Tuntutan Demokrasi Rakyat

Ilustrasi Politik Myanmar. Foto: FPCI UPH

Harapan dunia untuk tahun 2021 yang lebih cerah menjadi sedikit pupus setelah adanya kudeta militer di Myanmar pada tanggal 1 Februari 2021. Dengan kudeta ini, pemerintahan junta militer menyatakan keadaan darurat selama satu tahun. Mereka menerapkan pemerintahan sementara dengan menggusur dan menahan Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan beberapa tokoh senior lainnya dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) atas tuduhan kecurangan pemilu pada bulan November lalu.

Sejak itu, para pengunjuk rasa telah turun ke jalan dengan spanduk, slogan yang gencar, dan strategi seperti memblokir jalan dengan mobil rusak untuk mencegah junta membubarkan demonstrasi mereka. Guru, pegawai negeri, dan pekerja-pekerja lain dari berbagai latar belakang turut melakukan pemogokan kerja untuk menuntut pembebasan Suu Kyi dan sekutunya. Para biksu bahkan ikut mengutuk kudeta tersebut, seperti pada Revolusi Saffron tahun 2007. Beberapa dari para pengunjuk rasa ini telah ditangkap sementara tentara menangguhkan undang-undang. Junta telah menjanjikan pemilihan yang adil dalam 2021 karena protes terus berlanjut dan pembaruan tentang pejabat yang ditahan akan datang saat sidang pengadilan berikutnya pada 1 Maret mendekat.

Militer membantah adanya “kudeta” dan penahanan dengan memberi alasan bahwa para tahanan hanya dibatasi secara aman di rumah sementara hukum berlaku. Suu Kyi berada di bawah tahanan mereka atas tuduhan memiliki radio impor secara ilegal dan melanggar undang-undang “bencana alam” domestik, sementara Presiden Win Myint didakwa melanggar protokol kesehatan. Media sosial dan internet telah diblokir oleh junta sehingga terjadi kekacauan di Myanmar sejak itu. Facebook, Whatsapp, dan sejenisnya telah diblokir demi “stabilitas” dan sebagai balasannya, Facebook telah memblokir akun-akun pihak militer atas kesalahan informasi.

Negara-negara telah menanggapi kelemahan dalam demokrasi Myanmar. Tiongkok membantah keterlibatan. Inggris dan Kanada telah memberlakukan sanksi hingga demokrasi dipulihkan. Bank Dunia menjadi sangat berhati-hati mengenai pinjaman Myanmar baru-baru ini. Singapura dan Indonesia meminta ASEAN untuk membantu memulihkan Myanmar ke keadaan normal. Sementara the Quad—Jepang, AS, India, dan Australia—menuntut demokrasi, sama seperti rakyat yang sudah lelah. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.