Komunitas Politik Eropa: Kesetimbangan Baru Politik Eropa?

Pertemuan pertama Komunitas Politik Eropa di Praha. Foto: Sean Gallup/Getty Images

Pada 6 Oktober 2022 lalu, di sebuah kastil di Kota Praha, 44 kepala pemerintahan dari negara-negara di Eropa berkumpul. Pertemuan itu mendeklarasikan terbentuknya Komunitas Politik Eropa (European Political Community, EPC). Pertemuan ini dapat disebut bersejarah karena tidak hanya mempertemukan sesama anggota Uni Eropa yang sudah lama bersama, tetapi juga negara yang selama ini berkonflik seperti Turki dan Yunani. Intensi utama dari pertemuan ini jelas, yakni untuk memperbincangkan Invasi Rusia atas Ukraina serta masa depan politik dan keamanan Eropa.

Pertemuan ini sebenarnya merupakan tindak lanjut dari pidato Presiden Prancis, Emmanuel Macron, pada 9 Mei lalu di Parlemen Eropa. Gayung bersambut, Presiden dari Dewan Eropa, Charles Michel, juga memiliki pandangan serupa dalam pidatonya di Komite Ekonomi dan Sosial Eropa. Pertemuan pun akhirnya dilakukan 6 Oktober lalu di Praha. Pertemuan ini menjadi semakin menarik karena selama ini penyatuan Eropa didominasi oleh motivasi ekonomi ketimbang politik dan keamanan. Terbentuknya Komunitas ini dapat dilihat sebagai indikasi akan adanya perubahan berupa kembali sentralnya geopolitik di Eropa.

Melihat komposisi peserta dan perbincangan yang terjadi, pertemuan ini pun memunculkan berbagai pertanyaan. Jika selama ini penyatuan Eropa didorong oleh motivasi ekonomi, dan sudah terbukti berhasil, mengapa Komunitas Politik Eropa ini harus dibentuk? Apakah ini pertanda bahwa untuk menghadapi ancaman keamanan Rusia, Eropa merasa tidak cukup bersatu secara ekonomi, sehingga memerlukan integrasi politik lebih jauh?

Tantangan Rusia

Keberhasilan panjang dari penyatuan Eropa pasca-Perang Dunia II, yang terutama ditandai dengan terbentuknya Uni Eropa, kali ini harus menghadapi tantangan besar dari Rusia. Memang, secara kapasitas ekonomi maupun cakupan pengaruh global, Rusia hari ini tidak dapat kita setarakan dengan Uni Soviet di masa lampau. Akan tetapi, sebagaimana tulisan saya Februari lalu, invasi Rusia terhadap Ukraina menunjukkan bahwa ambisi politik para elit Rusia masih memproyeksikan kejayaan di masa lampau dalam kondisi dunia hari ini yang sudah jauh berubah. Meski demikian, dengan kemampuan militer Rusia yang relatif jauh lebih kuat dibandingkan kebanyakan negara Eropa, invasi ini telah menimbulkan kekhawatiran besar bagi Eropa maupun seluruh dunia. Terlebih, Putin dalam berbagai kesempatan mengancam akan menggunakan senjata nuklirnya.

Tantangan tidak berhenti pada masalah keamanan militer saja, melainkan juga meluas pada keamanan energi. Harus diakui, banyak negara Eropa selama ini memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap Rusia untuk mencukupi kebutuhan energinya, terutama minyak dan gas bumi. Jerman, misalnya, bertumpu pada Rusia untuk lebih dari setengah pasokan gasnya. Bersatunya Eropa untuk memboikot Rusia sebagai konsekuensi dari invasi atas Ukraina membuat pasokan energi dari Rusia terus menurun.

Lebih lanjut, perang ini juga seolah menjadi pembuka mata terhadap aspek kerja sama Eropa yang selama ini dianggap sukses: kerja sama pertahanan. Memang, beberapa tahun lalu sempat diusulkan untuk membentuk Dewan Keamanan Eropa. Akan tetapi, isu keamanan yang sensitif membuat pembahasannya terus tertunda. Keberadaan NATO yang diikuti oleh sebagian besar anggota Uni Eropa juga membuat mereka merasa tidak perlu untuk menambah institusi keamanan di Eropa. Walau demikian, dependensi keamanan terhadap AS melalui NATO pun menjadi hubungan yang tidak sehat.

Konsekuensi pahit dari invasi ini menjadi pil pahit yang harus ditelan oleh masyarakat Eropa. Tidak hanya soal ketidaknyamanan sejarah akan kehadiran kembali perang di wilayah mereka, tetapi ancaman akan kehidupan yang makin sulit sudah di depan mata. Pandemi dua tahun terakhir sudah memukul mundur ekonomi Eropa yang belum sepenuhnya pulih dari Krisis 2008. Adanya perang di Ukraina juga membuat kondisi semakin sulit. Untuk itu, dapat dipahami bahwa berbagai negara Eropa harus bekerja sama agar masalah dapat teratasi, termasuk melakukan negosiasi ulang atas tatanan politik yang ada selama ini.  

Mencari Kesetimbangan Baru

Sebagaimana sudah disebutkan di awal, pembentukan Komunitas Politik Eropa menunjukkan akan adanya perubahan dalam tatanan politik di Eropa. Mengamati perkembangan terkini, setidaknya ada empat hal penting yang dapat dilihat dari pembentukan ini.

Pertama, peran penting Prancis yang memberi usul dari pembentukan Komunitas Politik Eropa ini. Padahal, jika berkaca dari sejarah pembentukan Uni Eropa, Prancis termasuk negara yang resisten untuk mengintegrasikan politiknya secara lebih lanjut dengan negara-negara Eropa lainnya di tahun 1950an. Termasuk, di masa itu, mereka menunjukkan pesimisme terhadap penyatuan ekonomi melalui Komunitas Ekonomi Eropa.

Perubahan sikap Prancis ini menunjukkan adanya perubahan pula dalam persepsi ancaman dan keamanan Eropa. Jika sebelumnya pengalaman sejarah Perang Dunia II yang menunjukkan bahwa tetangga terdekatnya merupakan ancaman terbesar, kerja sama yang dibangun selama ini telah mengubah persepsi tersebut. Justru, ancaman keamanan terbesar datang dari Rusia, yang meski cukup berjarak, ketidakstabilan politik di Benua Biru yang disebabkan invasi Rusia ikut mengganggu kesetimbangan regional yang selama ini sudah dibangun.

Kedua, dalam Komunitas Politik Eropa ini, terlihat kesediaan bergabungnya negara-negara yang selama in bersitegang. Turki dengan Yunani dan Cyprus serta negara-negara Balkan bersedia untuk duduk dalam sebuah institusi bersama. Kesediaan ini setidaknya menunjukkan dua hal. Di satu sisi, terdapat kepentingan bersama yang dianggap lebih penting untuk diperjuangkan dan meninggalkan sejenak konflik di antara mereka selama ini. Di sisi lain, kesediaan ini dapat pula menunjukkan akan terjadinya pengocokan ulang tatanan politik di Eropa. Di masa lalu, peperangan antar sesama negara Eropa menjadi faktor pendorong dari perubahan tatanan politik. Sekarang, ancaman bersama dari invasi Rusia tampaknya menjadi faktor tersebut. Dengan demikian, menjadi perlu bagi mereka untuk bersatu, walau untuk sementara, demi menghadapi tantangan bersama.

