansa maskulin meski telah jelas bahwa SERNAM ada untuk mengadvokasi kesetaraan gender dan hak-hak perempuan dalam tubuh pemerintahan (Waylen, 1995). Programnya untuk mengedukasi para pegawai sipil tentang kesetaraan gender pun tidak berjalan dengan efektif karena kehadiran dalam program tersebut bersifat sukarela (Waylen, 1995). Selain itu, UU yang mendasari pembuatan SERNAM juga menghadapi banyak gugatan dari kelompok Gereja Katolik dan partai-partai berhaluan kanan. Konsekuensinya, fungsi SERNAM untuk mengeksekusi proyek di lapangan dan beberapa fungsi lainnya harus dicabut atau direduksi (Waylen, 1995). Program-program terkait aborsi, perceraian, serta hak seksual dan reproduksi pun dihapuskan dari rencana kerja SERNAM kala itu. Hal ini menunjukkan bahwa SERNAM harus berkompromi dengan kepentingan pemerintah dan menjalankan program-program yang sesuai dengan agenda pemerintah yang cenderung berfokus pada sektor ekonomi serta pengentasan kemiskinan (Waylen, 1995). Program-program ini menuai kritik karena dinilai menjauhi prinsip pemberdayaan yang dipegang teguh oleh gerakan perempuan akar rumput (Waylen, 1995). 

Terlepas dari kontradiksi dan kritik tersebut, SERNAM sebenarnya cukup berhasil dalam menyusun sejumlah proyek percontohan yang dapat membantu perempuan dari rumah tangga berpenghasilan rendah, para remaja yang hamil, dan korban-korban KDRT (Okeke-Ihejirika & Franceschet, 2002). SERNAM juga telah meloloskan undang-undang perlindungan buruh perempuan dan mencabut UU yang membedakan hak asasi dari anak-anak yang lahir di luar dan di dalam pernikahan (Okeke-Ihejirika & Franceschet, 2002). Tak berhenti di situ, SERNAM pun telah sukses meluncurkan CIDEMS (Information Centres on Women’s Rights) yang berfungsi sebagai pusat penyebaran informasi untuk perempuan (Waylen, 2000). Melihat kenyataan ini dapat dikatakan bahwa meskipun tak sempurna, SERNAM telah dapat berperan sebagai kendaraan politik perempuan Chile yang memungkinkan agenda-agenda perempuan untuk diinklusi dalam agenda pemerintah pada proses konsolidasi demokrasi.

Di luar kerangka SERNAM, beberapa perempuan juga terjun langsung dalam kontestasi politik. Melalui Concertación de Mujeres, perempuan-perempuan tersebut mengajukan diri mereka sebagai representasi koalisi dalam pemilu. Namun, daya saing kandidat perempuan dalam pemilihan umum ternyata masih sangat rendah. Dalam pemilu pertama yang dilaksanakan pada 1989, perempuan hanya menempati 5.8% dari seluruh kursi legislatif yang tersedia, tanpa ada satupun dari yang terpilih untuk menduduki senat (Waylen, 2000). Pada tahun pemilihan umum selanjutnya, tren yang terjadi masih menunjukkan kesamaan. Perempuan hanya menempati 8% dari keseluruhan parlemen dan masih belum ada yang terpilih menjadi anggota senat (Waylen, 2000). Representasi perempuan dalam politik praktis baru meningkat secara signifikan pada tahun 1997 saat tingkat keterpilihan perempuan meroket di angka 18% dan sepuluh orang akhirnya dapat memasuki senat. Sejak saat itu, representasi perempuan di kongres maupun senat Chile perlahan mengalami peningkatan bertahap yang menunjukkan makin diinklusinya perempuan dalam proses konsolidasi demokrasi di Chile. 

Berdasarkan penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa perempuan Chile dapat mengorganisasi gerakan perlawanan yang efektif karena mereka memiliki sumber daya mobilisasi berupa jaringan yang luas, cultural framing berupa feminisme yang sesuai konteks Chile, dan kejelian dalam pemanfaatan kesempatan politik yang tersedia. Selain itu, efektivitas dalam penggugatan pelanggaran HAM yang terjadi mayoritas berasal dari adanya penggunaan maternal politics oleh perempuan-perempuan terdekat korban. Dalam upayanya untuk melawan Pinochet dan jajaran juntanya, perempuan Chile melakukan berbagai aksi nirkekerasan, di antaranya adalah dengan mengorganisasi aksi turun ke jalan dan membuat berbagai karya seni serta kerajinan—utamanya arpilleras. Meskipun demikian, dalam transisi demokrasi, gerakan perempuan sempat terpinggirkan karena adanya friksi dalam gerakan dan kultur partai politik tradisional Chile yang amat maskulin. Hal ini memancing protes baru di kalangan politica yang akhirnya membuat faksi sendiri dalam Concertatión dan membuat proposal pendirian kementerian perempuan. Tuntutan tersebut tidak diterima oleh pemerintah dan sebagai gantinya SERNAM didirikan. Melalui SERNAM dan partisipasi langsung dalam politik melalui pemilihan umum, perempuan Chile akhirnya berhasil memasukkan sejumlah agenda mereka dalam proses konsolidasi demokrasi.

Referensi:

Baldez, L. (2003). Women’s movements and democratic transition in Chile, Brazil, East Germany, and Poland. Comparative Politics35(3), 253. https://doi.org/10.2307/4150176  

Boldt, K., & White, T. J. (2011). Chilean Women and Democratization: Entering Politics through Resistance as Arpilleristas. Asian Journal of Latin American Studies24(2), 27–44. Retrieved December 18, 2021, from https://www.researchgate.net/publication/273381503_Chilean_Women_and_Democratization_Entering_Politics_through_Resistance_as_Arpilleristas.  

MOLAA. (n.d.). Arte, mujer y memoria: Online exhibition – aftermath. Museum of Latin American Art (MOLAA). Retrieved December 19, 2021, from https://molaa.org/arpilleras-online-aftermath.  

Munoz, B. V. (1999). WHERE ARE THE WOMEN? The Case of Chilean Women: 1973-1989. International Social Science Review74(1/2), 3–19. https://www.jstor.org/stable/41882290

Noonan, R. K. (1995). Women against the state: Political opportunities and collective action frames in Chile’s transition to democracy. Sociological Forum10(1), 81–111. https://doi.org/10.1007/bf02098565.  

Okeke-Ihejirika, P. E., & Franceschet, S. (2002). Democratization and state feminism: Gender politics in Africa and Latin America. Development and Change33(3), 439–466. https://doi.org/10.1111/1467-7660.00262.  

Stuven, A. M. (Host). (2013, October 3). Women Inclusion in the History of Chilean Public Sphere: A Contemporary View [Audio podcast episode]. In Sydney Ideas. The University of Sydney. https://open.spotify.com/episode/7E4lNMoSTFrQ5UxNoVNRfB?si=fFLjiw8QSFSo3zj2wt1dCQ 

Waylen, G. (1995). Women’s movements, the State and democratization in Chile. IDS Bulletin26(3), 86–93. https://doi.org/10.1111/j.1759-5436.1995.mp26003010.x

Waylen, G. (2000). Gender and democratic politics: A comparative analysis of consolidation in Argentina and Chile. Journal of Latin American Studies32(3), 765–793. https://doi.org/10.1017/s0022216x00005939.  

Sekarini Wukirasih adalah mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada dan salah satu staf dalam tim penulis Kontekstual. Ia dapat ditemukan di Instagram dengan nama pengguna @skrsekar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *