Anggap Donetsk dan Luhansk Merdeka, Manuver Klasik Putin untuk Lemahkan Kedaulatan

Ilustrasi Presiden Putin pada proses penandatanganan pengakuan Donetsk dan Luhansk. Foto: Times of News

Pada Senin (21/2), Rusia melalui Presiden Vladimir Putin baru saja menandatangani dekrit yang berisi pengakuan kemerdekaan terhadap wilayah separatis di Ukraina Timur, yakni Donetsk dan Luhansk. Kedua wilayah tersebut diakui sebagai wilayah yang berdaulat dan berdiri secara independen oleh Putin. Ia mengakui dan menyebut kedua wilayah ini dengan nama Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk.

Dalam pidatonya yang disiarkan, Putin menggunakan narasi historis untuk mendukung aksinya. Ia berusaha menyampaikan bahwa Rusia dan Ukraina adalah satu kesatuan sejak dahulu, dan harus selalu seperti itu hingga sekarang.

Mencederai Upaya Diplomasi

Sempat bernuansa tegang dan konfliktual, krisis keamanan di Ukraina mulai menunjukkan titik terang dalam seminggu terakhir. Pada Selasa (15/2) lalu, Rusia mengklaim bahwa mereka telah menarik mundur sebagian pasukannya dari perbatasan Ukraina.

Kemudian pada Minggu (20/2), Putin dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron sepakat untuk mengedepankan gencatan senjata di Ukraina Timur. Pada hari yang sama pula, Putin dikabarkan berkomitmen untuk memperkuat jalur diplomasi dalam upaya resolusi konflik. Putin dan Biden telah sepakat untuk bertemu dalam konferensi atau summit terkait dengan krisis di Ukraina.

Namun, upaya Putin untuk mengedepankan diplomasi ini tampak seperti omong kosong belaka. Pasalnya, perilaku dan pergerakan Putin di lapangan berseberangan dengan apa yang telah ia sampaikan. Dengan keputusan Putin untuk mengakui kemerdekaan Donetsk dan Luhansk, upaya resolusi konflik secara damai dinilai semakin jauh untuk digapai.

Setelah keputusannya untuk mengakui Donetsk dan Luhansk sebagai wilayah yang merdeka dan independen, Putin kemudian memerintahkan untuk mengirim pasukan Rusia untuk “menjaga perdamaian” di wilayah tersebut.

Namun tampaknya, pengerahan pasukan ini hanya akan memperpanjang konflik yang telah terjadi sejak tahun 2014 di wilayah tersebut. Tepat seperti apa yang dikatakan Biden pada Kamis (17/2) lalu, eskalasi konflik di Ukraina Timur ini dapat menjadi dalih Rusia untuk melancarkan invasi besar-besaran.

Dengan dekrit pengakuan ini, Rusia memiliki basis untuk dapat menempatkan pasukannya di Ukraina Timur. Kehadiran militer yang akan semakin meningkat ini, tentu semakin menambah ancaman keamanan Kiev.

Bukan Kali Pertama

Duta Besar Ukraina untuk PBB, Sergiy Kyslytsya mengatakan bahwa Rusia memiliki kebijakan yang persis dengan yang terjadi pada Georgia. Sikap Putin yang menuai kontroversi ini bukan yang pertama kalinya. Pada tahun 2008 lalu, ia mengakui kemerdekaan wilayah separatis Abkhazia dan Ossetia Selatan dari Georgia.

Pada Perang Transnistria tahun 1990 silam, Rusia juga berupaya melegitimasi kelompok separatis di Moldova. Dengan pengakuan kemerdekaan dari Rusia, Transnistria berhasil memerdekakan diri dan berpisah dari Moldova. 

Kyslytsya mengkhawatirkan sikap Rusia terhadap Ukraina ini bukanlah yang terakhir kalinya, melainkan dapat pula terjadi pada negara-negara lain. Berdasarkan pada sejarah Rusia, kekhawatiran ini nampaknya cukup wajar dan berdasar.

Manuver Rusia di PBB dan Respon Internasional

Kyslytsya mengatakan bahwa konflik dan krisis yang terjadi di Ukraina ini tidak hanya berdampak pada Ukraina dan Barat saja. Ia menyampaikan pernyataan ini pada pertemuan dadakan—yang diinisiasi oleh Ukraina—yang diselenggarakan oleh Dewan Keamanan PBB untuk merespon dan membahas situasi genting ini.

Sebagai pimpinan dalam rapat Dewan Keamanan PBB, Rusia memanfaatkan kesempatan ini untuk membela kepentingannya. Diterpa berbagai kritik, Duta Besar Rusia untuk PBB Vasily Nebenzya menyebut negara-negara lain terlalu “emosional” dalam menanggapi kasus ini. 

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pun turut mendukung kedaulatan penuh Ukraina dan mengecam manuver Rusia. “Keputusan Rusia adalah pelanggaran terhadap kedaulatan Ukraina dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Piagam PBB,” tegasnya.

Manuver Rusia untuk mengakui kemerdekaan Donetsk dan Luhansk melemahkan kedaulatan dan menjadi masalah baru bagi Ukraina. Di satu sisi, Ukraina dan mayoritas negara di dunia tentu menolak klaim klasik Putin seperti ini, yang pasti akan memperpanjang konflik dan sengketa. Namun di sisi lain, setidaknya manuver ini telah menutup kemungkinan perang besar-besaran di Ukraina.

Leave a Reply

Your email address will not be published.