Ketiga, kehadiran Inggris dapat dilihat sebagai upaya untuk mendekat kembali dengan negara-negara Eropa non-EU pasca Brexit. Bahkan, Inggris langsung mengusulkan untuk menjadi tuan rumah pertemuan selanjutnya dan pertemuan keempat sudah direncanakan akan berlangsung di London. Ekonomi Inggris yang mengalami kemunduran paska perceraian dengan Uni Eropa menunjukkan janji perbaikan dari Brexit tidak akurat. Selain itu, beberapa waktu lalu, hubungan antara Prancis dengan Inggris juga sempat menurun, akibat kerja sama militer AUKUS yang merugikan industri pertahanan Prancis. Keberadaan Komunitas Politik Eropa ini dapat menjadi sebuah forum yang dapat dimanfaatkan Inggris untuk merekatkan kembali hubungan dengan negara-negara Eropa.

Terakhir, hal ini kiranya yang terpenting, Eropa tampak ingin meningkatkan kemandiriannya dalam politik dan keamanan dari Amerika Serikat. Memang, sampai dengan hari ini, Amerika Serikat merupakan sekutu terdekat dari negara-negara Eropa dalam urusan keamanan, khususnya melalui NATO. Walau demikian, terdapat berbagai tendensi yang menunjukkan adanya keinginan Amerika untuk mengurangi peranannya dalam menjaga keamanan di tingkat global, termasuk di Eropa. Di masa kepresidenan yang lalu, Donald Trump pernah menyebut bahwa Amerika sudah seharusnya tidak lagi menjadi “Polisi Dunia”. Trump juga menyebut, sudah seharusnya tanggung jawab itu dibagi dengan negara sekutunya yang selama ini seolah menimpakan beban itu kepada Amerika Serikat.

Memang, Trump sudah tidak lagi menjadi Presiden AS. Akan tetapi, ini tidak berarti ide tersebut hilang sepenuhnya dan, melainkan dapat kembali di masa mendatang. Dengan demikian, Eropa perlu memikirkan ulang ketergantungan keamanan mereka dengan Amerika. Perlindungan Amerika tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang alamiah, karena bisa jadi di masa mendatang terpilih kembali presiden yang berpandangan isolasionis layaknya Trump. Di sisi lain, ancaman keamanan pun meningkat seperti yang ditunjukkan oleh Putin dengan agresivitasnya yang tidak malu-malu untuk melakukan invasi, seperti yang terjadi di Ukraina. Untuk itu, negara-negara Eropa harus memperkuat kapasitas keamanannya sendiri untuk menjaga integritas teritorial di sesama negara-negara Eropa.

Harapan Menuju Perdamaian?

Melihat perkembangan terkini, akankah kehadiran dari Komunitas Politik Eropa ini dapat menjadi jembatan menuju perdamaian Eropa yang saat ini sedang terkoyak? Jika kita memendefinisikan perdamaian Eropa ini dengan berhentinya perang yang disebabkan oleh invasi Rusia atas Ukraina, Komunitas ini belum dapat menjanjikan itu. Kehadiran Komunitas Politik Eropa ini lebih tepat dilihat sebagai upaya untuk memperkuat konsolidasi politik sesama negara Eropa melalui negosiasi ulang atas berbagai perbedaan kepentingan yang ada di antara sesama mereka.

Walau demikian, kita perlu menahan diri untuk menaruh harapan berlebih juga bahwa upaya ini akan sepenuhnya berhasil. Pertemuan baru dilangsungkan satu kali dan belum ada dokumen mengikat yang dihasilkan. Kita perlu menunggu pertemuan-pertemuan mendatang untuk melihat sejauh mana upaya konsolidasi ini berjalan. Perkembangan di Ukraina juga dapat mempengaruhi hasil dari pertemuan ini. Setidaknya, Komunitas Politik Eropa ini menunjukkan, ambisi Putin akan semakin menghadapi jalan terjal. Anggapan reduksionis yang memandang invasi Rusia ini sekadar pada masalahnya dengan Ukraina menjadi semakin berkurang relevansinya. Justru, efek invasi Rusia tidak lagi menjadi masalah Ukraina sendiri, melainkan juga negara-negara lain di Eropa.

Farhan Abdul Majiid merupakan mahasiswa Pascasarjana di School of Transnational Governance, European University Institute. Dapat ditemukan di sosial media dengan nama pengguna @famajiid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *