Ikonik, Nyentrik, dan Menggelitik: Sebuah Kisah tentang Calon (Mantan) PM Britania Raya, Boris Johnson

Ilustrasi Boris Johnson. Foto: EFE

Masih begitu membekas di ingatan saya tanggal 13 Desember 2019. Pagi itu, saya terbangun dengan kekagetan sejadi-jadinya.

Meski beberapa hari ke belakang dari tanggal 13 Desember 2019, lembaga survei sudah mulai menunjukkan kemungkinan-kemungkinan Partai Konservatif akan bertahan menjadi penguasa Britania Raya, tidak ada yang pernah menyangka bahwa Boris Johnson mampu mendapatkan 365 kursi anggota parlemen di Pemerintahan Britania Raya. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan terbesar Pemerintah Britania Raya sejak Pemilu tahun 1979 ketika Margaret Thatcher membawa Partai Konservatif memenangkan total 339 kursi anggota parlemen. Saat itu, lembaga survei punya dua skema utama: Partai Buruh memenangkan kursi mayoritas untuk pertama kalinya sejak tahun 2005, atau Partai Konservatif harus mau berbagi dengan Partai Brexit dengan membentuk pemerintahan berbentuk koalisi.

Namun kala itu, Boris Johnson yang sudah beberapa bulan memimpin Partai Konservatif, mau tak mau menjalankan Pemilu 2019 yang bersifat snap election, sebuah strategi yang dapat dilakukan jika ada kebutuhan mendesak. Kala itu, kebutuhan mendesaknya adalah Boris tak kunjung mendapatkan konsesi suara dari Partai Buruh untuk keputusan Brexit dengan Uni Eropa yang begitu ia butuhkan menjelang deadline 31 Januari 2020. Jika tidak? Britania Raya berpotensi mengalami kehancuran ekonomi luar biasa akibat tak adanya kerja sama dengan Uni Eropa yang berhasil disetujui, yang berkaitan dengan ekonomi dan keamanan pasca-Brexit.

Ternyata, hasilnya jauh di luar dugaan semua orang. Boris Johnson berhasil memenangkan Pemilu 2019 tanpa membutuhkan koalisi dari Partai Brexit. Lebih dari itu, ia berhasil mendapatkan suara mayoritas yang begitu kuat, yang membuatnya dengan gampang menghasilkan kebijakan kerja sama Britania Raya dengan Uni Eropa pasca-Brexit tanpa konsesi dari Partai Buruh. Salah satu ikon dari kemenangannya ia di tahun 2019 adalah bagaimana ia mengecat ulang wilayah red wall di Utara Inggris, yang selama ini menjadi kekuasaan Partai Buruh, menjadi blue wall.

Pada tanggal 31 Januari 2020, Brexit terjadi. Partai Konservatif berhasil mendapatkan Brexit versi-nya sendiri tanpa konsesi dari Partai Buruh atau pun Partai Brexit. Jeremy Corbyn hancur lebur. Partai Buruh pun berbenah dan kembali bergerak ke tengah dari sisi ekstrem kiri dengan memilih Sir Keir Starmer sebagai pemimpin Partai Buruh.

Pasca-Brexit, Terbitlah Covid

Banyak orang yang menilai keberhasilan Brexit akan membuat Boris Johnson duduk di tahtanya setidaknya sampai tahun 2024, ketika Pemilu sungguhan (bukan snap election) digelar kembali di Britania Raya. Termasuk saya, yang begitu yakin bahwa Brexit yang dimotori oleh Boris Johnson bukanlah Brexit yang rasis, anti-asing, dan ultra-nasionalis. Brexit yang dimotori Boris adalah Britania Raya yang globalis, yang menghasilkan kerja sama dagang dan budaya tidak hanya dengan Uni Eropa, tapi dengan negara dunia ketiga di Asia Tenggara seperti Indonesia.

Setidaknya, itu visi yang ingin dibangun sampai pandemi COVID-19 terjadi. Ketika semua rencana sudah dibangun dan dipersiapkan, seluruh dunia mau tak mau menutup diri dari satu sama lain akibat pandemi. Alhasil, semua rencana global yang ingin dibangun pun kandas. Setiap negara, termasuk Britania Raya, fokus pada mengembangkan infrastruktur dalam negeri agar siap menghadapi pandemi. Dana yang harusnya dipersiapkan untuk berbagai kebutuhan seperti investasi dan bantuan ke negara lain, dibelokkan menjadi persiapan infrastruktur kesehatan di dalam negeri. 

Sayangnya, di awal pandemi, tak banyak orang yang tahu apa yang harus dilakukan. Vaksin belum tersedia, satu-satunya solusi adalah menutup diri. Boris terlalu percaya diri sehingga telat menutup Britania Raya, korban pun berjatuhan.

