UEA dan Bahrain Berdamai dengan Israel, Kemerdekaan Bagi Palestina?

Ilustrasi perjuangan kemerdekaan Palestina. Foto: pixabay.com

Baru-baru ini, Bahrain bergabung bersama dengan Uni Emirat Arab (UEA) untuk mengambil langkah normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Apa yang dilakukan oleh dua negara Arab ini mengikuti jejak Yordania dan Mesir yang sudah menyambung hubungan diplomatik dengan Israel sebelumnya. Pergeseran posisi negara-negara Arab terhadap Israel ini menarik untuk didiskusikan, mengingat betapa kerasnya sikap mereka terhadap Israel selama Perang Arab-Israel. Apakah yang menyebabkan perubahan sikap mereka? Apakah Palestina menjadi semakin tidak relevan bagi negara-negara Arab? Akankah sikap Bahrain dan Uni Emirat Arab akan menjadi langkah menuju perdamaian di Timur Tengah? Tulisan ini akan berusaha untuk menjawab tiga pertanyaan tersebut.

Kondisi yang terjadi hari ini tidak bisa dilepaskan dari apa yang terjadi di masa lalu. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri, perubahan merupakan suatu hal yang tidak dapat terelakkan untuk sewaktu-waktu terjadi. Perubahan yang terjadi, tidak selamanya dalam rangka baik, tetapi ada juga yang bermaksud jahat atau justru karena terjebak oleh keadaan yang terjadi. Demikianlah kiranya narasi yang kita dapati dari perubahan geopolitik negeri Arab hari ini.

Negara-negara Arab hari ini terbentuk sebagai bagian dari proses kolonisasi-dekolonisasi. Meski pada mulanya sebagian besar dari mereka merupakan bagian dari Kekhalifahan Turki Ustmani, masuknya kolonialisme Inggris dan Prancis di Jazirah Arabia telah mengubah peta geopolitik di kawasan. Ketika negara-negara Arab kemudian terbentuk satu per satu pun ada harga mahal yang mesti dibayar. Wilayah Al Quds dan sekitarnya, menjadi tempat perseteruan antara negara-negara Arab yang secara solider mendukung kemerdekaan Palestina dengan kehadiran negara baru bentukan Inggris dan sekutunya, di tempat yang sama, yakni Israel.

Perang Arab-Israel pun terjadi berjilid-jilid sejak tahun 1948. Berlanjut kemudian seiring dengan pergulatan Perang Dingin yang menjadikan wilayah ini sebagai salah satu bagian dari proxy war antara blok Barat dengan Timur. Peta pertempuran pun berubah seiring dengan waktu berjalan. Satu per satu negara Arab berganti posisi, dari mendukung penuh Palestina menjadi melunak dengan Israel.

Mengapa mereka berubah posisi? Penjelasan yang menurut saya paling logis ialah negara-negara ini telah menggeser idealisme mereka akan Pan-Arabisme maupun Pan-Islamisme ataupun sesama Asia-Afrika menjadi pragmatisme kekuasaan dan ekonomi.

Masa awal perang antara negara-negara Arab dengan Israel yang disokong oleh negara Barat bersamaan dengan semangan antikolonialisme. Ini terlihat ketika, misalnya, terjadi Konferensi Asia Afrika dan berbagai pergerakan serupa. Titik tolak perjuangan ialah pada upaya dekolonisasi negara-negara di Asia Afrika. Sebagian besar telah terbebas dari penjajahan, setidaknya secara de jure dalam hukum internasional. Kini, tinggallah Palestina sendiri yang masih berada dalam konflik dengan Israel.

Akan tetapi, dunia sudah berubah. Semangat dekolonisasi telah memudar dengan hadirnya globalisasi. Kehadiran globalisasi yang semakin menguat sejak dekade 1980an membuat negara-negara di berbagai belahan dunia berfokus pada pencapaian ekonomi, seperti perdagangan dan investasi. Perjuangan ideologis pun memudar seiring ketiadaan lawan bagi liberalisme di dunia. Liberalisme, demokrasi, dan globalisasi telah menjadi norma bersama.

Ini mungkin sebuah klaim yang berlebihan untuk menyatakan liberalisme, demokrasi, dan globalisasi telah menjadi norma bersama. Akan tetapi, yang saya maksudkan di sini ialah, norma-norma tersebut merupakan hal yang saat ini secara faktual menjadi arus utama di dunia, tanpa kehadiran tandingan yang berarti. Negara-negara yang sebelumnya berupaya menentangnya pun kini telah menjadi bagian dari arus besar norma-norma tadi, entah disukai atau tidak, entah diniatkan atau tidak.

Sebab keadaan dunia yang demikian itu, menjadi sebuah pilihan pragmatis bagi negara untuk ikut dalam bagian arus besar norma bersama tersebut. Di sinilah sisi pragmatisme negara-negara Arab, bahkan bisa dikatakan hampir seluruh negara di dunia, pada hari ini. Sebab hampir tidak mungkin untuk membongkar tatanan yang ada secara frontal, menjadi bagian dari sistem dunia seperti saat ini merupakan pilihan yang tidak terelakkan, meski secara ideologis mulanya tidak dapat diterima.

Apakah mungkin bagi negara-negara Arab ini untuk terus bersikap frontal terhadap Israel? Mungkin saja. Tetapi bagaimana dengan Amerika Serikat yang merupakan sekutu terdekat Israel? Apakah negara-negara Arab bisa menjauh? Hmm, mungkin bisa. Tetapi kemungkinan itu teramat kecil di tengah kondisi seperti saat ini. Mengingat derajat ketergantungan negara-negara Arab terhadap Amerika Serikat hari ini sudah sedemikian besar.

Pengaruh besar Amerika Serikat bagi negara-negara Arab hari ini dapat terlihat dari inisiatif perdamaian yang hadir dan disponsori oleh AS. Baik Uni Emirat Arab maupun Bahrain, keduanya menandatangani perjanjian damai di Gedung Putih, AS. Bukan di negara masing-masing. Pemilihan momentum yang terjadi saat ini pun, diduga kuat terkait dengan pencalonan kembali Trump dalam kursi kepresidenan AS. Trump butuh legitimasi politik internasional, sesuatu yang selama ini tampak tidak terlalu diperhatikan olehnya jika dibandingkan dengan banyak Presiden AS sebelumnya yang banyak memainkan peran di dunia, khususnya di kawasan Timur Tengah.

Lantas bagaimana Nasib Palestina? Apakah kini mereka tercampakkan oleh perilaku saudara sebangsanya?

Dengan berat hati, saya menjawab iya. Negara-negara Arab hari ini tampak lelah dengan konfrontasi tanpa ujung dengan Israel dan perjuangan tanpa akhir untuk membela Palestina. Sayangnya, jalan yang dipilih untuk mengatasi kelelahan atas perjuangan itu justru dengan mengambil hati musuh bebuyutan selama lebih dari separuh abad, yakni Israel. Maka tidak mengherankan ketika otoritas Palestina sedemikian kecewa dengan keputusan yang diambil saudara sesama bangsa Arab akhir-akhir ini. Apalagi jika ditambah dengan Mesir dan Yordania yang sudah lebih dahulu berdamai dengan Israel.

Bukankah langkah ini bisa dimanfaatkan untuk menciptakan perdamaian dan pijakan untuk solusi masalah Israel Palestina?

Sebagai lip service, memang bisa. Itu pula yang dijadikan alasan oleh UEA maupun Bahrain dalam normalisasi ini. Tetapi toh dalam kenyataannya tidak lama setelah perjanjian normalisasi hubungan Israel dengan Uni Emirat Arab maupun dengan Bahrain diumumkan, roket-roket Israel masih saja menembaki wilayah Palestina. Aksi-aksi keji tentara dan polisi Israel terhadap masyarakat sipil Palestina masih berlangsung. Ekspansi permukiman di Tepi Barat masih berlanjut. Kedutaan besar Amerika Serikat untuk Israel, kini ditempatkan di Yerussalem, yang sejatinya merupakan daerah “netral”. Maka, janji akan hadirnya perdamaian antara Israel-Palestina dengan normalisasi hubungan diplomatik UEA maupun Bahrain dengan Israel adalah angan-angan yang jauh dari kenyataan.

Pada akhirnya, kita belum bisa mengharapkan banyak perubahan akan terjadi di Timur Tengah, terlebih dalam pertikaian antara Israel dan Palestina. Tampaknya pula, kemerdekaan Palestina belum akan terjadi dalam waktu dekat. Dan perjuangan kita dalam mendukung perdamaian di Palestina masih harus menemui langkah yang panjang.

Farhan Abdul Majiid merupakan lulusan sarjana Hubungan Internasional Universitas Indonesia. Dapat ditemui di media sosial dengan nama pengguna @famajiid.

Leave a Reply

Your email address will not be published.