Dianggap Gagal Tangani Pandemi, PM Yasin Bergerak Amankan Mayoritas di Parlemen

PM Muhyiddin Yasin dalam sebuah acara kenegaraan. Foto: Lim Huey Teng/Reuters

Malaysia sedang berada di dalam gejolak nasional selama beberapa bulan terakhir dan semakin panas akhir-akhir ini.

Negeri Jiran itu sedang dihantam oleh berbagai masalah pelik dari berbagai sisi. Tidak hanya itu, setiap masalah turut memperburuk masalah lainnya sehingga menimbulkan krisis yang memengaruhi kehidupan negara.

Salah satu hal yang memicu krisis di Malaysia adalah lonjakan COVID-19 yang terus bertambah tiada henti. Dilansir dari Channel News Asia, jumlah kasus harian COVID-19 di negara itu pada Kamis (22/07) kemarin telah mencapai titik tertinggi kedua selama pandemi, yaitu 13.034 kasus.

Akibatnya, sistem kesehatan di negara tersebut berada di ambang kolaps. Tidak hanya itu, dokter-dokter yang menangani COVID-19 di negara itu juga mengalami kelelahan masif.

Kondisi tersebut ikut diperparah dengan sistem kontrak bagi dokter-dokter muda yang dianggap tidak adil. Dikutip dari CNN Indonesia, para dokter diminta bekerja lembur tanpa kompensasi dan dilarang melakukan pekerjaan tambahan di pusat-pusat vaksinasi swasta.

Dampaknya, dokter-dokter di Malaysia merencanakan aksi mogok kerja massal yang akan dimulai pada Senin (26/07) depan.

Krisis COVID-19 Malaysia juga semakin diperparah oleh oleh gejolak politik tanpa henti. Kegagalan mengatasi lonjakan COVID-19, penerapan karantina yang tidak efektif, dan pemburukan ekonomi menjadi penyebab krisis politik di negara itu.

Kini, Pemerintahan Perdana Menteri Muhyiddin Yasin sudah tidak memiliki kuasa mayoritas di Dewan Rakyat (parlemen Malaysia) setelah UMNO menarik dukungannya dari Perikatan Nasional, koalisi pemerintahan Malaysia, pada awal Juli.

Dengan penarikan dukungan UMNO, pihak inkumben kini memiliki kurang dari 112 kursi parlemen untuk mencapai mayoritas di Dewan Rakyat. Dengan demikian, tinggal selangkah bagi pihak oposisi untuk menurunkan Yasin dari jabatannya.

Berbagai pihak oposisi sendiri sudah memulai ancang-ancang untuk merebut pemerintahan, salah satunya adalah Anwar Ibrahim, Pemimpin Oposisi Dewan Rakyat yang didukung koalisi Pakatan Harapan.

Berkatnya, tidak mengherankan jika PM Yasin berusaha menggunakan segala cara untuk menekan berbagai pihak agar bergabung ke dalam koalisinya. Dengan hilangnya dukungan dari UMNO dan oposisi Pakatan Harapan, pilihan yang mungkin adalah menggaet partai-partai lainnya yang lebih kecil. Salah satu cara yang ditengarai menjadi taktik PM Yasin untuk mengamankan mayoritas di parlemen.

Salah satunya, Syed Saddiq, menteri termuda Malaysia yang populer di media sosial, telah didakwa melakukan korupsi lebih dari RM 1.000.000 (setara Rp3,4 miliar).

Saddiq membantah semua tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai upaya PM Yasin memaksa dirinya untuk bergabung ke dalam Perikatan Nasional. Ujaran Saddiq tersebut juga cukup masuk akal mengingat Ia adalah figur berpengaruh di pemerintahan sebelumnya, juga Partai BERSATU dan PEJUANG, serta sekarang menjadi ketua dari Partai Malaysian United Democratic Alliance (MUDA) yang kini berada di luar pemerintahan.

Pada akhirnya, krisis yang terjadi di Malaysia ikut memperlihatkan bagaimana kegagalan penanganan pandemi suatu pemerintahan dapat menimbulkan gejolak politik, terlebih lagi di suatu negara dengan sistem pemerintahan parlementer. Jika PM Yasin tidak kunjung dapat mengamankan mayoritas dan menangani pandemi dengan baik, maka kekuasaannya tampak tidak akan lama lagi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *