Konflik Kembali Pecah di Nagorno-Karabakh

Ilustrasi konflik di Nagorno-Karabakh. Foto: FPCI UPH.

Setelah tiga puluh tahun gencatan senjata, roket dan artileri kini kembali dikerahkan ke wilayah Nagorno-Karabakh yang penuh sengketa. Konflik yang kembali meningkat antara Armenia dan Azerbaijan telah terjadi selama enam hari, dengan keduanya tegas menolak untuk mengakhiri konflik ini kecuali pihak lainnya menarik diri dari wilayah Nagorno-Karabakh. Hal ini bukanlah yang pertama kali dalam sejarah, mengingat ketegangan besar antara Armenia dan Azerbaijan berakar sejak wilayah Nagorno-Karabakh mendeklarasikan kemerdekaannya pada 1991 dengan nama Republik Artsakh, yang berakhir dengan gencatan senjata pada 1994 tanpa ada perjanjian perdamaian resmi di antara pihak yang berkonflik. Konfrontasi militer terus berlangsung karena perselisihan tanpa jaminan damai ini dibiarkan berkecamuk selama 30 tahun, hingga akhirnya kembali berkobar sejak hari Minggu (27/9) lalu.

Wilayah tersebut telah didukung dan dikendalikan oleh etnis Armenia yang mendeklarasikan diri sebagai Republik Artsakh, meskipun diakui secara internasional sebagai bagian dari Azerbaijan. Presiden Azerbaijan menyatakan bahwa pengakuan ini akan tetap berlaku dan pertempuran hanya akan berhenti jika pasukan Armenia meninggalkan wilayah Nagorno-Karabakh. Pasukan Armenia dan Azerbaijan saling menuduh melakukan penembakan dilakukan di daerah yang jauh dari wilayah yang disengketakan, sebagaimana korban dilaporkan dari kedua belah pihak, dan ditemukannya warga sipil tewas di wilayah Azerbaijan seperti Tartar dan Fuzuli.

Tensi semakin meningkat ketika sebuah jet Armenia ditembak jatuh oleh pesawat tempur yang diklaim Armenia sebagai milik Turki. Amerika Serikat, Rusia, dan Prancis, sebagai bagian dari Grup Minsk yang pernah menjadi penengah atas konflik masa lalu, telah menunjukkan kekhawatiran mereka pada Turki karena menjanjikan dukungan penuh kepada Azerbaijan. Hal ini berisiko meningkatkan pertarungan dan meluapkan ketegangan ke area yang lebih luas. Presiden Prancis menekankan adanya situasi ketidakstabilan yang ekstrem, dan bahwa deklarasi politik Turki dan dukungan terhadap Azerbaijan akan berbahaya. Sementara itu, Presiden Turki mengklaim bahwa ketiga negara (Amerika Serikat, Rusia,dan Prancis) tersebut telah mengabaikan masalah ini selama 30 tahun, dan mengatakan hal itu tidak dapat diterima.

Dewan Keamanan PBB menyerukan penghentian segera pertempuran dan kembali ke ranah negosiasi. Pertumpahan darah dan jumlah korban tewas termasuk warga sipil terus meningkat, namun kedua pemimpin tampaknya tidak menunjukkan keinginan untuk negosiasi damai. Akankah tiga negara negosiator besar itu dapat benar-benar menyelesaikan perselisihan dan mencegah perang berkepanjangan?

Leave a Reply

Your email address will not be published.