Yang Sering Terlupakan: Bagaimana Situasi Domestik Memengaruhi Pandangan Internasional Suatu Negara

Ilustrasi Presiden Joe Biden dengan seorang berkulit hitam. Foto: Matt Rourke/AP

Konflik politik internasional bermunculan tiada henti. Perang, aksi teror, dan invasi datang silih berganti. Dan kita selalu tergoda untuk mengetahui: bagaimana negara-negara di dunia bersikap? Mendukung, menolak, mengutuk, atau tidak buka suara? Negara seolah jadi entitas tunggal, utuh—layaknya manusia, yang punya arah moral dan tujuan yang jelas. 

Di dalam konflik politik internasional, kita seolah bisa melihat negara-negara sebagai sosok anak SD yang berinteraksi satu sama lain. Pertikaian antar negara kita lihat sebagai pertikaian antara dua anak SD. Dua anak manusia yang punya jalan pikir masing-masing. Sementara itu, anak-anak lain mengerubungi. Ada yang melerai, menonton saja, atau memberi dukungan pada salah satu yang berkelahi. Akan tetapi, saya kira ini pandangan yang terlalu simplistik. Kita bisa coba melihat lebih detail.

Ketika ada berita mengenai suatu negara yang menyatakan ini atau melakukan itu terhadap konflik di suatu wilayah, apa yang sesungguhnya dimaksud dari negara: seluruh rakyat-nya, presidennya, atau pemerintahnya? Ketika misalkan suatu berita memuat judul “Indonesia Mengecam Kekerasan yang Dilakukan Israel kepada Rakyat Palestina”, siapa yang dimaksud dari “Indonesia”? Apakah “seluruh rakyat Indonesia” atau “pemerintah Indonesia” atau “presiden Indonesia”? Siapa sebetulnya yang mengecam dan punya kekuatan untuk membuat kecamannya didengar?

Saya kira ini pertanyaan yang patut direnungi dalam melihat sikap negara-negara terhadap konflik internasional. Dengan melakukannya, kita jadi semacam membawa kaca pembesar untuk melihat unit-unit kecil dalam bagaimana sebuah negara membuat keputusan. Ketika Israel menyerang Palestina, siapa sih yang memerintahkan penyerangan? Ketika Indonesia mengecam Israel, siapa sih yang memutuskan untuk mengecam? Dan kita tahu, jawabannya ada pada para penguasa. Mereka yang punya otoritas: presiden, perdana menteri, kaisar, dan lainnya. Ujung-ujungnya, yang kita katakan sebagai negara cuma akumulasi keputusan dari satu atau sekumpulan elit penguasa yang punya motif mereka masing-masing. Dan apa motif mereka: menyelamatkan negara lain, mempertahankan kekuasaan di negeri sendiri, atau lainnya?

Dalam konteks sikap internasional, saya kira penelahaan yang lebih jauh mengenai siapa yang dimaksud dari negara menjadi penting. Kita tidak lagi melihat negara sebagai satu manusia yang punya pikiran masing-masing. Tidak juga sebagai representasi rakyat yang mendiaminya. Kita melihat negara sebagai representasi penguasa. Mungkin kita bahkan bisa mereduksi negara lebih jauh sampai ke presiden atau perdana menteri atau raja.  Tentu, hal ini bukan dimaksudkan untuk melihat para pemimpin tersebut sebagai sosok yang otoriter. Konteksnya adalah sikap terhadap dunia internasional yang dilakukan negara adalah sikap penguasa negara tersebut. Bukan yang lain. Hal ini karena (atau: dengan asumsi bahwa) merekalah yang punya kuasa untuk membuat pernyataan-pernyataan atau sikap militer.

Dari sini, banyak pertanyaan bermunculan. Siapa yang memengaruhi sikap “negara” alias penguasa negara? Sebagai manusia, apa yang ia inginkan dari sikapnya: sekadar hidup tenang, memperpanjang masa kekuasaan, atau mewujudkan gagasan grandeur untuk memperbaiki keadaan negara lain? Dan untuk mewujudkan itu, kepada siapa ia bergantung: rakyat di negaranya, rakyat di negara seberang, bantuan internasional, atau yang lain?

Akhirnya, lagi-lagi saya tekankan, negara tidak lagi terlihat sebagai satu manusia utuh atau representasi orang-orang di dalamnya, tetapi representasi dari orang-orang yang berkuasa di dalamnya. Kita bisa melihat sikap negara di dalam dunia internasional sebagai perwujudan dari keinginan para penguasa yang dikekang dan dipengaruhi pula oleh dinamika dari elit-elit politik yang memengaruhi jalan kekuasaannya. Salah bersikap, ia kehilangan kuasa atau—dalam beberapa kasus—nyawa. 

Berbicara soal ambisi penguasa, sulit untuk tidak tergoda melihatnya sebagai ambisi kekuasaan. Tapi saya kira tidak semudah itu. Sosok manusia tak bisa direduksi hanya sebagai mesin pengakumulasi kuasa. Segala perjuangan panjang para pahlawan untuk kemerdekaan kita misalnya, rasanya sulit untuk dilihat hanya sebagai upaya mereka untuk menggapai kekuasaan domestik alih-alih sebentuk upaya mewujudkan cita-cita besar terhadap Indonesia. 

Akan tetapi, setidaknya perspektif ini bisa memberi kesadaran bahwa keputusan internasional suatu negara bisa digunakan untuk memperkuat kekuasaan elit penguasa di dalamnya. Dalam demokrasi, pernyataan-pernyataan dukungan dan kecaman bisa digunakan untuk menarik simpati rakyat di negeri sendiri. Atau dalam otokrasi, invasi-invasi mengerikan bisa dilakukan demi memberi jatah ekonomi, kekuasaan, atau apapun kepada beberapa elit politik yang mesti dipuaskan. Untuk mempertahankan kekuasaannya, seorang penguasa pada akhirnya (dan biasanya) membutuhkan orang-orang dari dalam negara. Bukan di luar. 

Kebutuhan penguasa negara untuk memuaskan “orang-orang penting” ini tak hanya terefleksi dalam melihat dia sebagai sosok pengejar kekuasaan. Sebagai sosok idealis yang mengejar utopia, ia pun akan terkekang oleh mereka. Kalau keputusan internasional yang ia buat tak memperhitungkan “orang-orang penting” di negeri sendiri, kekuasaannya bisa hilang dan keputusannya  jadi tak punya arti. Kita bisa melihat keadaan ini dari dua sisi. Pertama, soal bagaimana keputusan internasional digunakan sebagai alat untuk memperluas kekuasaan domestik semata.  Kedua, soal bagaimana keputusan internasional digunakan untuk mewujudkan cita-cita ideologis seorang pemimpin, tapi dibatasi oleh usahanya untuk mempertahankan kekuasaan dalam negeri.

Dalam konflik Palestina-Israel yang sedang hangat, kita bisa memperoleh pemahaman menarik dari perspektif tersebut. Menilik urusan dalam negeri Palestina, kita bisa mengkaji bagaimana respon-respon perbedaan respon antara Hamas dan Fatah terhadap konflik dengan Israel akan memengaruhi penerimaan rakyat Palestina terhadap keduanya—yang berdampak pada hasil pemilihan umum anggota parlemen dan presiden nantinya. Kita juga tak boleh luput menengok keputusan Presiden Mahmoud Abbas yang menunda pelaksanaan kedua pemilihan umum tersebut dengan alasan keadaan yang tak menentu di Jerusalem (yang oleh beberapa pihak diduga lebih karena rendahnya popularitas Abbas). Menilik urusan dalam negeri Israel, kita bisa mengkaji bagaimana pernyataan dan keputusan Benjamin Netanyahu soal penyerangan terhadap Palestina berdampak pada persepsi masyarakat Israel terhadap ia dan partainya (yang akan berpengaruh apabila pemilihan legislatif kembali dilaksanakan tahun ini). Begitupun dengan respons Indonesia, kita bisa mengurai bagaimana pernyataan presiden Joko Widodo dan sejumlah elit politik terhadap isu Palestina akan memengaruhi persepsi masyarakat (yang nantinya bisa mempengaruhi elektabilitas) terhadap mereka.

Jadi, dengan melihat sikap negara terhadap konflik internasional dari kacamata penguasa di dalamnya (dan respon mereka terhadap situasi politik domestik), saya kira kita bisa memperoleh sudut-sudut baru untuk memperkaya pemahaman terhadapnya. Penyerangan yang mengerikan, kebungkaman yang patut dipertanyakan, dan bermacam keputusan negara lainnya bisa kita coba refleksikan ke keadaan politik domestik yang menaungi kalkulasi politik penguasa di dalamnya untuk menengok ke luar: bahwa dengan keputusan macam ini dia bisa merebut hati segelintir elit atau sebagian rakyat di wilayahnya. 

Gagasan yang tertuang dalam artikel ini berhutang banyak pada konsep bagaimana politik bekerja yang dijelaskan di buku Dictator’s Handbook karya Bruce Bueno de Mesquita dan Alastair Smith.

Hanif Amin adalah mahasiswa Ilmu Politik Universitas Indonesia. Dapat ditemui di media sosial dengan nama pengguna @hanifamin66 (Instagram) dan @gondolasoy (Twitter)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *