FBI Selidiki Trump: Pencurian Dokumen hingga Seruan “Defund FBI”

Ilustrasi Mantan Presiden AS Donald Trump. Foto: Reuters

Sudah hampir dua minggu sejak FBI melakukan penggeledahan rumah Presiden ke-45 AS, Donald Trump, di Mar-a-Lago, Florida, yang dimulai sejak Senin (8/8) dua minggu lalu. Namun, media massa AS masih diramaikan oleh berita seputar Trump hingga sekarang.

Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari investigasi yang dilakukan oleh FBI terhadap Trump dalam kasus pengambilalihan dokumen pemerintahan secara ilegal.

Kasus tersebut dimulai saat Trump dianggap memindahkan dokumen pemerintahannya dari Gedung Putih ke rumahnya setelah ia turun dari kepresidenan. Padahal, semua Presiden AS harus memberikan dokumen pemerintahannya kepada Arsip Nasional AS (National Archives).

Dari Mar-a-Lago, badan penyelidikan federal AS tersebut mengambil 20 boks materi yang seharusnya diberikan oleh Trump setelah selesai menjabat. Dari 20 boks tersebut, terdapat 11 buah kumpulan dokumen rahasia, yakni empat kumpulan dokumen top secret, tiga kumpulan secret document, dan tiga kumpulan dokumen confidential.

Bahkan, dari kumpulan dokumen rahasia tersebut terdapat dokumen “TS/SCI”, yakni dokumen yang berisi rahasia terpenting AS yang dapat “merusak keamanan nasional AS secara berat” jika diketahui publik.

Trump menanggapi hal tersebut dengan banyak mengeluarkan pernyataan dan meramaikan jagat sosial medianya, Truth. Ia menyebut bahwa tidak pernah ada perlakuan seburuk ini terhadap eks-Presiden AS. Trump mengaku semua dokumennya “sudah dibuka untuk publik.” Ia bahkan menuduh bahwa dokumen yang disita merupakan bukti palsu dan menyebut Barack Obama, Presiden AS ke-44, juga menyimpan dokumen rahasia AS.

Barisan Republikan Merapat Dukung Trump, Menguatkan Prospek 2024

Selama hampir dua minggu penyelidikan FBI, pendukung Partai Republikan—partai asal Donald Trump—makin menumpahkan rasa kebencian mereka terhadap badan penyelidikan federal tersebut.

Di seantero AS, simpatisan Trump mengadakan protes besar untuk memprotes tindakan FBI. Salah satu agenda yang digemakan oleh protes tersebut adalah “Defund the FBI” yang diarahkan untuk memotong anggaran badan federal tersebut yang dianggap korup.

Hal ini terutama disuarakan oleh hampir semua anggota kongres AS dari Partai Republikan. Salah satunya, Marjorie Taylor Greene adalah yang mencetuskan usul “Defund the FBI” dan mengunggah bendera AS secara terbalik melalui cuitannya di Twitter. Sedikit sekali anggota Kongres Partai Republik yang tidak melakukan hal sedemikian, seperti Liz Cheney, yang memang menjadi satu diantara sedikit suara anti-Trump di dalam Partai Republikan.

Padahal, tindakan penggeledahan yang dilakukan FBI memiliki dasar hukum yang kuat. Surat perintah untuk melakukan penggeledahan tersebut bahkan ditandatangani langsung oleh Jaksa Agung AS Merrick Garland. Di sisi lain, meskipun Trump adalah mantan Presiden AS, tetapi hukum tetap berlaku kepadanya.

Namun, hal ini tidak menghentikan seruan kebencian terhadap FBI dan pemerintahan Biden secara lebih luas untuk mereda. Sebaliknya, agenda tersebut berkembang menjadi liar di kalangan ekstrimis pendukung Trump. Salah satu pendukung Trump ditembak minggu lalu karena mencoba menyerang kantor FBI di Cincinnati.

Momen ini pun dimanfaatkan Trump untuk meminta bantuan finansial dari pendukungnya. Diwakili oleh timnya, ia mengirimkan ratusan email kepada pendukungnya dalam rangka donasi politik. Hanya dalam dua hari sejak penggeledahan dimulai pada 8 Agustus, donasi tersebut berhasil mencapai angka $1 juta.

Selain itu, momentum penggeledahan ini juga menunjukkan bahwa Trump masih menjadi tokoh utama yang memiliki pengaruh kuat dalam Partai Republikan. Dengan anggota Partai Republikan yang berbondong-bondong membela Trump, bahkan sebelum hasil dari investigasinya keluar, terlihat bahwa Partai Republik sekarang hampir tidak dapat dipisahkan dari Trump. Lawan-lawan potensialnya pun ikut membelanya, seperti Gubernur Ron DeSantis.

Dengan demikian, jika Trump memang ingin maju dalam Pilpres AS 2024, Trump akan dengan mudah memenangkan primaries Partai Republikan. Beberapa pihak bahkan menyebutkan momentum ini yang ibarat “coronation” atau pemberian mahkota terhadap Trump sebagai “raja” Partai Republikan.

Pada akhirnya, penggeledahan ini memang merupakan hal yang legal dan beralasan. Akan tetapi banyak akibat dari penggeledahan tersebut yang tidak dapat diduga, baik terhadap FBI maupun prospek Trump di Pilpres 2024. Dengan demikian, pemerintah federal perlu menangani permasalahan ini dengan lebih hati-hati lagi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.