Afghanistan, Vietnam, dan Pelajaran bagi Amerika Serikat yang Sombong akan Hegemoninya

llustrasi seorang tentara AS yang mengunjungi pemakaman di Arlington, Virginia. Foto: AFP via Getty Images)

Setelah hampir 20 tahun sejak AS menginvasi Afghanistan pada akhir 2001, Presiden AS Joe Biden akhirnya mengumumkan penarikan tentara AS dari negara tersebut pada 11 September 2021—bahkan dipercepat menjadi tanggal 31 Agustus—yang dilakukan dengan masif dan cepat. Penarikan tentara AS tersebut pun menjadi “durian runtuh” bagi Taliban, musuh AS selama 20 tahun terakhir, yang langsung melancarkan serangan masif pada awal Mei 2021 terhadap berbagai posisi pemerintah Afghanistan. Hanya dalam waktu tiga bulan, Taliban sudah berhasil menguasai seluruh Afghanistan dan menjatuhkan pemerintahan Afghanistan yang dibentuk AS.

Situasi tersebut mengingatkan berbagai pihak akan pengalaman yang AS juga alami pada Perang Vietnam. Saat itu, pasca penarikan pasukan AS dari Vietnam pada 1973, Vietnam Utara mendapatkan momentum untuk menyerang Vietnam Selatan yang kehilangan dukungan AS secara signifikan, baik secara personel maupun finansial. Hanya dalam dua tahun, Vietnam Utara berhasil menaklukkan Vietnam Selatan, menduduki ibukota Saigon, dan mengakhiri Perang Vietnam yang juga berlangsung sekitar 20 tahun lamanya.

Apakah AS, sebagai negara dengan anggaran militer terbesar di dunia, akan kembali malu karena gagal dalam perang melawan gerilyawan untuk kedua kalinya? Mungkin. Lalu, apakah AS akan kembali mengalami Vietnam Syndrome untuk yang kedua kalinya? Bisa saja. Yang pasti, AS tampaknya belum belajar bagaimana perang yang ia lakukan di kedua negara merupakan bentuk kesombongannya sendiri akan posisi hegemoninya di dalam sistem internasional—dan langsung mendapatkan karma setelahnya.

Kesombongan Berkedok “Liberalisme”

Jika merujuk kepada definisi HI tradisional, hegemoni dapat dimaknai sebagai dominasi sistem atau politik dunia oleh entitas negara tertentu (Valladao, 2006). Kemudian, mengikuti teori yang dikemukakan oleh Modelski (1978), dominasi tersebut diperoleh dari kemampuan suatu negara untuk tampil sebagai pemenang dalam “perang hegemonik” dan membuat suatu tatanan dunia baru di bawah pimpinannya. Hal tersebutlah yang diraih oleh AS sejak akhir Perang Dunia II ketika negara tersebut memenangkan “perang hegemonik” tersebut dan membentuk tatanan dunia baru yang mengedepankan nilai-nilai liberal.

Berbagai bentuk hegemoni AS seakan sudah menjadi suatu “pengetahuan umum” bagi masyarakat dunia. Bagaimana tidak? AS memiliki status sebagai anggota nuclear club, memegang kemampuan untuk melakukan proyeksi kapabilitas di hampir seluruh belahan dunia melalui berbagai pangkalan militer dan armada kapal induk, dan menduduki posisi ekonomi terbesar di dunia. Kemampuan dan status hegemon tersebut juga berperan dalam menyebarkan nilai, ideologi, atau budaya yang sesuai dengan kehendak AS, yakni liberalisme. Berbagai bentuk hiburan, restoran cepat saji, dan media kebudayaan lain di dalam bingkai “American Dream” juga mendukung penyebaran liberalisme tersebut dan ikut serta melanggengkan hegemoni AS (Kasiyarno, 2014).

Namun, posisi AS sebagai hegemon juga mengisyaratkan kemampuan lainnya: AS mampu menjadi “global policeman” yang seakan memiliki hak untuk mengintervensi negara yang dianggap menyimpang dari norma-norma dalam hegemoninya. Cukup membentuk diskursus atau opini yang menjustifikasi intervensi dan disebarkan oleh media massa, AS dapat dengan mudah meraih legitimasi yang dibutuhkan untuk melakukan tindakan pelanggaran kedaulatan tersebut. AS juga memiliki hak veto di DK PBB yang dapat digunakan untuk memblok kecaman terhadapnya di ranah institusi internasional sehingga Negeri Paman Sam itu tidak perlu khawatir akan balasan dunia atas intervensi unilateralnya. Dengan superioritas militer, ekonomi, budaya, dan pembentukan opini, AS pun seakan dapat bertindak apa saja di dunia untuk menunjukkan taji hegemoninya sebagai “global policeman”.

