Menilai Prospek dan Arti Strategis Aksesi Ukraina ke Uni Eropa

Predisen Ukraina Volodymyr Zelenskyy di Brussels setelah bertemu dengan Presiden Dewan Eropa pada 2019. Foto: Emmanuel Dunand/AFP

Pada Senin (28/2) malam, sesaat setelah permbicaraan pertama Ukraina dan Rusia selesai tanpa hasil yang konklusif, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengirimkan surat aplikasi Ukraina untuk menjadi bagian dari Uni Eropa (EU).

Langkah ini sebenarnya bukan merupakan kejutan, sebab keinginan Ukraina untuk bergabung dengan EU sudah ada sejak cukup lama, terutama pasca demonstrasi Euromaidan pada 2013-14. Penyebab utama dari demonstrasi Euromaidan sendiri adalah pembatalan association agreement Ukraina dengan EU, yang berarti selangkah maju bergabung dengan EU, oleh Presiden Viktor Yanukovych yang pro-Kremlin. Pada tahun itu juga, Presiden Yanukovych dimakzulkan dan Rusia menganeksasi Krimea.

Setelah serangkaian kerjadian tersebut, takdir Ukraina mungkin tampak sudah ditentukan. Hubungan dengan Rusia terus memburuk, sementara Ukraina semakin mendekat ke EU dan juga dunia Barat secara luas. Namun, tentu saja keadaan sebenarnya tidak sesederhana itu.

Status Quo Ukraina: Jauh Panggang dari EU

Bergabung dengan EU bukanlah perkara mudah. Sejak terbentuk dengan 6 anggota pada 1957 (pada awalnya EEC), telah terdapat 22 negara yang bergabung dan 1 negara yang keluar.

Pada umumnya, negara-negara tersebut harus memenuhi seperangkat kriteria untuk dapat bergabung dengan EU. Kriteria ini menyangkut aspek tata negara dan pemerintahan yang sangat luas, tetapi terkonsentrasi di aspek politik, hukum, dan ekonomi. Kriteria-kriteria tersebut kemudian diformalkan menjadi Kriteria Kopenhagen pada 1993, yang juga menjadi subjek dari perubahan-perubahan selanjutnya.

Sebagai contoh, kriteria penting dalam aspek hukum menyangkut dengan dihormatinya HAM, tidak diterapkannya hukuman mati, dan dijaminnya hak-hak minoritas. Kriteria penting dalam aspek politik mencakup dilakukannya Pemilu yang bebas dan adil di semua level pemerintahan, kebebasan pers, dan independensi pengadilan dari campur tangan politik. Sementara itu, kriteria ekonomi mencakup ekonomi pasar yang berfungsi, stabilitas makroekonomi, dan utang yang tidak melebihi 60% dari PDB.

Oleh karena kriteria-riteria tersebut, proses aksesi untuk bergabung dengan EU biasanya memakan waktu yang cukup lama. Negara-negara yang relatif kaya dan demokratis seperti Austria dan Denmark misalnya, memakan waktu 5-6 tahun dalam proses aksesi. Sementara itu, negara lain yang kurang sesuai dengan kriteria EU seperti Polandia dan Kroasia memakan waktu aksesi hingga 10 tahun.

Dengan kondisi terkini, Ukraina sebenarnya masih jauh dari Kriteria Kopenhagen. Ukraina sebelumnya bahkan belum dikategorikan sebagai negara kandidat untuk aksesi Uni Eropa. Namun, itu tidak menghalangi Presiden Zelenskyy untuk mengajukan aksesi Ukraina ke EU dengan “mekanisme khusus”.

Dari segi politik misalnya, Ukraina masih dinilai korup dengan ranking Indeks Presepsi Korupsi pada 2020 di urutan 117, bahkan dibawah Indonesia di 102. Ukraina juga masih terbilang kurang demokratis, dengan pemerintahannya yang masih terkategori sebagai hybrid regime dari Indeks Demokrasi. Sementara itu, secara ekonomi Ukraina memiliki rasio debt-to-GDP 54.60%, sedikit dibawah kriteria EU, tetapi defisit anggaran yang berkepanjangan hingga menembus 6% terhadap PDB pada 2020 (kriteria EU maks 3%). Mungkin hanya aspek hukum Ukraina yang sudah cukup sesuai dengan standar EU, yang sama-sama menghapus hukuman mati.

Sekilas, berdasarkan status quo dari Ukraina sekarang tampaknya prospek aksesike EU masih tampak muram dan akan memakan waktu lama.

Status Quo EU: Enlargement Fatigue dan Oposisi Prancis

Dari sisi EU, yang mengalami serangkaian perluasan (enlargement) di awal abad ke-21 ini, tampaknya antusiasme untuk terus menambah anggota EU telah memudar. Bahkan, tren sekarang mulai beralih ke keengganan untuk meluas atau enlargement fatigue.

Tren ini disebabkan tentunya oleh instabilitas dan masalah yang dibawa oleh negara-negara kemarin sore yang bergabung dengan EU. Hal ini terlihat di berbagai lini integrasi EU. Di aspek ekonomi misalnya, krisis utang Yunani dengan rasio debt-to-GDP yang mencapai $300 miliar dolar AS atau 127% dari PDB-nya, sehingga harus di-bail out oleh EU.

Beberapa tahun kebelakang ini juga terdapat dua negara “nakal”, yakni Hungaria dan Polandia, terutama di aspek hukum dan politik. Hungaria banyak mengesahkan peraturan yang bertentangan dengan nilai EU, seperti peraturan anti-LGBT dan restriksi terhadap kebebasan pers. Sementara itu, Polandia bahkan berani menantang supremasi European Court of Justice (ECJ) dengan menngatakan hukum Polandia tidak harus tunduk kepada ECJ dan hukum EU.

Tak pelak lagi, kejadian-kejadian ini membuat negara anggota EU lainnya semakin enggan terhadap perluasan EU lebih lanjut, setidaknya untuk sementara. Oposisi terhadap perluasan EU ini terutama disuarakan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Presiden Macron menyebutkan bahwa peraturan aksesi ke EU yang “absurd” harus diubah sebelum negara lainnya dapat bergabung. Presiden Macron juga percaya bahwa di kondisi sekarang, deepening dari integrasi anggota EU yang sudah ada ketimbang enlarging dengan menambah anggota baru.

Dalam pembukaan accession talks Albania dan Makedonia Utara, Prancis menjadi suara penentu, yang kemudian menyuarakan penolakan. Kini, dengan Presiden Macron yang dianggap sebagai salah satu pemimpin paling “senior” di EU dan Prancis yang sedang memegang presidensi Dewan Uni Eropa (Council of the European Union), suara Prancis dapat dipastikan akan lebih menentukan lagi dalam aksesi Ukraina.

Momentum Invasi Rusia dan Nilai Strategis EU

Aplikasi aksesi Ukraina ke EU yang ditandatangani di tengah konflik Rusia-Ukraina ini tentu menunjukkan signifikansi tersendiri.

Dokumen aplikasi tersebut ditandatangani sesaat setelah negosiasi Rusia-Ukraina gagal. Presiden Zelenskyy sendiri juga sudah meminta EU untuk segera menerima aksesi Ukraina melalui suatu “mekanisme khusus”, beberapa jam sebelumnya.

Permintaan ini ditanggapi oleh positif oleh Presiden Komisi Eropa (European Commission) Ursula von der Leyen dan Presiden Dewan Eropa (European Council) Charles Michel yang menganggap Ukraina “sudah selayaknya menjadi bagian dari EU”. Respon ini tidak mengherankan, sebab dalam momentum invasi Rusia EU tentu dituntut untuk menunjukkan solidaritas terhadap Ukraina.

Namun, belum terdapat kejelasan terkait “mekanisme khusus” yang diminta oleh Zelenskyy. Lebih lanjut tentang aksesi Ukraina ini rencananya baru akan didiskusikan lebih lanjut oleh EU di tanggal 10-11 Maret nanti.

Saya sendiri beranggapan oposisi terhadap Ukraina akan tetap ada, jika tidak cukup banyak. Momentum politik secara internal maupun eksternal EU memang penting, seperti yang dicerminkan kasus-kasus aksesi EU sebelumnya, tetapi tentu bukan segalanya. Invasi Rusia tentu akan berdampak banyak terhadap Ukraina, tetapi jika bergabung dengan EU, maka Ukraina dan seluruh anggota EU mengaitkan diri mereka dalam satu takdir yang sama.

Selain itu, bagi Ukraina yang saat ini sedang diinvasi, EU sebenarnya tidak memiliki signifikansi yang besar terhadap keamanan Ukraina. Memang, jika Ukraina diserang oleh Rusia sebagai anggota EU akan ada kecaman, dukungan, dan sanksi yang lebih besar lagi. Namun, tidak ada yang menjamin EU akan turun tangan secara militer untuk membantu Ukraina, sebab EU tidak memiliki klausul pertahanan kolektif ataupun integrasi militer.

Padahal, perihal keamanan inilah yang menjadi inti dari konflik yang sedang terjadi sekarang. Ukraina yang selama ini menjadi buffer Rusia dengan negara-negara Barat justru semakin mendekat ke Barat dan bermain-main dengan NATO, sebuah pakta pertahanan kolektif. Prospek bergabungnya NATO-lah yang menjadi pendorong utama invasi Rusia ke Ukraina, bukan EU.

Walaupun demikian, bergabungnya Ukraina dengan EU dalam waktu dekat atau lambat akan tetap memiliki pengaruh serius terhadap masa depan Ukraina. Dengan bergabung ke EU, Ukraina akan tertanam semakin dalam di “blok Barat”, baik secara kenegaraan maupun kemasyarakatan. Meski tidak ada jaminan keamanan sebelum bergabung ke NATO, tetapi bergabung ke EU hampir dapat dipastikan akan membantu. Pada akhirnya, gerakan Presiden Zelenskyy mengajukan aksesi Ukraina dengan momentum invasi Rusia dapat kita nilai sebagai sebuah tindakan cerdik, setidaknya untuk sekarang.

Leave a Reply

Your email address will not be published.