Musim panas yang hening dan menegangkan pun dilalui. Banyak negara yang terlena dengan kasus yang melandai, seolah-olah ketika dibuka virus akan hilang begitu saja. Begitu juga Britania Raya, yang mulai melengangkan aturan tetapi berujung fatal. Kasus meledak kembali di pertengahan jelang akhir tahun 2020 dan Boris Johnson pun semakin kehilangan kepercayaan masyarakatnya.

Tahun 2021 dilalui dengan banyak hal menarik. Britania Raya menjadi salah satu negara pertama yang menggelar vaksin untuk publik. Britania Raya pun menjadi negara tercepat yang memvaksin rakyatnya di Eropa. Alhasil, jelang pertengahan tahun 2021, masyarakat Britania Raya mulai diizinkan untuk melepas masker di luar ruang, kembali menonton olahraga secara langsung di stadion/arena, dan kegiatan lain yang selama setahun ke belakang dilarang oleh pemerintah.

Gelaran Euro 2021 yang berlangsung di berbagai negara Eropa pun menjadi sorotan. Negara seperti Hungaria dan Inggris tampak di layar kaca sudah tak begitu masalah dengan masker, sehingga penonton yang memadati stadion secara penuh pun menjadi sorotan, terlebih jika dibandingkan dengan negara penyelenggara lain yang tampak lebih hati-hati terkait dengan peraturan bermasker. Final Euro 2021, yang mempertemukan Italia dan Inggris, bagi sebagian adalah sebuah perayaan memasuki era “endemi”, meski sebagian besar lainnya mengutuk dengan sangat karena dianggap reckless.

Perang, Inflasi, dan Skandal

Memasuki tahun 2022, meski pandemi sudah tak begitu dihiraukan, masalah baru muncul: Perang Rusia-Ukraina. Masalah utama bagi Britania Raya bukanlah soal perangnya itu sendiri, tetapi dampak inflasi dari perang tersebut yang berdampak besar bagi rantai pasok energi dan pangan serta ekonomi Britania Raya secara keseluruhan. Setelah Brexit dan pandemi yang membuat banyak penyesuaian dalam neraca dagang Britania Raya, perang di Eropa menjadi tinjuan K.O. yang membuat Britania Raya terperosok makin dalam.

Tak ayal, banyak yang mulai memprediksi bahwa kepemimpinan Boris Johnson akan berakhir tak lama lagi. Mungkin 2024, Boris akan kalah dari Sir Keir Starmer, dan membuat Partai Konservatif kehilangan kekuasaannya. Namun ternyata, Boris harus kehilangan jabatannya lebih cepat dari itu.

Berbagai skandal mulai menyeruak. Mulai dari partygate, yakni skandal yang menuduh keterlibatan banyak staf dan anggota parlemen Partai Konservatif yang tampak berpesta dan melakukan pertemuan tanpa social distancing di masa pandemi tahun 2020 dan 2021, ketika pengetatan terkait pertemuan publik diterapkan di seluruh Britania Raya; lalu skandal renovasi rumah nomor 10 Downing Street yang menjadi kediaman perdana menteri semasa menjabat; hingga skandal yang menuduh Boris Johnson melakukan aktivitas seksual dengan Carrie Symonds untuk memberikan Carrie posisi di Kementerian Luar Negeri, yang saat ini telah menjadi istrinya tetapi kala itu masih menjadi pacarnya. 

Perang, inflasi, dan skandal inilah yang menjadi akhir dari cerita Boris Johnson di Downing Street. Saat ini, Partai Konservatif sedang berada pada dua pilihan, yakni Rishi Sunak atau Liz Truss. Kedua pilihan yang begitu “aman” untuk Partai Konservatif, terlebih besar kemungkinan bahwa satu dari dua pilihan ini adalah yang akan memimpin Partai Konservatif dalam Pemilu di tahun 2024 mendatang.

Turut menarik untuk menyimak langkah selanjutnya dari Boris Johnson, seorang yang ikonik, nyentrik, dan seringkali menggelitik di setiap ucapannya. Bahkan di sesi Prime Minister Questions terakhir, ia masih begitu nyentrik, dengan mengucapkan “hasta la vista, baby”, sebuah frasa yang ikonik dari Arnold Schwarzenegger di film Terminator, yang artinya “selamat tinggal, sampai jumpa kembali”.

Sampai jumpa kembali? Apakah ini berarti ada langkah baru yang signifikan untuk Boris Johnson dalam waktu dekat?

Hafizh Mulia adalah Managing Director dari Kontekstual. Dapat ditemui di Instagram dengan nama pengguna @hafizhmulia.

Leave a Reply

Your email address will not be published.