Vietnam dan Afghanistan pun menjadi dua “korban” utama dari gelagat “global policeman” hegemoni AS karena kedua negara tersebut tidak tunduk kepada liberalisme AS: satu negara adalah penganut paham komunis yang mengancam posisi negara di selatannya yang pro-liberalisme AS, satu negara lainnya adalah negara Islam garis keras yang menjadi salah satu basis terorisme terhadap negara-negara “thagut” liberal. Saat momen yang tepat untuk melegitimasi intervensi militer tiba, AS langsung memanfaatkannya dengan menciptakan diskursus yang menjustifikasi intervensi tersebut: Presiden AS Lyndon B. Johnson menggunakan retorika “mendukung kebebasan dan menjaga perdamaian di Asia Tenggara” setelah insiden Teluk Tonkin untuk melegitimasi intervensi di Vietnam dan George W. Bush menggunakan retorika “global war on terror” setelah 9/11 untuk melegitimasi invasi Afghanistan.

Apa yang terjadi setelah dimulainya intervensi tersebut sudah tertuliskan di dalam sejarah. Di Vietnam, AS dapat dengan mudah membantu pertahanan “kawan liberalisme” mereka, Vietnam Selatan, dan mengebom Vietnam Utara secara kontinyu. Sementara itu, AS berhasil mengalahkan Taliban dalam dua bulan di Afghanistan dan membentuk pemerintahan sipil berorientasi demokrasi liberal yang pada awalnya dipimpin Hamid Karzai (Katzman & Thomas, 2017). Diiringi dengan jatuhnya jutaan korban sipil tak bersalah, AS pun memperlihatkan bagaimana ia dapat dengan sombongnya “menghukum” mereka yang tidak patuh kepada hegemoni AS.

Tampaknya, AS selalu tergesa-gesa untuk menyombongkan dirinya.

Akibat Kesombongan: Perang Berkepanjangan, Biaya, dan Opini Publik

Superioritas militer dan kesombongan yang AS miliki dari hegemoninya ternyata memiliki implikasi besar terhadap kelangsungan peperangan: AS menjadi cenderung mengecilkan estimasi kekuatan lawan dan melebih-lebihkan kapabilitas AS sendiri. Di Vietnam, komandan perang AS Jenderal William Westmoreland merasa bahwa AS yang memiliki superioritas pasukan mampu mengalahkan Vietnam melalui strategi perang konvensional: terjunkan pasukan sebanyak-banyaknya, kunci lawan dalam suatu pertempuran konvensional, dan hancurkan mereka dengan serangan masif dari artileri (Wiest, 2002). Sementara itu, AS dan tentara koalisi di Afghanistan meremehkan kapabilitas Taliban sebagai pemberontak model kuno dan terbelakang (Dorronsoro, 2009), apalagi dengan mempertimbangkan kapabilitas AS dan sekutunya yang memiliki kecanggihan teknologi dan superioritas udara.

Dampaknya, AS lupa bahwa musuh mereka di Vietnam dan Afghanistan memiliki kemampuan strategi yang baik dan penguasaan geografis setempat. Vietnam segera menetapkan perang gerilya sebagai strategi perang mereka melawan AS yang superior (Wiest, 2002) dan Taliban mengadopsi struktur kepemimpinan yang terdesentralisasi agar organisasi mereka tidak mudah goyah jika ada pemimpin yang tewas (Dorronsoro, 2009). Didukung oleh penguasaan mereka terhadap kondisi geografis berupa hutan belantara di Vietnam dan gua beserta pegunungan di Afghanistan, Vietnam Utara-Vietcong dan Taliban pun sukses menahan serangan AS. Akibatnya, AS harus makin larut terjun ke dalam peperangan, entah karena merasa “musuh dapat dikalahkan sedikit lagi” atau tidak ingin kehilangan muka di depan komunitas internasional.

Peperangan berlarut akan memunculkan masalah baru bagi AS: biaya yang semakin tinggi dan boros. Jika disesuaikan dengan inflasi dolar hingga tahun 2021, AS telah mengucurkan lebih dari $1,7 triliun untuk Perang Vietnam, yaitu $1,2 triliun pengeluaran masa perang 1965–1975 dan $508 miliar biaya tidak langsung seperti utang dan tunjangan veteran (Miller, 2007). Di Afghanistan, AS sudah menghabiskan $2,26 triliun untuk biaya peperangan, rekonstruksi, pelatihan tentara, dan pengeluaran tidak langsung lainnya (Debre, 2021). Sebagai perbandingan, total pengeluaran AS di Vietnam dan Afghanistan setara dengan hampir 4 kali lipat PDB Indonesia yang hanya sebesar $1,058 triliun (World Bank, 2020). Dengan demikian, bisa dibayangkan betapa borosnya pengeluaran AS untuk peperangan yang tidak bisa mereka menangkan.

Peperangan berlarut dan pemborosan biaya juga memunculkan masalah lain bagi AS: penurunan dukungan publik. Seiring berjalannya waktu, masyarakat AS akan semakin gerah terhadap peperangan yang terjadi karena hanya menambah biaya dan korban jiwa, tetapi tidak mampu mencapai tujuan yang diinginkan sehingga opini publik pun berbalik menentang peperangan yang AS lakukan (Lunch & Sperlich, 1979). Opini publik pun menjadi perhatian penting bagi pembuat kebijakan di AS karena masalah politis: jika publik tidak menyukai kebijakan yang ada, publik berkemungkinan besar tidak akan lagi memilih para pembuat kebijakan tersebut—pemerintah petahana—pada pemilu selanjutnya.

Pada November 1964, hanya 13% publik AS yang mendukung penarikan pasukan dari Vietnam. Namun, pada April 1972, 73% publik AS mendukung penarikan pasukan dari Vietnam (Lunch & Sperlich, 1979). Penurunan dukungan publik terhadap Perang Vietnam pun berpengaruh terhadap penurunan approval rating dari Lyndon B. Johnson secara masif, dari 70% pada 1964 menjadi di bawah 50% pada 1968 (Coleman, n.d.).

Hal serupa juga dialami dalam invasi Afghanistan. Pada Oktober 2001, 88% publik AS mendukung invasi terhadap negara tersebut (Gallup, 2001). Namun, pada Juli 2021, opini publik AS terpecah secara seimbang: 47% melihat invasi Afghanistan sebagai kesalahan, 46% melihat tidak ada kesalahan menginvasi Afghanistan (Gallup, 2021). Approval rating dari Joe Biden pun juga mencapai titik terendah sejak pelantikannya pada bulan Januari, yaitu sebesar 46% (Kahn, 2021).

Pada akhirnya, kerugian yang diperoleh AS menjadi semakin lebih besar dibandingkan keuntungan yang ia dapatkan. Anggaran yang seharusnya dapat dialokasikan untuk menunjang sektor-sektor esensial terpaksa dialihkan untuk membiayai perang berkepanjangan tanpa akhir yang jelas. Opini publik pun berbalik menentang agenda hegemoni AS dan mengancam posisi politik pemerintahan petahana sehingga AS sadar bahwa negara adidaya itu harus mengakhiri perang yang ia lakukan. Sayangnya, ketika AS sadar akan hal tersebut, semua sudah terlambat; AS harus angkat kaki dengan rasa malu sebagai Goliat yang dikalahkan David.

Kesimpulan

Artikel ini telah memaparkan bagaimana kesombongan AS sebagai hegemoni dalam bentuk perang yang ia lakukan di Vietnam dan Afghanistan malah berbalik menjadi senjata makan tuan bagi AS sendiri. Arogansi untuk menyebarkan nilai-nilai liberalisme dan kesombongan dari keunggulan militer, ekonomi, dan budaya membutakan AS akan kapabilitas Vietcong dan Taliban untuk melawan AS dalam perang asimetris. Setelah terlanjur terjun ke dalam perang, AS pun harus terus melanjutkan peperangan tanpa henti demi menyelamatkan mukanya sendiri, tentunya dengan “merelakan” pembengkakan biaya dan penurunan opini publik yang kontraproduktif bagi negara itu sendiri.

Pada akhirnya, AS tidak mendapatkan apa-apa di dalam perang melawan Afghanistan dan Vietnam. Semua pengeluaran material hingga triliunan dolar dan pengorbanan ribuan prajurit yang tewas di sana menjadi sia-sia. Kesombongan tinggal kesombongan; yang ada sekarang hanya rasa malu. Apakah AS akan belajar akan semua ini? 

Kita tunggu saja.

Referensi:

Aljazeera. (13 Agustus 2021). Kabul evacuations: Echoes of 1975 US exit from Vietnam’s Saigon? Aljazeera. https://www.aljazeera.com/news/2021/8/13/afghanistan-kabul-evacuations-1975-vietnam-war-saigon-taliban.

Brenan, M. (26 Juli 2001). Americans Split on Whether Afghanistan War Was a Mistake. Gallup. https://news.gallup.com/poll/352793/americans-split-whether-afghanistan-war-mistake.aspx.

Coleman, D. (n.d.). LBJ’s Presidential Approval Ratings. History in Pieces. https://historyinpieces.com/research/lbj-presidential-approval-ratings.

Council on Foreign Relations. (2021). The U.S. War in Afghanistan. Council on Foreign Relations. https://www.cfr.org/timeline/us-war-afghanistan.

Debre, I. (30 April 2021). Counting the costs of America’s 20-year war in Afghanistan. AP News. https://apnews.com/article/asia-pacific-afghanistan-middle-east-business-5e850e5149ea0a3907cac2f282878dd5.

Dorronsoro, G. (2009). The Taliban’s Winning Strategy in Afghanistan. Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace. 

History.com. (24 Agustus 2018). Domino Theory. History. https://www.history.com/topics/cold-war/domino-theory.

Johnson, L. B. (1964). Gulf of Tonkin Incident. US Diplomatic Mission to Germany. https://usa.usembassy.de/etexts/speeches/rhetoric/lbjgulf.htm.

Kahn, C. (18 Agustus 2021). Biden approval drops to lowest of 7-month presidency after Taliban takeover. Reuters. https://www.reuters.com/world/us/biden-approval-drops-lowest-level-this-year-after-taliban-takeover-2021-08-17/.

Kasiyarno. (2014). American Dream: The American Hegemonic Culture and Its Implications to the World. Humaniora, 26(1), 13–21.

Katzman, K. & Thomas, C. (2017). Afghanistan: Post Taliban Governance, Security, and U.S. Policy. Congressional Research Service.

Lunch, W. L. & Sperlich, P. W. (1979). American Public Opinion and the War in Vietnam. The Western Political Quarterly, 32(1), 21–44.

Masters, J. (19 Agustus 2019). Sea Power: The U.S. Navy and Foreign Policy. Council on Foreign Relations. https://www.cfr.org/backgrounder/sea-power-us-navy-and-foreign-policy.

Miller, R. M. (2007). Funding Extended Conflicts: Korea, Vietnam, and the War on Terror. Westport, CT: Praeger Security International.

Modelski, G. (1978). The Long Cycle of Global Politics and the Nation-State. Comparative Studies in Society and History, 20(2), Varieties of Modernization, 214-235.

Newport, F. (31 Oktober 2001). Public Opinion of the War in Afghanistan. Gallup. https://news.gallup.com/poll/9994/public-opinion-war-afghanistan.aspx.

Reuters (4 Mei 2021). Taliban launches major Afghan offensive after deadline for U.S. pullout. Reuters. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/taliban-launches-huge-afghan-offensive-after-deadline-us-pullout-2021-05-04/.

Ryan, M. & DeYoung, K. (13 April 2021). Biden will withdraw all U.S. forces from Afghanistan by Sept. 11, 2021. The Washington Post. https://www.washingtonpost.com/national-security/biden-us-troop-withdrawal-afghanistan/2021/04/13/918c3cae-9beb-11eb-8a83-3bc1fa69c2e8_story.html.

Valladao, A. G. A. (2006). Democratic Hegemony and American Hegemony. Cambridge Review of International Affairs, 19(2), 234–260.

Wiest, A. (2002). Essential Histories: The Vietnam War 1956-1975. Oxford: Osprey Publishing.

World Bank. (2020). GDP (current US$) – Indonesia. World Bank. https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=ID.

M. Risyad Sadzikri adalah mahasiswa Hubungan Internasional di Universitas Indonesia dan salah satu penulis Kontekstual. Dapat ditemukan di Instagram dengan nama pengguna @risyadsadzikri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *